Musyawarah Proker, Mahasiswa Magister Hukum Kesehatan Fokuskan Pengabdian di DTPK

Jumat (23/11/24) Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Kesehatan (KMMHKes) melaksanakan musyawarah program kerja tahun 2024-2025. Dihadiri oleh Plt Kepala Prodi Magister Hukum Kesehatan Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M., M.A. Dalam sambutannya, Jaka Triyana menyampaikan agar musyawarah ini dapat menghasilkan program kerja unggulan khususnya di bidang Pengabdian kepada Masyarakat. Pengabdian kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) perlu dilaksanakan untuk menyukseskan tujuan Sustainable Develpoment Goals (SDGs) kesehatan.

Pelayanan kesehatan yang belum merata di Indonesia masih menjadi permasalahan yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Isu-isu kesehatan yang menarik di masyarakat masih banyak ditemukan khususnya di DTPK. Sulitnya mendapatkan akses pelayanan kesehatan seperti jauhnya puskesmas dan RS rujukan, kurangnya obat-obatan dan kurangnya tenaga medis di DTPK menyebabkan hak-hak kesehatan mereka tidak terpenuhi.

Program kerja KMMHKes tahun 2024-2025 akan terfokus pada pengabdian di DTPK. Kegiatan tersebut akan dimulai dengan desa binaan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang masih minim pengetahuan tentang kesehatan. Pengabdian di luar DIY akan bekerja sama dengan Doctorshare yaitu pelayanan kesehatan di kepulauan Anambas. Beragamnya background mahasiswa KMMHKes (dokter, hukum, farmasi, dan lain sebagainya), diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan hukum kesehatan di masyarakat. Fakultas Hukum UGM berkomitmen penuh mendukung tercapainya SDGs kesehatan sehingga mampu mewujudkan Indonesia sehat.

Penulis: Pengurus Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Kesehatan

TAGS :  

Latest News

PDIH FH UGM Rampungkan Visitasi Akreditasi Internasional FIBAA: Wujud Nyata Komitmen terhadap Pendidikan Berkualitas dan SDGs

Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PDIH FH UGM) telah menyelesaikan rangkaian proses visitasi dalam rangka akreditasi internasional. Visitasi ini dilakukan …

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan (KMMH) Fakultas HukumUniversitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Mahkamah KonstitusiYogyakarta, 31 …

Eksaminasi Publik Putusan MA soal Suku Awyu: Sorotan atas Keadilan Substantif, Hak Adat, dan Krisis Ekologis Papua

Jumat (2/05/2025), Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM, Greenpeace Indonesia, dan Pusaka Bentala Rakyat menggelar, “Eksaminasi Publik Putusan 458 K/TUN/LH/2024 atas Kasus …

Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PDIH FH UGM) telah menyelesaikan rangkaian proses visitasi dalam rangka akreditasi internasional. …

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan (KMMH) Fakultas HukumUniversitas Gadjah Mada bekerjasama dengan …

Jumat (2/05/2025), Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM, Greenpeace Indonesia, dan Pusaka Bentala Rakyat menggelar, “Eksaminasi Publik Putusan 458 …

Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PANDEKHA FH UGM) sukses menggelar diskusi publik bertajuk “Dari Ruang Publik …

Scroll to Top