Bersama DPN Peradi, FH UGM Gelar Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)

IMG_0169

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) kembali menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) bagi para sarjana hukum yang berminat menapaki karir sebagai advokat. Kegiatan ini rutin digelar sejak tahun 2008 yang bekerja sama dengan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi). PKPA tahun ini dibagi menjadi 3 (tiga) periode. Kamis (10/3), PKPA angkatan I tahun 2016 yang telah dimulai sejak 22 Februari 2016 resmi ditutup. Sebanyak 45 peserta dari berbagai perguruan tinggi se-Indonesia terdaftar dalam pelatihan ini.

PKPA merupakan langkah awal dalam rangka menjadi advokat. Para peserta PKPA masih harus lulus ujian dan magang selama dua tahun agar bisa diambil sumpahnya sebagai advokat. Proses tersebut untuk menjamin dan menjaga kualitas profesi advokat agar semakin baik. Demikian yang disampaikan Zahru Arqom, S.H., M.H.Lit selaku Wakil Ketua Panitia PKPA tahun ini. Arqom menambahkan panitia akan tetap menjalin komunikasi dan memberikan bantuan termasuk latihan ujian advokat kepada para peserta. Lebih lanjut, ia mengungkapkan FH UGM berupaya untuk memenuhi ekspektasi bahwa PKPA dapat memberikan pengetahuan dan materi yang cukup. “Panitia berharap agar para peserta sukses dan mampu menjadi penegak hukum yang bukan hanya profesional namun juga bermoral”, imbuhnya.

Dr. Sulastriyono, S.H., M.Si. menghimbau para peserta PKPA agar setelah berakhirnya pelatihan ini tidak memutus interaksi di antara mereka. “Memiliki jaringan,” saran Wakil Dekan Bidang Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat FH UGM itu. “Jejaring sosial yang ada bisa menjadi media untuk saling berbagi pengetahuan dan bertukar kritik dan saran yang membangun”, imbuhnya. Setelah mengikuti PKPA, para peserta akan mendapat sertifikat dari DPN PERADI yang bisa digunakan sebagai salah satu syarat mengikuti ujian profesi advokat pada bulan Mei mendatang. (Fardi)

TAGS :  

Latest News

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan (KMMH) Fakultas HukumUniversitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Mahkamah KonstitusiYogyakarta, 31 …

Eksaminasi Publik Putusan MA soal Suku Awyu: Sorotan atas Keadilan Substantif, Hak Adat, dan Krisis Ekologis Papua

Jumat (2/05/2025), Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM, Greenpeace Indonesia, dan Pusaka Bentala Rakyat menggelar, “Eksaminasi Publik Putusan 458 K/TUN/LH/2024 atas Kasus …

Diskusi PANDEKHA FH UGM Soroti Urgensi Serikat Pekerja dalam Era Deregulasi

Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PANDEKHA FH UGM) sukses menggelar diskusi publik bertajuk “Dari Ruang Publik ke Ruang Akademik: …

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan (KMMH) Fakultas HukumUniversitas Gadjah Mada bekerjasama dengan …

Jumat (2/05/2025), Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM, Greenpeace Indonesia, dan Pusaka Bentala Rakyat menggelar, “Eksaminasi Publik Putusan 458 …

Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PANDEKHA FH UGM) sukses menggelar diskusi publik bertajuk “Dari Ruang Publik …

Fakultas Hukum UGM melalui mahasiswa S2 Program Studi Magister Hukum Kesehatan, dan Unit Kerja Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) telah sukses melaksanakan …

Scroll to Top