Dosen Hukum Pidana UGM Jadi Narasumber Sosialisasi KUHP di Polresta Yogyakarta

Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M., dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM, menjadi narasumber dalam sosialisasi UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kegiatan ini diadakan oleh Seksi Hukum Polresta Yogyakarta di Lantai 3 Polresta Yogyakarta pada Selasa (20/5/2025). Sosialisasi ini merupakan kegiatan internal bagi Polresta Yogyakarta.

Acara sosialisasi ini diselenggarakan berdasarkan beberapa kerangka regulasi, termasuk Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021, yang mengatur struktur organisasi dan tata kerja di tingkat kepolisian resort dan sektor. Secara khusus, Pasal 23 Ayat (1) dan (2) menjelaskan tugas seksi hukum di tingkat Polres, menekankan pentingnya pendidikan dan kesadaran hukum di kalangan personel penegak hukum.

Partisipasi Dr. Akbar dalam acara ini menegaskan peran penting pendidikan dalam mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang hukum, terutama dalam lanskap hukum yang terus berubah. Keahliannya dalam hukum pidana dan komitmennya terhadap pendidikan sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam mempromosikan pendidikan berkualitas (SDG 4); meningkatkan pemahaman hukum dan supremasi hukum (SDG 16); dan membangun kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan (SDG 17)

Acara ini juga berfungsi sebagai platform untuk mendorong kolaborasi antara institusi akademis dan lembaga penegak hukum. Dengan menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, kemitraan semacam ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan hukum dan memastikan bahwa pendidikan tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sosialisasi Kitab Hukum Pidana yang baru merupakan bagian dari rencana kerja Polresta Yogyakarta untuk tahun 2025. Tujuan utamanya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan di kalangan pejabat penegak hukum. Dengan memprioritaskan pendidikan dan pelatihan, kepolisian berupaya membangun masyarakat yang lebih terinformasi dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya berkontribusi pada supremasi hukum dan keadilan.

TAGS :  

Latest News

UGM Faculty of Law Delegation Wins 1st Place in English Debate at Euphoria Edu 4.0, Highlighting Mental Health Issues from an SDGs Perspective

The delegation from the Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada (FH UGM), has once again achieved a remarkable accomplishment at the national level by securing 1st place in the English Debate category at Euphoria Edu 4.0, organized by the Health Polytechnic of the Ministry of Health Surakarta (Poltekkes Kemenkes Surakarta). The competition was conducted online via Zoom Meeting and reached its final round on Sunday (19 April 2026), with the winners announced on Friday (24 April 2026).

Strengthening Substantive Justice: KMHLi UGM Discussion on Justifications and Excuses in the National Criminal Code

The Litigation Law Master’s Family (KMHLi) of the Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, held a public discussion on the conceptualization of justifications (alasan pembenar) and excuses (alasan pemaaf) in the National Criminal Code, titled “Justifications and Excuses: Whose Reasons?” on Thursday (30/4) at the Auditorium of Building B, Faculty of Law UGM. The event brought together academics and legal practitioners to examine Articles 31 to 44 of Law No. 1 of 2023 on the National Criminal Code before approximately 100 participants.

UGM Faculty of Law Delegation Wins 2nd Place Nationally at the Sam Ratulangi Legal Writing Competition 2026

The Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada (FH UGM), has once again achieved a notable accomplishment through its delegation—Salsabila Zita Amalia (2023), Cut Kayla Layyina (2023), and Fayyaza Naira Hafidz (2023)—who secured 2nd place at the Sam Ratulangi Law Writing Competition 2026, organized by the Legal Writing Center, Faculty of Law, Sam Ratulangi University. This national-level Legal Opinion competition carried the main theme “Legal Modernization in Addressing the Challenges of Digital Technology Towards an Inclusive and Adaptive Legal Ecosystem.”

Scroll to Top