Penyuluhan Hukum dan Workshop Legal Drafting Kolaborasi MIH Jakarta Dengan PUPR

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Kampus Jakarta bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sukses mengadakan acara Penyuluhan Hukum dan Workshop Legal Drafting. Kegiatan berlangsung secara luring di Aviary Hotel Bintaro pada Jumat (3/5/24). Adapun kegiatan ini dihadiri oleh para pegawai Kementerian PUPR, termasuk pejabat struktural dari Biro Hukum, kepala bagian hukum dari 11 unit organisasi, serta pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan dan analis hukum.

Kegiatan ini merupakan kontribusi Fakultas Hukum UGM melalui Prodi Magister Ilmu Hukum kepada masyarakat, khususnya para profesional yang menduduki Jabatan Fungsional Hukum di Kementerian PUPR. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk membekali peserta dengan kemampuan legal reasoning yang baik serta pemahaman teori, asas, dan kaidah legal drafting, termasuk dalam penyusunan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Surat Edaran Menteri. Diharapkan, peserta mampu meminimalkan risiko hukum yang mungkin timbul dari kebijakan-kebijakan tersebut.

Acara dimulai pada pukul 09.15 dengan sambutan dan pembukaan oleh Dr. Ninik Darmini, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi sekaligus moderator sesi pertama. Pada sesi ini, materi disampaikan oleh Bapak Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D. Sesi kedua dibuka oleh Dr. Agustina Merdekawati, S.H., LL.M., Sekretaris Program Studi, dengan pelatihan oleh Dr. Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M.

Materi yang disampaikan pada sesi pertama meliputi pengantar legal opinion dan legal audit, proses serta kerangka dasar analisis hukum, teknik penelusuran dokumen hukum, hingga strategi pemberian legal opinion. Sementara pada sesi kedua, materi difokuskan pada legal drafting. Peserta aktif terlibat dalam sesi tanya jawab, serta diskusi studi kasus dan simulasi penyusunan legal opinion, legal audit, dan surat edaran menteri.

Peserta juga mengikuti diskusi studi kasus yang meliputi aspek hukum pemerintahan, serta simulasi penyusunan surat edaran Menteri. Kegiatan ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi ASN di lingkungan Kementerian PUPR, terutama dalam mengatasi risiko-risiko hukum yang mungkin muncul dari kebijakan yang mereka buat.

Workshop ini dinilai sangat bermanfaat bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian PUPR, khususnya dalam meningkatkan keterampilan hukum yang mendukung tugas-tugas pemerintahan.

Penulis: Debby Citra Dewi

Editor: PR

TAGS :  

Latest News

Policy Paper: Urgensi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pembiayaan Industri Kementerian Perindustrian

Tekanan perekonomian global, meningkatnya kompetisi perdagangan internasional, serta masuknya produk impor berharga murah telah menurunkan daya saing industri dalam negeri, khususnya industri padat karya. Kondisi …

FH UGM and Kejati DIY Finalize Collaboration Plan for 2026 Community Service Activities

Senin (22/12/2025),Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) menyelenggarakan rapat koordinasi lanjutan dengan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kejati DIY), Paguyuban Nayantaka Provinsi DIY, Paguyuban …

FH UGM Berikan Dukungan Akademik dan Sosial bagi Mahasiswa Terdampak Bencana di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) menyelenggarakan diskusi dan pertemuan penerimaan mahasiswa yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. …

Scroll to Top