Seminar Nasional FH UGM Bahas Perubahan UU Paten untuk Dorong Hilirisasi dan Inovasi Teknologi di Indonesia

Selasa (26/11/2024), Program Studi Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan (MHBK) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) telah menggelar Seminar Nasional bertajuk “Perubahan Undang-Undang Paten: Menjawab Perkembangan Zaman, Kemajuan Teknologi, dan Kebutuhan Hilirisasi Paten Indonesia”. Acara yang diselenggarakan di Auditorium Gedung B Fakultas Hukum UGM ini turut menghadirkan sejumlah narasumber kompeten dalam bidang hukum kekayaan intelektual.

Seminar ini dilaksanakan untuk mendiskusikan perubahan signifikan dalam Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Paten yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI lalu pada tanggal 30 September 2024.

Terdapat beberapa poin perubahan penting yang dibahas. Beberapa di antaranya mengenai penambahan definisi baru terkait “Pengetahuan Tradisional” dan “Sumber Daya Genetik”, pembaruan ketentuan terkait invensi yang tidak dapat diberi paten, penambahan grace period dari enam bulan menjadi satu tahun, penyempurnaan aturan lisensi-wajib dan pemeriksaan kembali substantif paten (re-examination), serta pengaturan permohonan paten terkait pemakaian sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional sesuai dengan World Intellectual Property Organization (WIPO) Treaty on Genetic Resources Related to Traditional Knowledge (GRTK).

Acara ini diselenggarakan dengan bekerja sama dengan Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual (APHKI), Center for Intellectual Property, Competition and Dispute Settlement Mechanism Studies (CICODS), dan Departemen Hukum Bisnis Fakultas Hukum UGM.

Seminar nasional ini menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan yakni Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.H. menjadi narasumber utama. Selain Otto Hasibuan, hadir pula Dra. Sri Lastami, S.T., M.IPL. yang merupakan Direktur Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCBArb selaku Pembina APHKI dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, dan Prof. Sang Kompiang Wirawan, S.T., M.T., Ph.D., sebagai Sekretaris dari Direktorat Pengembangan Usaha UGM. Seminar ini dihadiri oleh berbagai jenis peserta yang meliputi akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, dan perwakilan dari berbagai perguruan tinggi dan instansi terkait di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. 

Seminar ini pada dasarnya memiliki keterkaitan erat dengan salah satu dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 9 berupa Infrastruktur, Industri, dan Inovasi. Acara ini turut berperan dalam memberikan kontribusi berupa dorongan terhadap berkembangnya inovasi di Indonesia. Melalui penyempurnaan regulasi paten ini, Indonesia berupaya menciptakan ekosistem inovasi yang mendukung pengembangan teknologi, riset, dan berbagai inovasi lainnya. Seminar mengenai perubahan Undang-Undang Paten ini diharapkan dapat turut memberikan pemahaman mendalam tentang perlindungan hak kekayaan intelektual dalam mendukung inovasi dan pengembangan teknologi di Indonesia.

Penulis: Nazwa Adlina N (Part timer Prodi MHBK)

TAGS :  

Latest News

UGM Faculty of Law, NRGS, and PT Pertamina (Persero) Continue the 2026 Pertamina Mini Master of Law Program in Its Second Week of Learning

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui Pusat Kajian Tata Kelola Sumber Daya Alam (Natural Resources Governance Studies/NRGS) bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero) melalui …

BLC of UGM Faculty of Law Collaborates with RRI Pro 2 Jogja to Promote MSME Legal Literacy through Legal Education Broadcast

Rabu (6/5/2026), Business Law Community (BLC) Fakultas Hukum UGM bekerja sama dengan RRI 2 Pro Jogja menyelenggarakan Siaran Penyuluhan Hukum bertajuk “UMKM Naik Kelas: Usaha …

Suluh Praja and Desa Mitra Collaboration: The Collaboration of PKBH FH UGM, Kejati DIY, and Dema Justicia in Conducting Legal Counseling on Village Treasury Land Management and Village Tourism in Merdikorejo Village, Sleman

Jumat (8/5/2026), Fakultas Hukum Universitas Gadjah mada (FH UGM) melalui unit Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) bersama dengan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kejati …

Scroll to Top