Dahliana Hasan Terpilih Sebagai Ketua BKS Dekan FH PTN Se-Indonesia

Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), Dahliana Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D., baru saja terpilih sebagai Ketua Badan Kerja Sama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia periode 2024-2026. Dahliana Hasan resmi dipilih secara aklamasi dalam Rapat Kerja Nasional BKS Dekan FH PTN se-Indonesia yang diselenggarakan di Fakultas Hukum UGM pada Selasa (4/7/2024).

Dalam sambutannya, Dahliana Hasan berterima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan untuk memimpin kepengurusan BKS Dekan FH PTN se-Indonesia selama dua tahun ke depan. “Harapan saya agar BKS Dekan FH PTN se-Indonesia guyub dan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pendidikan hukum & permasalahan hukum di Indonesia,” ungkap Dahliana Hasan.

Dahliana Hasan dipilih menjadi Ketua BKS Dekan FH PTN se-Indonesia menggantikan ketua sebelumnya Imam Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. dari Universitas Airlangga. Dalam kepengurusan periode 2024-2026, Dahliana Hasan akan dibantu oleh Ferry Faturokhman, S.H., M.H., P.hD. dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai sekretaris dan Dr. Erma Rusdiana, SH., M.H. dari Universitas Trunojoyo Madura sebagai bendahara.

BKS Dekan FH PTN se-Indonesia merupakan sebuah wadah kerja sama bagi Fakultas Hukum di Perguruan Tinggi Negeri di seluruh Indonesia untuk mengembangkan standar pendidikan hukum di Indonesia. Diselenggarakannya pertemuan BKS Dekan FH PTN se-Indonesia secara rutin adalah untuk pengembangan kurikulum ilmu hukum agar adaptif dengan dinamika dalam masyarakat dan pembangunan. Dalam rapat kerja kali ini juga diputuskan bahwa pertemuan selanjutnya akan diselenggarakan oleh Universitas Hasanuddin di kota Makasar, Sulawesi Selatan.

Penulis: Humas Fakultas Hukum

TAGS :  

Latest News

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan (KMMH) Fakultas HukumUniversitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Mahkamah KonstitusiYogyakarta, 31 …

Eksaminasi Publik Putusan MA soal Suku Awyu: Sorotan atas Keadilan Substantif, Hak Adat, dan Krisis Ekologis Papua

Jumat (2/05/2025), Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM, Greenpeace Indonesia, dan Pusaka Bentala Rakyat menggelar, “Eksaminasi Publik Putusan 458 K/TUN/LH/2024 atas Kasus …

Diskusi PANDEKHA FH UGM Soroti Urgensi Serikat Pekerja dalam Era Deregulasi

Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PANDEKHA FH UGM) sukses menggelar diskusi publik bertajuk “Dari Ruang Publik ke Ruang Akademik: …

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan (KMMH) Fakultas HukumUniversitas Gadjah Mada bekerjasama dengan …

Jumat (2/05/2025), Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM, Greenpeace Indonesia, dan Pusaka Bentala Rakyat menggelar, “Eksaminasi Publik Putusan 458 …

Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PANDEKHA FH UGM) sukses menggelar diskusi publik bertajuk “Dari Ruang Publik …

Fakultas Hukum UGM melalui mahasiswa S2 Program Studi Magister Hukum Kesehatan, dan Unit Kerja Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) telah sukses melaksanakan …

Scroll to Top