Melalui program Hibah Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan oleh Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum, Pusat Kajian Indonesia Center for Tax Law Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (ICTL FH UGM) menyelenggarakan siaran dengan mengangkat tema “Kebijakan Insentif Pajak Listrik dan Masa Depan Transportasi Hijau di Indonesia”. Siaran ini dilaksanakan Selasa (9/12/2025) bertempat di TVRI Yogyakarta. Siaran ini berhasil mengupas persoalan insentif perpajakan bagi kendaraan listrikdari sudut pandang hukum, teknis, dan sosial-ekonomi yang berhubungan erat dengan kehidupan serta mobilitas sehari-hari masyarakat. Dengan menghadirkan pembahasan kritis yang melibatkan narasumber kompeten dan partisipasi aktif dari penonton.
Siaran penyuluhan hukum ini merupakan bagian dari pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan pemahaman publik mengenai kebijakan insentif perpajakan atas kendaraan listrik, sekaligus mendorong kesadaran hukum masyarakat terhadap peran pajak dalam mendukung transisi menuju transportasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Topik ini dipilih sejalan dengan komitmen Indonesia dalam pengurangan emisi karbon serta upaya pencapaian pembangunan berkelanjutan di sektor transportasi.
Diskusi berlangsung secara interaktif selama kurang lebih satu jam dengan menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi, yakni Dahliana Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D. (Dekan dan Dosen Departemen Hukum Pajak FH UGM), Anugrah Anditya, S.H., M.T. (Dosen Departemen Hukum Pajak FH UGM), dan Yusup Widodo, SH., MM. (Penyuluh Pajak Ahli Madya Kanwil DJP DIY). Para narasumber membahas isu insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dalam perspektif hukum, ekonomi, dan kebijakan publik.
Melalui siaran ini, masyarakat diajak memahami bahwa insentif pajak kendaraan listrik merupakan instrumen fiskal strategis untuk menginternalisasi dampak lingkungan dari penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil, sekaligus mendorong perubahan perilaku menuju penggunaan transportasi yang lebih bersih. Pada saat yang sama, diskusi juga menyoroti tantangan implementasi kebijakan, termasuk isu ketepatan sasaran insentif, potensi penyalahgunaan insentif, serta pentingnya pengaturan kebijakan insentif perpajakan yang berkeadilan agar tidak memperlebar ketimpangan sosial.
Siaran bertemakan “Kebijakan Insentif Pajak Listrik dan Masa Depan Transportasi Hijau di Indonesia” ini searah dengan komitmen Fakultas Hukum UGM dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs). Program ini berkontribusi langsung pada SDG 7 mengenai energi bersih dan terjangkau dengan mempromosikan adopsi kendaraan listrik sebagai bagian dari diversifikasi energi ramah lingkungan. Selain itu, pembahasan insentif pajak dan pembangunan infrastruktur kendaraan listrik turut mengakselerasi capaian SDG 9 tentang industri, inovasi, dan infrastruktur melalui dukungan terhadap ekosistem industri kendaraan listrik nasional. Pembahasan mengenai pemanfaatan kendaraan listrik dalam mobilitas perkotaan juga selaras dengan SDG 11 terkait kota dan permukiman berkelanjutan, karena transportasi hijau dipandang sebagai elemen penting dalam mengurangi polusi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Lebih jauh, diskusi mengenai konsumsi energi dan kendaraan yang bertanggung jawab mendukung SDG 12, terutama dalam mendorong perubahan perilaku menuju penggunaan sumber energi rendah emisi. Secara keseluruhan, fokus acara pada pengurangan emisi karbon dan penanganan risiko perubahan iklim menjadi kontribusi langsung terhadap SDG 13.
Penulis: Rio Putra Dewanto (Departemen Hukum Pajak)
