Smart City Kabupaten Kulon Progo Dari Aspek Hukum Agraria

Selasa (7/11/23), Dr.jur. Any Andjarwati, S.H., M.jur. memberikan penyuluhan hukum kepada perangkat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kulon Progo. Penyuluhan hukum dengan topik “Smart City dari Aspek Hukum Agraria” ini merupakan bentuk implementasi dari Hibah Penyuluhan Hukum Eksternal yang diselenggarakan oleh Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum UGM. 

Kegiatan ini dihadiri oleh Ir. Muh. Aris Nugroho, M.MA. selaku Kepala BAPPEDA Kulon Progo, Ir. Robi Ampera selaku Sekretaris BAPPEDA Kulon Progo, Fita Maharani, S.H., M.H. selaku Kepala Bidang Pertanahan DPTR Kulon Progo, dan Sartana, S.ST. selaku Kepala Seksi Data dan Informasi Bidang Pengendalian dan Pengawasan DPTR Kulon Progo.

“Untuk dapat tercapainya konsep Smart City, dibutuhkan database yang komprehensif dan akurat. Database untuk mendukung perwujudan/penerapan konsep smart city tidak dapat dilepaskan dari paradigma hukum agraria nasional,” ujar Any Andjarwati. Beliau juga menegaskan perlunya sistem mekanisme top-down dan bottom-up dalam menyusun sistem penataan ruang agar tidak menimbulkan konflik yang berkelanjutan.

Topik yang diangkat oleh narasumber merupakan suatu ejawantah upaya Fakultas Hukum UGM untuk mengimplementasikan SDGs ke-11, yaitu “Make Cities and Human Settlements Inclusive, Safe, Resilient and Sustainable”. Smart City sebagai salah satu model yang bersifat inclusive, safe, resilient, dan sustainable perlu dipadukan dengan hukum agraria nasional yang telah mengakar kuat sehingga hasil dari pembangunan Smart City tidak lepas dari nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia.

 

Penulis: Pramita Putri Rahmadhani

TAGS :  

Latest News

Membedah Peran Danantara dalam Tata Kelola BUMN: Kajian Kritis di UGM Jakarta

Keluarga Mahasiswa Magister Ilmu Hukum (KMMIH) Universitas Gadjah Mada (Kampus Jakarta) menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk “Danantara: Quo Vadis Pertanggungjawaban Keuangan Negara dan Realitas Pengembangan Bisnis …

FH UGM Terima Penghargaan LEPRID atas Inisiatif Museum Koruptor Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) menerima penghargaan bergengsi dari Lembaga Prestasi Indonesia-Dunia (LEPRID) atas kontribusinya dalam pendirian Museum Koruptor Indonesia—museum edukasi antikorupsi pertama …

FH UGM Lepas 83 Wisudawan Pascasarjana, Tegaskan Komitmen terhadap SDGs

Rabu (23/7/2025), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) merayakan kelulusan 83 wisudawan pascasarjana dalam acara Pelepasan Wisudawan Periode IV Tahun Akademik 2024/2025. Acara ini menandai …

Scroll to Top