Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM pada Rabu (05/02/2025) dan Sabtu (08/02/2025) telah selesai melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Reviu Kurikulum Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM. Sasaran peserta dalam dua pertemuan FGD ini berbeda. Pada hari Rabu, peserta FGD ialah dosen dan praktisi pengajar, serta dilaksanakan secara luring. Sementara pada hari Sabtu, peserta FGD yakni alumni, mahasiswa, serta pengguna lulusan yang diadakan secara hybrid.
Beberapa pengguna lulusan yang hadir pada FGD ini di antaranya perwakilan KANOGAMA, Pengurus Wilayah DIY INI dan IPPAT, Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY, Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY, Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Kidul, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kulonprogo. Sedangkan alumni yang hadir di antaranya adalah perwakilan yang bekerja sebagai akademisi, hakim, jaksa, praktisi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dan lain sebagainya.
Reviu kurikulum merupakan kegiatan yang wajib dilakukan minimal satu kali dalam empat tahun oleh program studi. Adapun tujuannya untuk menyesuaikan peraturan yang berlaku dan mengakomodasi kebutuhan hukum yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. Atas hal tersebut, sebagai bahan utama pelaksanaan FGD ini, Prodi Magister Kenotariatan telah menyusun draf rencana kurikulum terbaru yang rencananya akan digunakan mulai Tahun Ajaran 2025/2026.
Sebagai pengantar sekaligus pembuka, Dr. Destri Budi Nugraheni, S.H., M.S.I. selaku Kaprodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, memaparkan mengenai dasar penyusunan draf dokumen kurikulum terbaru beserta poin-poin perbedaan dengan kurikulum sebelumnya. Selanjutnya peserta FGD diberi waktu menyampaikan tanggapan, masukan, maupun pertanyaan berkaitan dengan draf dokumen kurikulum yang telah disusun. Sesi FGD ini berjalan sangat interaktif. Para peserta secara aktif memberikan tanggapan dan masukan yang sangat berharga bagi pengembangan kurikulum Magister Kenotariatan, baik secara luring maupun daring.
Seluruh masukan yang diberikan akan menjadi catatan yang dipergunakan untuk penyempurnaan dokumen kurikulum yang tengah disusun. Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM tentunya akan meninjau seluruh masukan tersebut agar dapat menghasilkan dokumen kurikulum yang relevan dan selaras dengan peningkatan kualitas pendidikan sebagaimana komitmen Program Studi dalam menerapkan poin ke-4 Sustainable Development Goals (SDGs).
Penulis: Pengelola Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM
