Penyuluhan Hukum dan Workshop Legal Drafting Kolaborasi MIH Jakarta Dengan PUPR

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Kampus Jakarta bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sukses mengadakan acara Penyuluhan Hukum dan Workshop Legal Drafting. Kegiatan berlangsung secara luring di Aviary Hotel Bintaro pada Jumat (3/5/24). Adapun kegiatan ini dihadiri oleh para pegawai Kementerian PUPR, termasuk pejabat struktural dari Biro Hukum, kepala bagian hukum dari 11 unit organisasi, serta pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan dan analis hukum.

Kegiatan ini merupakan kontribusi Fakultas Hukum UGM melalui Prodi Magister Ilmu Hukum kepada masyarakat, khususnya para profesional yang menduduki Jabatan Fungsional Hukum di Kementerian PUPR. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk membekali peserta dengan kemampuan legal reasoning yang baik serta pemahaman teori, asas, dan kaidah legal drafting, termasuk dalam penyusunan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Surat Edaran Menteri. Diharapkan, peserta mampu meminimalkan risiko hukum yang mungkin timbul dari kebijakan-kebijakan tersebut.

Acara dimulai pada pukul 09.15 dengan sambutan dan pembukaan oleh Dr. Ninik Darmini, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi sekaligus moderator sesi pertama. Pada sesi ini, materi disampaikan oleh Bapak Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D. Sesi kedua dibuka oleh Dr. Agustina Merdekawati, S.H., LL.M., Sekretaris Program Studi, dengan pelatihan oleh Dr. Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M.

Materi yang disampaikan pada sesi pertama meliputi pengantar legal opinion dan legal audit, proses serta kerangka dasar analisis hukum, teknik penelusuran dokumen hukum, hingga strategi pemberian legal opinion. Sementara pada sesi kedua, materi difokuskan pada legal drafting. Peserta aktif terlibat dalam sesi tanya jawab, serta diskusi studi kasus dan simulasi penyusunan legal opinion, legal audit, dan surat edaran menteri.

Peserta juga mengikuti diskusi studi kasus yang meliputi aspek hukum pemerintahan, serta simulasi penyusunan surat edaran Menteri. Kegiatan ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi ASN di lingkungan Kementerian PUPR, terutama dalam mengatasi risiko-risiko hukum yang mungkin muncul dari kebijakan yang mereka buat.

Workshop ini dinilai sangat bermanfaat bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian PUPR, khususnya dalam meningkatkan keterampilan hukum yang mendukung tugas-tugas pemerintahan.

Penulis: Debby Citra Dewi

Editor: PR

TAGS :  

Latest News

FH UGM Gelar Workshop Double/Joint Degree dan Skema Pembiayaan LPDP untuk Perluas Akses Studi Internasional

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada melalui Program Studi Magister Ilmu Hukum menyelenggarakan Workshop Double/Joint Degree Program: Mitra UGM dan Skema Pembiayaan LPDP. Workshop ini diselenggarakan …

Seminar Nasional PANDEKHA FH UGM Soroti Problem Hukum dan HAM dalam Rancangan Perpres Pelibatan TNI

Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia (PANDEKHA) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada bersama Raksha Initiatives dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan …

MIH UGM Kampus Jakarta dan Ditjen Imigrasi Gelar Penyuluhan Hukum KUHAP 2026, Perkuat Penegakan Hukum Keimigrasian Berbasis Prinsip SDGs

Prodi MIH UGM (Kampus Jakarta) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum dengan tema “Penegakan Hukum Keimigrasian Pasca …

Scroll to Top