Master of Laws (Jakarta Campus)

Profile

In 2001, the Master of Laws (MIH) Program at the Jakarta Campus was still part of the Master of Laws Study Program at Universitas Gadjah Mada, in accordance with the Decree of the Director General of Higher Education No. 547/DIKTI/Kep/1996, issued on 11 December 1996. Subsequently, following the issuance of the Regulation of the Minister of National Education No. 30 of 2009 concerning the establishment of study programs outside the domicile of higher education institutions, the management of the MIH Jakarta Campus applied for independent program establishment status.

Subsequently, in 2011, the Master of Laws (MIH) Program at Universitas Gadjah Mada (Jakarta Campus) obtained its operational legal basis through the Decree of the Minister of National Education of the Republic of Indonesia No. 102/E/O/2011, which granted permission for the establishment and operation of the Master of Laws Program at Universitas Gadjah Mada, South Jakarta Campus.

The National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT) subsequently conducted an accreditation process for the MIH Jakarta Campus. Based on BAN-PT Decree No. 378/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2014, issued on 27 September 2014, the program successfully obtained an “A” accreditation rating. Five years later, the MIH UGM Jakarta Campus again received an “A” accreditation through BAN-PT Decree No. 3197/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2019, issued on 27 August 2019. Furthermore, for the period 22 April 2025 to 28 August 2029, the MIH UGM (Jakarta Campus) achieved an “Excellent” accreditation status. 

As of 2025, the MIH Jakarta Campus Program offers three main concentrations, namely Business Law, Litigation Law, and Immigration Law. Each year, the program admits new students twice, with an average intake of approximately 100 students per admission period. Currently, the total number of active students in an academic year is around 300.

The MIH Program (Jakarta Campus) was established to meet the demand for experts with a Master’s (S-2) qualification in the fields of Business Law, Litigation, and Immigration Law. The need for graduates with a Master’s degree in Business Law has continued to increase alongside the growing number of legal issues in the business sector related to corporations, banking, capital markets, competition law, investment, intellectual property rights, and international trade disputes. Therefore, the business world requires corporate legal advisors (corporate lawyer), and in-house legal counsel within companies (in-house lawyer). Moreover, given the increasingly complex law enforcement situation in Indonesia, there is a need for education that can enhance the capacity and competence of law enforcement officers (law enforcer) who are professional and have high integrity. To respond to the demand for human resources from the business sector and government institutions, Universitas Gadjah Mada, as the oldest university in Indonesia, established the MIH Program (Jakarta Campus).

For its first implementation, lectures of the MIH (Jakarta Campus) were held at Bank Bumi Daya Plaza Building, Imam Bonjol Street, Central Jakarta. A total of 60 students were registered as participants. In line with the increasing number of students, in 2002, the venue was moved to the Patra Jasa Building, Jenderal Gatot Subroto Street, South Jakarta. After the construction of the UGM (Jakarta Campus) Building was completed, from 2010 until now, lectures have been conducted at the UGM (Jakarta Campus) Building, Tower B, 3rd Floor, Dr. Sahardjo Street No. 83, Manggarai, Tebet, South Jakarta.

Head of Study Program
Dina Widyaputri Kariodimedjo, S.H., LL.M., Ph.D.

Secretary of Study Program
Dr. Agustina Merdekawati, S.H., LL.M.

Vision

To establish the Master of Laws Program at Universitas Gadjah Mada (Jakarta Campus) as a dynamic and professional center for the development, study, and application of legal science in the fields of Business Law, Litigation, and Immigration Law, with international competitiveness.

Mission 2011-2031

  1. Organizing the law education and teaching with qualified information technology based.
  2. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan persoalan hukum secara profesional dan bermoral di bidang Hukum Bisnis, Litigasi dan Keimigrasian.
  3. Improving the partnership with national and international institution.

The Master of Law Program at Universitas Gadjah Mada (Jakarta Campus) aims to produce outstanding and professional human resources in the fields of Business, Litigation, and Immigration Law with the following qualifications: 

    1. possessing knowledge and expertise in the field of law, as well as noble and moral values in line with the development of the times; 
    2. possessing the ability to identify legal principles to resolve legal issues in the fields of Business, Litigation, and Immigration Law; and
    3. having access to the development of the quality of education, research, and community service in cooperation with public and private institutions, both domestic and international
  1. To produce professional and ethical human resources in the fields of Business Law, Litigation, and Immigration Law.
  2. To produce graduates who are able to contribute to the development of law.
  3. To meet the need for competent professional human resources, particularly in the fields of Business Law, Litigation, and Immigration Law, in both the public and private sectors at local, national, and international levels.

Information and Guidelines

Curriculum

Examination

Thesis

Judicium

Academic Handbook
Thesis Writing Guidelines
Thesis and Publication Manuscript Templates
Mail and Correspondence
Student Dashboard
Admission
Student Statistics
Alumni Achievements
Student Achievements
Student FAQ
Student Program Dashboard
Lecturers Profile
Prospective Student FAQs

Partnerships

Direktorat Jenderal Imigrasi

Program Studi MIH UGM (Kampus Jakarta) secara resmi menjalin kerja sama strategis dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kerja sama ini dimulai pada tahun 2023, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor: MI.1-GR.05.01-275 oleh Direktorat Jenderal Imigrasi selaku Pihak Pertama dan Nomor: 15587/UN1/FHK/PDU/HK/2023 oleh Program Studi MIH UGM (Kampus Jakarta) selaku Pihak Kedua.

Kerja sama tersebut dilanjutkan pada tahun 2025 melalui penandatanganan PKS lanjutan dengan Nomor: IMI-GR.05.01-116 oleh Direktorat Jenderal Imigrasi selaku Pihak Pertama dan Nomor: 1643/UN1/FHK/PDU/HK/2025 oleh Program Studi MIH UGM (Kampus Jakarta) selaku Pihak Kedua. Perjanjian ini merupakan bagian dari komitmen bersama dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum yang unggul, profesional, dan berintegritas.

Kerja sama ini mencakup penyelenggaraan kelas khusus Magister Ilmu Hukum bagi pegawai di lingkungan Ditjen Imigrasi. Melalui skema kelas kerja sama ini, para peserta didik akan mendapatkan pengalaman akademik yang terstruktur dengan kurikulum berbasis pada kebutuhan praktis di bidang keimigrasian serta pendekatan teoritis dan metodologis dari akademisi MIH UGM.

PKS ini juga menegaskan peran aktif MIH UGM dalam mendukung program strategis pemerintah, khususnya dalam peningkatan kapasitas aparatur sipil negara di bidang hukum. Selain itu, kolaborasi ini menjadi wujud kontribusi MIH UGM terhadap penguatan sistem hukum nasional melalui sinergi antara dunia akademik dan lembaga pemerintahan.

MIH UGM (Kampus Jakarta) akan menjadi pusat penyelenggaraan kegiatan akademik dalam kerja sama ini, memberikan kemudahan akses bagi para peserta yang berdomisili atau bertugas di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya.

Melalui kerja sama ini, MIH UGM berharap dapat terus memperluas jejaring strategis dengan berbagai institusi pemerintah dan swasta dalam menciptakan lulusan yang profesional, kritis, dan mampu menjawab tantangan hukum di tingkat nasional maupun global.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia

PT Pertamina

MIH UGM (Kampus Jakarta) menjalin kerja sama strategis dengan PT Pertamina (Persero), yang ditandai melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Nomor: SP-015/K20430/2025-S8 oleh PT Pertamina sebagai Pihak Pertama, dan Nomor:  1138/UN1/FHK/PDU/HK/2024 oleh MIH UGM (Kampus Jakarta) selaku Pihak kedua. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang hukum, khususnya guna mendukung kebutuhan perusahaan dalam menghadapi tantangan hukum bisnis di sektor energi yang semakin kompleks. Dalam implementasinya, kerja sama ini diwujudkan melalui penyelenggaraan program Magister Hukum Bisnis yang ditujukan bagi karyawan PT Pertamina, agar mereka dapat memperdalam pemahaman dan keterampilan hukum yang relevan dengan dinamika industri minyak dan gas.

Dalam pelaksanaannya, sebanyak 21 mahasiswa dari konsentrasi Hukum Bisnis Pertamina telah mengikuti orientasi dan perkuliahan di MIH UGM (Kampus Jakarta). Proses pembelajaran didukung oleh sistem akademik berbasis digital, seperti aplikasi Simaster untuk pengelolaan aktivitas akademik, serta didampingi oleh dosen-dosen yang berpengalaman di bidang hukum bisnis dan korporasi. Selain program pendidikan reguler, kerja sama ini juga mencakup pelatihan hukum, edukasi good corporate governance, dan pengembangan kapasitas profesional bagi karyawan PT Pertamina.

Melalui perjanjian kerja sama ini, kedua belah pihak berkomitmen untuk saling mendukung dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bentuk kerja sama tidak hanya terbatas pada pendidikan formal, tetapi juga meliputi pelatihan hukum, seminar, dan kegiatan pengembangan kompetensi lainnya yang relevan dengan kebutuhan perusahaan dan perkembangan hukum nasional maupun internasional.

Kerja sama antara PT Pertamina dan MIH UGM (Kampus Jakarta) merupakan wujud nyata sinergi antara dunia akademik dan dunia industri, yang diharapkan dapat memperkuat kapasitas aparatur perusahaan, meningkatkan kualitas pelayanan hukum di lingkungan Pertamina, serta berkontribusi pada pembangunan bangsa melalui pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berintegritas.

PT Pertamina (Persero)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Pada tanggal 28 Mei 2024, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dalam hal ini Program Studi MIH UGM (Kampus Jakarta), telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Nomor: PKS-01B/3.4.HMKS/LPSK/05/2024 oleh LPSK selaku Pihak Pertama dan Nomor: 6938/UN1/FHK/PDU/HK/2024 oleh Program Studi MIH UGM (Kampus Jakarta) selaku Pihak Kedua.

Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk mendukung peningkatan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan LPSK melalui penyelenggaraan program pendidikan kelas kerja sama pada Program Studi MIH UGM (Kampus Jakarta). Sebagai bagian dari implementasi kerja sama tersebut, berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum UGM Nomor: 256/UN1/HK/KPT/2025, telah ditetapkan dua mata kuliah khusus dalam konsentrasi Hukum LPSK, yaitu: (1) Hukum Pemulihan Korban dan (2) Hukum Perlindungan Saksi dan Korban.

PKS ini mengatur kerja sama antara LPSK dan Fakultas Hukum UGM dalam menyelenggarakan pendidikan S2 Hukum bagi pegawai LPSK. Pendidikan ini dilaksanakan di MIH UGM (Kampus Jakarta) dengan kurikulum dan standar akademik yang berlaku di lingkungan UGM. Tujuan utama dari kerja sama ini adalah untuk meningkatkan pemahaman, kemampuan, dan profesionalisme pegawai LPSK dalam bidang hukum, sehingga mereka dapat menjalankan tugas perlindungan saksi dan korban secara lebih efektif dan profesional.

Seluruh pelaksanaan pendidikan menjadi tanggung jawab Fakultas Hukum UGM, mulai dari proses seleksi, penyusunan kurikulum, hingga pelaksanaan perkuliahan dan evaluasi. Proses seleksi peserta dilakukan secara bersama, di mana calon peserta harus memenuhi persyaratan administratif dan akademik yang ditetapkan oleh UGM. Penetapan akhir peserta yang lolos seleksi menjadi kewenangan LPSK berdasarkan hasil seleksi dari UGM.

Pendidikan dilaksanakan sesuai jadwal akademik UGM dan bertempat MIH UGM (Kampus Jakarta). Fakultas Hukum UGM juga berkomitmen melakukan inovasi program untuk mendukung kelancaran studi dan memastikan kualitas lulusan tetap terjaga sesuai standar nasional pendidikan tinggi.

Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum resmi Program Studi MIH UGM (Kampus Jakarta) , dengan masa studi yang ditargetkan selesai dalam 4 semester. Pengayaan materi dan penyesuaian kurikulum dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak untuk menyesuaikan dengan kebutuhan LPSK.

LPSK berhak memperoleh laporan kemajuan studi peserta dan berkewajiban membayar seluruh biaya pendidikan serta mematuhi ketentuan akademik di UGM. Sementara itu, Fakultas Hukum UGM berkewajiban menyelenggarakan pendidikan sesuai standar, memberikan laporan kemajuan secara berkala, serta memberikan akses bagi LPSK untuk kepentingan monitoring dan evaluasi.

Perjanjian Kerja Sama ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas aparatur LPSK melalui pendidikan hukum yang berkualitas, sehingga mampu memperkuat perlindungan saksi dan korban di Indonesia secara profesional dan berintegritas.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

PT PLN (Persero)

MIH UGM (Kampus Jakarta) telah menjalin kerja sama strategis dengan PT PLN (Persero), sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor: 0455.Pj/HKM.00.01/DIR/2017 oleh PT PLN (Persero) selaku Pihak Pertama dan Nomor: 300T/H.01.04.FH/1/2017 oleh Program Studi MIH UGM (Kampus Jakarta) selaku Pihak Kedua. Kerja sama ini dilaksanakan dalam rangka mendukung pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum serta peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

Perjanjian ini merupakan bentuk sinergi antara dunia akademik dan industri, khususnya dalam bidang ketenagalistrikan dan hukum. Melalui kerja sama ini, kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan program pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan sektor energi dan kelistrikan nasional.

Dalam perjanjian tersebut, PT PLN (Persero) berkomitmen untuk memberikan dukungan terhadap kegiatan akademik dan peningkatan kompetensi mahasiswa MIH UGM (Kampus Jakarta), termasuk melalui partisipasi dalam kuliah umum, seminar, riset bersama, serta pemberian akses informasi yang diperlukan dalam rangka penyusunan tesis atau publikasi ilmiah.

Di sisi lain, Program Studi MIH UGM (Kampus Jakarta) juga membuka ruang kerja sama untuk pengembangan kapasitas hukum internal PLN, khususnya dalam menghadapi tantangan hukum korporasi, regulasi energi, serta isu-isu hukum strategis lainnya. Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan tata kelola dan kepatuhan hukum di lingkungan PT PLN (Persero).

Dengan adanya kolaborasi ini, MIH UGM (Kampus Jakarta) mempertegas komitmennya sebagai program studi yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dunia kerja serta perkembangan hukum di sektor-sektor strategis nasional.

PT PLN (Persero)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

MIH UGM (Kampus Jakarta) telah menjalin kerja sama strategis dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor: PRJ-/SJ.5/2004 oleh Biro Sumber Daya Kementerian Keuangan selaku Pihak Pertama dan Nomor: 14487/UN1/FHK/PDU/HK/2024 oleh Program Studi MIH UGM (Kampus Jakarta) selaku Pihak Kedua. Kerja sama ini dilaksanakan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, dengan tujuan untuk mendukung peningkatan kompetensi pegawai Kementerian Keuangan melalui program pendidikan Magister Ilmu Hukum, khususnya pada peminatan Hukum Bisnis.

Melalui PKS ini, MIH UGM (Kampus Jakarta) menyediakan jalur khusus Kelas Kerja Sama bagi pegawai Kementerian Keuangan yang ingin melanjutkan studi S2 Hukum. Program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan profesional hukum di lingkungan Kementerian Keuangan, sekaligus memperkuat sinergi antara dunia akademik dan instansi pemerintah dalam mencetak tenaga ahli hukum yang berintegritas dan berdaya saing tinggi.

Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kapasitas aparatur negara dan peningkatan kualitas tata kelola keuangan negara melalui pendidikan hukum yang unggul dan relevan dengan tantangan zaman.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia

Sebagai bagian dari komitmen dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan aparat penegak hukum, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia menjalin kerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, melalui Program Studi MIH UGM (Kampus Jakarta). Kerja sama ini diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan kelas khusus bagi para pegawai Kejaksaan Republik Indonesia yang mengikuti pendidikan program S2 Magister Ilmu Hukum.

Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pertama kali ditandatangani dengan Nomor: B-57/Tu/KB/04/2021 oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI selaku Pihak Pertama, dan Nomor: 1982/UN1/HK/PKS/2021 oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada selaku Pihak Kedua.

Untuk memperkuat pelaksanaan kerja sama dimaksud, para pihak sepakat melakukan perubahan melalui Adendum Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani pada tanggal 2 Agustus 2021 dengan Nomor: B-266/I/Ikb/08/2021 oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI selaku Pihak Pertama dan Nomor: 3928/UN1/HK/PKS/2021 oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada selaku Pihak Kedua. Adendum tersebut mengatur secara lebih rinci mengenai pelaksanaan program pendidikan Magister Ilmu Hukum (MIH) bagi 24 orang pegawai Kejaksaan Republik Indonesia sebagai peserta Angkatan IV Tahun Akademik 2021.

Kerja sama ini mencakup penyelenggaraan pendidikan Program Magister Ilmu Hukum yang berfokus pada penguatan kapasitas profesional jaksa dalam merespons dinamika hukum dan kebijakan publik. Selain itu, kerja sama ini juga mencakup aspek fasilitasi pembiayaan pendidikan, mulai dari biaya kuliah, tunjangan biaya hidup, tunjangan buku, hingga biaya penelitian, yang disusun secara sistematis untuk mendukung proses pembelajaran peserta. Penyelenggaraan kelas dilakukan di Kampus Jakarta, memberikan fleksibilitas bagi para peserta agar dapat mengikuti pendidikan tanpa harus meninggalkan tugas kedinasan secara penuh.

Melalui kerja sama ini, Kejaksaan RI dan Universitas Gadjah Mada menunjukkan sinergi yang kuat antara institusi penegak hukum dan lembaga pendidikan tinggi dalam mendukung reformasi hukum dan peningkatan kualitas layanan publik. Program ini diharapkan tidak hanya memperkuat pemahaman akademik para jaksa, tetapi juga meningkatkan kompetensi praktis mereka di lapangan. Kolaborasi ini menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat posisi Program Studi MIH UGM (Kampus Jakarta) sebagai pusat pendidikan hukum yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan strategis lembaga negara

Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia

Kementerian Kehutanan

Dalam rangka memperkuat sinergi antara dunia akademik dan institusi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) UGM Kampus Jakarta menjalin kerja sama strategis dengan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum KLHK) pada tahun 2006.

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang penegakan hukum lingkungan, memperluas jangkauan riset terapan, serta mendorong pengembangan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan. Ruang lingkup kerja sama mencakup penyelenggaraan kegiatan akademik bersama seperti seminar, kuliah umum, dan lokakarya; pelatihan dan peningkatan kompetensi aparatur penegak hukum; serta kolaborasi riset dan penyusunan rekomendasi kebijakan penegakan hukum lingkungan.

Melalui kolaborasi ini, MIH UGM (Kampus Jakarta) berkomitmen menjadi mitra strategis dalam mendukung upaya Ditjen Gakkum KLHK dalam penegakan hukum yang profesional, berkeadilan, dan berbasis ilmu pengetahuan, serta turut berperan aktif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Kerja sama ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam menjembatani kebutuhan praktik penegakan hukum lingkungan dengan kontribusi akademik yang solutif dan aplikatif.

Kementerian Kehutanan RI

BPJS Ketenagakerjaan

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui Program Studi MIH UGM (Kampus Jakarta telah menjalin kerja sama strategis dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Kerja sama ini dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor: PER/542/122023 oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagai Pihak Pertama dan Nomor: 18216/UN1/FHK/PDU/HK/2023 oleh Fakultas Hukum UGM sebagai Pihak Kedua.

Kerja sama ini berfokus pada penyelenggaraan pendidikan kelas khusus Program Magister Ilmu Hukum bagi pegawai BPJS Ketenagakerjaan di Kampus Jakarta UGM. Melalui PKS ini, kedua institusi berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia BPJS Ketenagakerjaan dalam bidang hukum, yang diharapkan dapat mendukung kinerja lembaga dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang optimal kepada masyarakat Indonesia.

Program pendidikan ini dirancang dengan kurikulum yang mengacu pada standar akademik UGM dan disesuaikan dengan kebutuhan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya dalam aspek hukum jaminan sosial, hukum ketenagakerjaan, dan hukum perlindungan sosial. Pelaksanaan pendidikan berlangsung selama empat semester dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan di Kampus Jakarta UGM.

Seleksi peserta dilakukan secara kolaboratif antara BPJS Ketenagakerjaan dan UGM, dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan bersama. Pembiayaan program pendidikan ini sepenuhnya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian.

PKS yang berlaku selama tiga tahun ini mencerminkan komitmen kedua institusi dalam membangun sinergi antara dunia akademik dan praktik penyelenggaraan jaminan sosial. Fakultas Hukum UGM melalui MIH UGM (Kampus Jakarta) berkomitmen memberikan pendidikan berkualitas tinggi dengan tenaga pengajar yang kompeten dan fasilitas pembelajaran yang memadai, sementara BPJS Ketenagakerjaan mendukung penuh pengembangan kapasitas pegawainya untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Melalui kerja sama ini, diharapkan akan lahir tenaga profesional di bidang hukum jaminan sosial yang mampu berkontribusi dalam pengembangan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang lebih baik di Indonesia.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

PT Hutama Karya

PT Hutama Karya (Persero) dan Program Studi MIH UGM (Kampus Jakarta) telah menjalin kerja sama strategis yang ditandai melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Nomor: HC/Gav.1182/S.Perj/84/VI/2020 oleh PT Hutama Karya selaku Pihak Pertama, dan Nomor: 1620/UN1.P/DIT-KAUI/HK/2020 oleh Fakultas Hukum UGM selaku Pihak Kedua. Kerja sama ini bertujuan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia yang unggul di bidang hukum, khususnya dalam sektor bisnis, litigasi, dan keimigrasian. Kolaborasi ini menjadi wujud komitmen bersama dalam menghadapi tantangan industri infrastruktur nasional yang semakin kompleks, seiring dengan bertambahnya Proyek Strategis Nasional (PSN) serta skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang dijalankan oleh PT Hutama Karya.

Melalui PKS ini, MIH UGM (Kampus Jakarta) dan Hutama Karya bersepakat untuk menyelenggarakan program pendidikan lanjutan jenjang S2 dengan konsentrasi yang relevan bagi kebutuhan industri, seperti Hukum Bisnis dan pendalaman aspek hukum pada pengelolaan proyek infrastruktur. Program ini tidak hanya menekankan penguasaan aspek teknis dan konseptual di bidang hukum, tetapi juga memperkuat kemampuan manajerial, keuangan, serta pemahaman terhadap regulasi yang berlaku di sektor konstruksi dan infrastruktur.

Kerja sama ini juga membuka peluang bagi karyawan Hutama Karya untuk mengikuti pendidikan S2 secara terstruktur, guna meningkatkan kompetensi profesional dan mendukung pencapaian target perusahaan dalam pembangunan infrastruktur nasional. Dengan dukungan tenaga pengajar berpengalaman dari UGM, program ini diharapkan mampu mencetak lulusan yang berintegritas, bermoral, serta siap berkontribusi dalam pembangunan hukum dan infrastruktur Indonesia ke depan.

PT Hutama Karya (Persero)

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Kampus Jakarta) menjalin kerja sama strategis dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dalam rangka mendukung pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang transportasi.

Kerja sama ini merupakan bagian dari pelaksanaan Adendum Nomor 1 atas Kesepakatan Bersama Nomor: PJ.22 Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Kementerian Perhubungan selaku Pihak Pertama dan Nomor: 3418/P/HT/2014 oleh Universitas Gadjah Mada selaku Pihak Kedua. Adendum tersebut ditandatangani pada tanggal 3 Mei 2019 dan menetapkan perpanjangan masa berlaku kerja sama selama lima tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan.Adendum ini dimaksudkan sebagai bentuk komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antara dunia akademik dan sektor transportasi nasional melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum yang relevan dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Kemitraan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara dunia akademik dan sektor pemerintahan, khususnya dalam bidang hukum dan transportasi. Ruang lingkup kerja sama meliputi penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk pegawai Kementerian Perhubungan di Program Studi MIH UGM (Kampus Jakarta), pelaksanaan penelitian bersama dalam bidang hukum transportasi dan kebijakan publik, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pelatihan, seminar, dan lokakarya.

Sebagai wujud implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi, kerja sama ini diharapkan dapat mendorong pengembangan ilmu pengetahuan yang aplikatif sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan sektor transportasi nasional. Penyelenggaraan program pendidikan dalam kerja sama ini juga menjadi sarana penting untuk meningkatkan pemahaman hukum di lingkungan aparatur negara dan memperkuat tata kelola kelembagaan yang berintegritas.

Adendum ini ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi selaku pihak pertama dan Rektor UGM Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng. sebagai pihak kedua. Dasar hukum pelaksanaan kerja sama ini mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi dan transportasi, baik darat, laut, maupun udara.

Dengan adanya kerja sama ini, Program Studi MIH UGM (Kampus Jakarta) semakin memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam pengembangan kebijakan berbasis kajian ilmiah serta pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

 

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (KY)

Kerja sama antara Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (KY) dan Program MIH UGM (Kampus Jakarta) secara resmi dimulai pada 1 Juli 2024. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh Komisi Yudisial sebagai Pihak Pertama dengan Nomor 08/PKS/KL.01.03/07/2024 dan oleh MIH UGM (Kampus Jakarta) sebagai Pihak Kedua dengan Nomor 8409/UNI/FHK/PDU/HK/2024. Perjanjian ini berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis yang dibuat paling lambat satu bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Komisi Yudisial, Sekretariat Jenderal KY menjalin kerja sama dengan Fakultas Hukum UGM untuk menyelenggarakan pendidikan Program Studi MIH UGM (Kampus Jakarta) dan Program Doktor Ilmu Hukum bagi para pegawai KY. Pendidikan ini dilaksanakan dalam bentuk kelas kerja sama, yang dirancang khusus agar selaras dengan tugas dan tanggung jawab pegawai KY.

Kerja sama ini melibatkan berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan, termasuk penyusunan kurikulum, pelaksanaan perkuliahan, pemantauan studi, hingga evaluasi hasil belajar. Seluruh kegiatan pendidikan akan mengikuti kalender akademik UGM dan dilaksanakan di dua lokasi, yaitu Kampus Jakarta (Tower B Lantai 3 No. 305, Jl. Dr. Saharjo No. 83, Jakarta Selatan) dan Kampus Yogyakarta (Jalan Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Sleman).

FH UGM bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan akademik, termasuk menyediakan dosen, menentukan kurikulum, dan memberikan laporan berkala kepada KY. Di sisi lain, KY bertugas melakukan koordinasi administratif, memilih calon peserta didik, dan membiayai keseluruhan pendidikan sesuai perjanjian, yang mencakup UKT, biaya matrikulasi, dan biaya pendaftaran.

Kerja sama ini juga memuat ketentuan mengenai hak kekayaan intelektual, larangan praktik korupsi, serta ketentuan jika terjadi force majeure. Seluruh proses dipantau secara berkala melalui evaluasi tahunan atau insidentil jika diperlukan. PKS ini ditegaskan sebagai bentuk komitmen bersama dalam membangun profesionalisme dan integritas dalam pendidikan hukum untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas konstitusional KY.

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (KY)

Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Dalam rangka memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi dan sektor pertahanan negara, Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) UGM Kampus Jakarta menjalin kerja sama strategis dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Perjanjian Kerja Sama ini merupakan bagian dari kerja sama antara TNI dan UGM yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan Nomor PKS/3/1/2020 oleh TNI selaku Pihak Pertama dan Nomor 133/UN1.P/DIT-KAUI/HK/2020 oleh Universitas Gadjah Mada selaku Pihak Kedua.

Kerja sama ini bertujuan untuk mendukung pengembangan kapasitas sumber daya manusia TNI di bidang hukum, khususnya dalam aspek hukum militer, hukum humaniter internasional, serta peran TNI dalam sistem hukum nasional. Lingkup kerja sama mencakup penyelenggaraan kegiatan ilmiah seperti seminar, kuliah umum, dan forum diskusi strategis; pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan praktis di lapangan; pelatihan dan sertifikasi bidang hukum; serta riset kolaboratif yang mendukung kebijakan pertahanan negara.

MIH UGM (Kampus Jakarta) berkomitmen untuk menjadi mitra akademik yang kredibel dalam memperkuat landasan hukum dalam pelaksanaan tugas-tugas TNI, baik dalam konteks pertahanan negara, operasi militer selain perang, maupun dalam kontribusi TNI terhadap penegakan hukum dan ketertiban nasional.

Kerja sama ini diharapkan dapat mempererat sinergi antara akademisi dan prajurit dalam menciptakan praktik hukum yang adil, profesional, dan berbasis pada nilai-nilai konstitusional serta semangat kebangsaan.

Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Thesis Publication Manuscripts 2023:

  1. Refi Farezza: Analysis of Ne Bis In Idem in Arbitration Disputes in Indonesia (Study of Decision No. Reg. 012/BAKTI-ARB/11.2013 in conjunction with Decision No. Reg. 028/BAKTI-ARB/12.2014). Click to View Publication Manuscript
  2. Yesaya Togar Tarawan: The Principle of Justice for Workers/Laborers in Relation to Fraudulent Acts Leading to Termination of Employment (PHK) under Permanent Employment Agreements (PKWTT) and Company Regulations (PP) (Case Study at PT. ABCD). Click to View Publication Manuscript
  3. Antonius Liem: Termination of Prosecution in Banking Crimes through a Restorative Justice Approach Based on the Attorney General’s Regulation No. 15 of 2020. Click to View Publication Manuscript
  4. Muhammad Rizki Harahap: Differences in Legal Regulations Concerning the Time Limits for Filing Objections to the Seizure of Assets Not Derived from Corruption. Click to View Publication Manuscript
  5. Andi Faathir Oky Julianto: Analysis of the Positive Investment List for Foreign Direct Investment Based on Presidential Regulation No. 10 of 2021 as amended by Presidential Regulation No. 49 of 2021 concerning Investment Business Sectors. Click to View Publication Manuscript
  6. Selexta Apriliani: The Position of Employers and Workers under Chapter IV on Manpower of Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2020 concerning Job Creation. Click to View Publication Manuscript
  7. Chandra Marpaung: A Juridical Review of the Acceptance of Applications for Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) by Insurance Company Customers (Study of the Decision of the Central Jakarta Commercial Court No. 389/Pdt.Sus-PKPU/2020 PN Niaga Jkt. Pst). Click to View Publication Manuscript
  8. William Parningotan Tobing: Analysis of Monopoly Practices of the OVO Digital Wallet Application in the Conglomerate Market from the Perspective of Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition. Click to View Publication Manuscript
  9. Vendania Nurul Allawiyah: Legal Protection for Lenders in Peer-to-Peer (P2P) Lending Financial Technology Companies (Study at PT. Pasar Dana Pinjaman Sinarmas (Danamas)). Click to View Publication Manuscript
  10. Sumardiyono: Overlapping Regulations Concerning Power Supply (Generator Set) Certification at Airports. Click to View Publication Manuscript
  11. Mikhael Joshua Oloan: A Juridical Review of Supreme Court Circular Letter No. 10 of 2009 concerning Applications for Judicial Review of Civil Court Decisions in Relation to the Principle of Legal Certainty under Law No. 48 of 2009. Click to View Publication Manuscript
  12. Lucia Hanna Novyanti: Provisions on the Prioritization of Domestic Products in Electronic Commerce (E-Commerce) from the Perspective of the National Treatment Principle under the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Click to View Publication Manuscript
  13. Yogi Ikhwan: Legal Debate in the Selection of Digital Platform Partners for the Pre-Employment Card Program: A Perspective of Government Procurement Law. Click to View Publication Manuscript
  14. Nicolas Silalahi: Legal Protection for Credit Collateral Owners in Banks Liquidated by the Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS) Due to Employee/Management Fraud. Click to View Publication Manuscript
  15. Putri Wilmawardani: The Independence of Subsidiaries as Tender Participants Against the Recommendations of Parent Companies from the Perspective of Group Company Law in State-Owned Enterprises (Case Study of PT GMF AeroAsia). Click to View Publication Manuscript
  16. Edbert Bennett Sutanto: A Juridical Analysis of Service Agreements by Land Transportation (Logistics) Companies in the Implementation of Oxygen Sale and Purchase Agreements during the COVID-19 Pandemic.Click to View Publication Manuscript
  17. Robby Hefados: The Application of Legal Protection for the Employment Status of Outsourced Security Guards (Satpam) at PT Bima Adikarya Persada. Click to View Publication Manuscript
  18. Reeviano Wiriatama: The Use of Android-Based Application Technology and an Independent Sales Partner System by Drinking Water Depots (DWD) in Light of Minister of Health Regulation No. 14 of 2021 concerning Standards for Business Activities and Products in Risk-Based Business Licensing in the Health Sector (Case Study of iBlue Drinking Water Depot, Depok City). Click to View Publication Manuscript
  19. Desti Wibowo: The Legal Complexity of Vaccine Use in the Context of COVID-19 Pandemic Management in Indonesia. Click to View Publication Manuscript
    1. Fiernando Andriansyah: Law Enforcement Against Trademark Infringement (Case Study of Kendal District Court Decision No. 25/Pid.B/2020/PN Kdl). Click to View Publication Manuscript
    2. Tri Bagus Prabaswara: Acquisition of Customary Land for Mining Activities within Mining Business Permit Areas (Case Study of Land Acquisition by PT Minang Pangeran in West Sumatra and PT Trubaindo Coal Mining in East Kalimantan). Click to View Publication Manuscript
    3. Johanes Marto: Akibat Hukum Persyaratan Penetapan Eksekuator di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terhadap Kepastian Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional. Click to View Publication Manuscript
    4. M. Estu Kresnha P.: The Validity of Shareholders’ Agreement Provisions Incorporated into the Articles of Association of a Limited Liability Company Concerning Shareholders’ Voting Rights That Are Prohibited from Being Contradictory in the General Meeting of Shareholders. (Publication Manuscript). Click to View Publication Manuscript
    5. Gina Pratiwi Br Siregar: A Juridical Analysis of the Process of Formulating the Minister of Manpower Regulation in Providing Legal Protection for Old-Age Security for Workers/Laborers Dismissed Before Reaching the Retirement Age of 56 (Fifty-Six) Years. Click to View Publication Manuscript
    6. Azmi Amirullah: A Juridical Review of the Conversion of Shares into Debt as a Basis for Filing a Bankruptcy Petition in the Public Interest Against Violations of Disgorgement and the Disgorgement Fund. Click to View Publication Manuscript
    7. Mediana Puspitasari: Harmonization of Corporate Governance to Achieve Synergy at PT Bank Syariah Indonesia Tbk as a Result of the Merger of Three Islamic Commercial Banks. Click to View Publication Manuscript
    8. Elia Gabriella: Risk Mitigation of Money Laundering Crimes and Criminal Liability of Physical Crypto Asset Traders on Futures Exchanges. Click to View Publication Manuscript
    9. Arthesya Wiliananda Putri: Factors Causing Violations of Formal Procedures in the Revocation of Mining Business Licenses (IUP) of CV X Dareh. Click to View Publication Manuscript
    10. Hema Anggiat Marojahan Simanjuntak: Criminal Liability of Directors of State-Owned Enterprises Based on the Elements of Loss to State-Owned Enterprises and State Losses under the Doctrine of Piercing the Corporate Veil. Click to View Publication Manuscript
    11. Muhammad Piete Allam Ottorizal: Legal Protection for Consumers in the Sale of Discounted Imported Software and Hardware Products at the Mangga Dua Electronics Center. Click to View Publication Manuscript
    12. Riki Ariansyah: Differentiation of Priority Levels in Debt Repayment between Unregistered Concurrent Creditors and Registered Concurrent Creditors in the Final List of Claims in Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) Proceedings (Case Study of Homologation Decision No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst). Click to View Publication Manuscript
    13. Dhiya Zahra Fauziah: Legal Analysis of the Merger of Three Islamic Banks in Indonesia as a Legal Effort to Prevent Unfair Business Competition Practices. Click to View Publication Manuscript
    14. Aldimas Febrinur Ramadhan: Government Assignment in the Construction of the Trans-Sumatra Toll Road to PT Hutama Karya (Persero) as a State-Owned Enterprise (SOE) from the Perspective of State Administrative Law. Click to View Publication Manuscript
    15. Aqmarina Yusuf Bafen: Legal Analysis of the KPPU Decision in a Public-Private Partnership Project for the Drinking Water Supply System in Bandar Lampung City. Click to View Publication Manuscript
    16. Fawzia Apriandini: An Analysis of the Legal Protection of Customers’ Personal Data in the Implementation of Digital Banking in Indonesia Based on the Personal Data Protection Law. Click to View Publication Manuscript
    17. Neysa Sabila: Legal Protection of Trade Secrets in Distribution Management System Platforms. Click to View Publication Manuscript
    18. Raden Dhan Rahadiansyah: Third-Party Financing for Management in Applications for Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU). Click to View Publication Manuscript
    19. Adam Kevin Jonathan: A Juridical Review of Judges’ Considerations of the Principle of Good Faith in the Protection of Well-Known Trademarks in Indonesia under Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. Click to View Publication Manuscript
    20. Arif Kurniawan: Issues in Determining State Economic Losses in the Handling of Corruption Cases. Click to View Publication Manuscript
    21. Azis Prama Pramuditya: Legal Protection of Indonesian Crew Members Working on Fishing Vessels from the Impact of Modern Slavery Practices through a Business and Human Rights Guiding Principles Approach. Click to View Publication Manuscript
    22. Grace Ayu M. Purwosutedjo: Legal Protection of Investors in the Sale and Purchase of Physical Gold on Futures Exchanges Based on the Regulation of the Head of the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI). Click to View Publication Manuscript
    23. Latifah Nur’Aini: Legal Protection for Copyright and Industrial Design Holders against Knock-Off Fashion in the Creative Industry, Fashion Design Sector. Click to View Publication Manuscript
    24. Denny Andrian Kusdayat: Enforcement of Substitute Money Payment Sentences that Do Not Fulfill the Recovery Value of State Losses in Corruption Cases. Click to View Publication Manuscript
    25. Ismail Sugardo: The Application of the Principle of Legal Certainty to Man-Made Toponymic Features Not Yet Listed in the Gazetteer of the Republic of Indonesia Following the Enactment of Government Regulation No. 2 of 2021 concerning the Administration of Toponyms. Click to View Publication Manuscript
    26. Anjar Oktaviani Purna Irawati: A Juridical Review of the Legal Status of Pension Funds in Cases of Regulatory Discrepancies between Pension Fund Regulations and Collective Labor Agreements (Case Study of Decision No. 56/Pdt.G/2011/PN Sby). Click to View Publication Manuscript
    27. Lintang Anjani Swasthi: Fulfillment of Workers’ Rights in Cases of Unilateral Termination of Employment (Case Study at PT Kino Indonesia Tbk). Click to View Publication Manuscript
    28. Ike Merdeka Wati: Settlement of Employment Disputes within the Social Security Administering Body through the Industrial Relations Dispute Resolution Mechanism. Click to View Publication Manuscript
    1. Bakti Suryantoro: The Application of Attempt and Criminal Conspiracy Provisions by Public Prosecutors in Narcotics Cases. Click to View Publication Manuscript
    2. Daniel Horas Hamonangan: Legal Protection of Songwriters Against Unauthorized Song Covers on YouTube Platforms with Indirect Commercial Potential under Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. Click to View Publication Manuscript
    3. Insan Thariq Alhamra: A Juridical Review of Value Added Tax (VAT) on the Transfer of Foreclosed Assets (AYDA). Click to View Publication Manuscript
    4. Dina Aprilia Iswara: Legal Grounds and Legal Consequences of the Recognition of Singapore’s Moratorium Decision on Suspension of Debt Payment Obligations No. HC/OS 515/2021 in Decision No. 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Click to View Publication Manuscript
    5. Sara Hasiana: Legal Implications for Customers in the Issuance and Settlement of Empty Bilyet Giro Instruments in Relation to the Existence of Empty Bilyet Giro Instruments (Case Study at Bank Mandiri Jakarta Rasuna Epicentrum Branch). Click to View Publication Manuscript
    6. Suluh Jagad: A Juridical Analysis of Abuse of Circumstances (Misbruik van Omstandigheden) as a Ground for Contract Cancellation (Case Study: Supreme Court Decision No. 106PK/Pdt/2020). Click to View Publication Manuscript
    7. Wah Estuning Maryati: An Analysis of Compensation for the Initiator in Public-Private Partnership (PPP) Projects in the Jatiluhur I Water Supply System Project.Click to View Publication Manuscript
    8. Mulyadi Santoso: Bank Indonesia’s Efforts in Combating the Circulation of Counterfeit Rupiah Currency in Indonesia. Click to View Publication Manuscript
    9. Helmina Yasmi Vega Batubara: Consumer Legal Protection against Personal Data Breaches through Electronic Systems (E-Commerce) Tokopedia in the Perspective of Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. Click to View Publication Manuscript
    10. Oktagape Lukas Bethgato: Termination of Foreign Investment Joint Venture Cooperation through Corporate Acquisition Mechanisms. Click to View Publication Manuscript
    11. Adam Hasan Saputra: The Authority of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) Panel in Imposing Fines for Violations of Unfair Business Competition (Case Study of KPPU Decision No. 07/KPPU-I/2020). Click to View Publication Manuscript
    12. Muhammad Kaulam: Legal Aspects of Shipping Lane Utilization on the Barito River by Business Entities. Click to View Publication Manuscript
    13. Royen: A Legal Analysis of the Cancellation of Sale and Purchase Agreements Due to Abuse of Circumstances (Misbruik van Omstandigheden) in Medium-Term Notes of Bankrupt Issuers (Case Study of Supreme Court Judicial Review Decision No. 1220 PK/Pdt/2022). Click to View Publication Manuscript
    14. Syifa Irbah: Legal Protection for Foreign Investment Companies Not Using the Indonesian Language in Civil Transaction Agreements (Case Study of Decision No. 831/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel). Click to View Publication Manuscript
    15. Anita: A Juridical Review of Termination of Employment (PHK) Due to the COVID-19 Pandemic at PT “X” Based on Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. Click to View Publication Manuscript
    16. Alodia Grace Vania: A Juridical Review of the Transfer of Workers with Fixed-Term Employment Agreements at PT Sucofindo. Click to View Publication Manuscript
    17. Heri Setiawan: Collaboration between PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and PT Bank Syariah Indonesia Tbk in Syndicated Lending. Click to View Publication Manuscript
  1. Adam Hasan Saputra: The Authority of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) Panel in Imposing Fines for Violations of Unfair Business Competition (Case Study of KPPU Decision No. 07/KPPU-I/2020). Click to View Publication Manuscript
  2. Dewa Mahendra: A Review of Dual Employment of Workers through Secondment Agreements at PT X and PT Y Based on Indonesian Employment Law Regulations. Click to View Publication Manuscript
  3. Romualdo Benedikto Phiros Kotan: Legal Protection for Receivers in Carrying Out Their Duties and Authorities Against Criminal Charges under Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations and the Code of Ethics for Receivers. Click to View Publication Manuscript
  4. Aji Irawan: A Comparative Study of Legal Protection between Indonesia and Other Countries on the Rights of Minority Shareholders in Capital Increases Without Pre-emptive Rights for Improving the Financial Position of Public Companies (Case Study of PT Wicaksana Overseas International Tbk). Click to View Publication Manuscript
  5. Fakhriy Ilmullah: An Analysis of Legal Protection for Home Loan (Mortgage) Customers against Bankrupt Housing Developers. Click to View Publication Manuscript
  6. Rian Hidayat: Opportunities and Challenges of Cassation against Decisions on Suspension of Debt Payment Obligations (Case Study of Constitutional Court Decision No. 23/PUU-XIX/2021). Click to View Publication Manuscript
  7. Silvester Yoppy Guntoro: Valuation of Land Acquisition for Public Interest Development. Click to View Publication Manuscript
  8. I Made Arya Sanjaya: The Regulatory Construction of the Right to Learn to Drive Independently. Click to View Publication Manuscript
  9. Vanda Satriadi Pradipta: The Implementation of Technical Prosecution Coordination Functions Conducted by the Military Prosecutor’s Office under the Deputy Attorney General for Military Crimes in Handling Military Criminal Cases. Click to View Publication Manuscript
  10. Dinda Asilia: Application of the Principle of Legal Certainty for Funders in Loan Distribution through Fintech Lending under a Loan Agreement with Channeling Financing Scheme (Case Study: BCA Multi Finance – Indodana). Click to View Publication Manuscript
  11. Tunjung Mahardika Hariadi: An Analysis of Alleged Vertical Integration and Monopoly in Relevant Market Control as a Result of the Goto (Gojek–Tokopedia) Merger under Indonesian Competition Law. Click to View Publication Manuscript
  12. Thonthowi Jauhari: The Legality of the Dismissal of Aswanto as a Justice of the Constitutional Court. Click to View Publication Manuscript
  13. Riko Kurnia Putra: The Application of Restorative Justice in the Termination of Prosecution of Criminal Cases within the Jurisdiction of the Donggala District Prosecutor’s Office. Click to View Publication Manuscript
  14. Herning Rostikarini: The Implications of Criminal Fines Without Substitute Imprisonment for Prosecutors as Executors in Fisheries Crime Cases Involving Foreign Nationals in the Indonesian Exclusive Economic Zone. Click to View Publication Manuscript
  15. Romy Jiwaperwira: Termination of Bankruptcy Proceedings of PT Indobatt Industri Permai (in Bankruptcy) Based on Withdrawal of Claims by Creditors. Click to View Publication Manuscript
  16. Yandi Achmad Nugraha: Legal Remedies Against Unilateral Fund Transfers by Banks Based on Court Orders as Executors of Judgments. Click to View Publication Manuscript 
  17. Jeremy Aprilian: Cancellation of Homologation Decisions in Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) by the Supreme Court in Relation to Legal Protection of Creditors (Case Study of Decision No. 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021). Click to View Publication Manuscript
  18. Azaria Subhan: Pemberian Hak-Hak Pekerja/Buruh dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional Proyek Kemayoran Ditinjau Dari Asas Keadilan. Click to View Publication Manuscript
  19. Bob Indra Siregar: Supervision and Law Enforcement Regarding Advertisements Promoting Online Gambling. Click to View Publication Manuscript
  20. Adhi Wardhana: The Justice Aspect of the Implementation of the Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Certification for Independent Oil Palm Farmers as an Effort to Reduce Greenhouse Gas Emissions in the Plantation Sector and Deforestation. Click to View Publication Manuscript
  21. Afi Noviandari: The Imposition of Additional Criminal Sanctions of Revocation of Political Rights in Corruption Cases. Click to View Publication Manuscript
  22. Salvian Salmon: Miscellaneous Lawsuits Related to the Personal Liability of Organs of a Limited Liability Company under Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations as a Legal Protection Mechanism for Concurrent Creditors. Click to View Publication Manuscript
  23. Dany Syahputra: The Validity of Oral Insurance Contract Offers from the Perspective of Contract Law and Technology Law.Click to View Publication Manuscript
  24. Gusti Made Ivan Adines: A Normative Analysis of Minister of Public Works and Housing Regulation of the Republic of Indonesia No. 11 of 2021 concerning Procedures and Guidelines of the Dispute Board. Click to View Publication Manuscript
  25. Riki Ariansyah: Differentiation of Priority Levels in Debt Repayment between Unregistered Concurrent Creditors and Registered Concurrent Creditors in the Final List of Claims in Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) Proceedings (Case Study of Homologation Decision No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst). Click to View Publication Manuscript

Thesis Publication Manuscripts 2024:

  1. Dedy Cahyo Nugroho: A Juridical Analysis of the Potential Implementation of Electronic Meetings of Holders of Debt Securities and/or Sukuk. Click to View Publication Manuscript
  2. Achmad Daeng Leo: Legal Protection for Members of Primary Cooperatives against Losses Caused by Cooperative Members Committing the Crime of Desertion in Kodam XVI/PATTIMURA. Click to View Publication Manuscript
  3. Bayu Rendra Adhyputra: An Analysis of Judges’ Considerations in Court Decisions on the Offense of Jarimah Liwat from a Human Rights Perspective. Click to View Publication Manuscript
  4. Mochammad Imanuddin Rifesya: The Use of Copyright Law and Graphic Design Law in Indonesian Armed Forces Uniforms and Attributes to Control Their Misuse by Civilians. Click to View Publication Manuscript
  5. Putri Juwita Dizar: The Legal Force of Nominee Agreements in Relation to Share Ownership in Foreign Investment Companies. Click to View Publication Manuscript
  6. Septri Andri Mangara Tua: The Application of Restorative Justice by the Financial Services Authority in Handling Criminal Offenses in the Capital Market Sector. Click to View Publication Manuscript
  7. Erik Salmi: Judges’ Considerations on the Application of the Business Judgment Rule Doctrine in Corruption Cases Involving Directors of State-Owned Enterprises (SOEs). Click to View Publication Manuscript
  1.  
  1. Henny Handayani Sirait: The Concept of Peace from a Pancasila Perspective in Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. Click to View Publication Manuscript
  2. Vicky Fachry Baihaqi: A Legal Analysis of the Implementation of Multiple Voting Shares Classification by Public Companies. Click to View Publication Manuscript
  3. Irfan Widyanto: The Indonesian National Police Policy in Combating Narcotics Crimes and Its Impact on Prison Overcrowding in Correctional Institutions. Click to View Publication Manuscript
  4. Ramita Ratih Maranti: An Analysis of the Implementation of Notification Obligations for the Transfer of Participating Interests in the Upstream Oil and Gas Industry from a Competition Law Perspective. Click to View Publication Manuscript
  5. Hasiholan Martua: The Principle of Full Disclosure in Initial Coin Offerings (ICO) or Initial Crypto Asset Offerings as a Business Financing Method in Crypto Assets. Click to View Publication Manuscript
  6. Muhammad Rizki: Legal Protection for Investors Against Fraud Risks by Issuing Companies in Equity-Based Securities Crowdfunding Platforms. Click to View Publication Manuscript
  7. Yoga Auli Putra Mulya: Demotion Policy Against Employees of PT Bank Syariah Mandiri (Case Study of Decision No. 275/Pdt.Sus-PHI.G/2018/PN.Jkt.Pst). Jo Putusan Nomor 827 K/Pdt.Sus-PHI/2019). Click to View Publication Manuscript
  8. Finaleksi Faransisca: Determination of VAT Collectors in Electronic Commerce Transactions in Indonesia from the Perspective of Administrative Simplicity. Click to View Publication Manuscript
  9. Naudita Yulia Olivia Sihite: Legal Certainty Regarding the Regulation of Rooftop Solar Power Plants (PLTS Atap) Connected to the Electricity Grid of License Holders for Electricity Supply for Public Use. Click to View Publication Manuscript
  10. Zarah Zertia: A Study of the Commercial Court’s Rejection of a Bankruptcy Petition by the Central Jakarta Commercial Court Due to the Amount of the Debtor’s Debt (Case Study Decision No. 37/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.). Click to View Publication Manuscript
  11. Amalya Fitria Tjaja: Land Acquisition for Well Sites and Oil and Gas Production Facilities in the Development of the Alur Siwah Gas Field by the Operator of Oil and Gas Block A. Click to View Publication Manuscript
  12. Andini Lestari: Evaluation of Tax Incentives in the Development of Human Resources in Indonesia (A Review of the Industrial Vocational Super Tax Deduction Policy). Click to View Publication Manuscript
  13. Rendy Freddy Sitohang: The Restorative Justice Approach as a Legal Culture in Criminal Prosecution. Click to View Publication Manuscript
  14. Putri Dewinta Yusuf: The Independence of Prosecutors in Prosecution Based on the Principle of Unity and Indivisibility (Een en Ondelbaarheid). Click to View Publication Manuscript
  15. Mhd. Rizki Rosadi: Urgensi Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Pemblokiran Rekening Efek (Studi Kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero)). Click to View Publication Manuscript
  16. Raden Agung Wibowo Putro: The Legal Status of Testimony Given by Witnesses Who Performed Arrests as Valid Witness Evidence in Criminal Cases. Click to View Publication Manuscript
  17. Bagus Gede Mas Widipradnyana Arjaya: The Legal Status of Limited Liability Company Assets as an Object of Additional Criminal Sanctions of Corporate Confiscation of Companies Owned by Convicted Corruption Offenders from the Perspective of the Separate Legal Entity Principle. Click to View Publication Manuscript
  18. Suyanto Reksasumarta: Alternative Resolution of Minor Corruption Cases through the Application of the Principle of Restorative Justice. Click to View Publication Manuscript
  19. Endar Sumarsono: Legal Implications of the Application of Article 31 of Law No. 24 of 2009 concerning the National Flag, Language, Emblem, and Anthem on the Validity of Foreign-Language Commercial Agreements (Case Study of Amlapura District Court Decision No. 254/Pdt.G/2019/PN Amp). Click to View Publication Manuscript
  20. Muhammad Musa: A Review of Legal Considerations in the Cancellation of Trademark Registration under Article 21 Paragraph (1) Letter A and Paragraph (3) of Law No. 20 of 2016 (Case Study of Supreme Court Decision No. 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023 in the “MS Glow” vs “PS Glow” Dispute). Click to View Publication Manuscript
  21. Muhammad Hamzah: The Application of the Rule of Reason Approach in Decisions of the Business Competition Supervisory Commission (Case Study of KPPU Decision No. 31/KPPU-I/2019 and KPPU Decision No. 03/KPPU-L/2020). Click to View Publication Manuscript
  22. Rika Feronika: The Application of the Prudential Principle in Granting Bank Credit Facilities (Case Study of Supreme Court Decision No. 336 PK/Pid.Sus/2022 in the Case of Bank Swadesi Employee). Click to View Publication Manuscript
  23. Julianjaya Pasau: Issues in the Use of Intellectual Property Rights as Collateral for Bank Loans. Click to View Publication Manuscript
  24. Anna Hertati: Financial Close as a Condition for the Effectiveness of Central Government Guarantees in Public-Private Partnership Agreements for National Strategic Projects on Environmentally Friendly Integrated Waste Management. Click to View Publication Manuscript
  25. Daniel Paskah Matasik: Legal Certainty of the Authority of the Financial Services Authority (OJK) to File a Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) Petition Against Insurance Companies. Click to View Publication Manuscript
  26. Ardhian Prasetyo Utomo: The Legal Basis in the Issuance of SKK Migas Decree No. Kep-0017/SKKMA0000/2022/S9 concerning the Sale of By-Products of Upstream Oil and Gas Activities as the Basis for Implementing the Sale of Upstream Oil and Gas By-Products. Click to View Publication Manuscript
  27. Nico Tarigan: A Juridical Analysis of the Principle of Freedom of Contract in Sale and Purchase Binding Agreements (PPJB) in Relation to Government Regulation No. 12 of 2021 Amending Government Regulation No. 14 of 2016 concerning the Implementation of Housing and Settlement Areas. Click to View Publication Manuscript
  28. Nusrofan Adi Prasetyo: An Analysis of the Legal Impact of Corporate Mergers on the Payment of Pension Rights in Cases of Regulatory Discrepancies between Collective Labor Agreements and Merger Plans (Case Study of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia). Click to View Publication Manuscript
  29. Bayu Satriyo: Guidelines for Public Prosecutors in Prosecuting Corruption Crimes at the Corruption Eradication Commission (KPK) to Prevent Disparities in Prosecution. Click to View Publication Manuscript
  30. Sheila Indira Maharshi: The Implementation of the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) in Protecting Women Workers’ Rights in Business Activities in Indonesia. Click to View Publication Manuscript
  1. Mega Riana: Pertanggungjawaban Pengurus dalam Tindak Pidana Penggelapan Dana Nasabah Pada Bank BUMN (Studi Kasus Perkara Nomor 330/Pid/2022/PT Mks). Click to View Publication Manuscript
  2. Nuvianti: Implikasi Penunjukan Central Authority di Indonesia Terhadap Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia (Studi Kasus Aksesi Konvensi Apostille oleh Pemerintah Republik Indonesia). Click to View Publication Manuscript
  3. Maraden Yusup Mardhani: Tinjauan Hukum Bagi Bank Umum atas Pengajuan Kartu Kredit Dengan Identitas Fiktif (Studi Putusan Nomor: 124/Pdt.G/2020/PN Pbr). Click to View Publication Manuscript
  4. Windisen: Analisis Yuridis Terhadap Pemberlakuan Klausul Non-Kompetisi dalam Perjanjian Kerja Berdasarkan Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 54/Pdt. G/2017/PN.Jkt.Tim). Click to View Publication Manuscript
  5. Dwika Pradipta Anindykara: Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Berdasarkan Klausul Perjanjian Kredit dan Ditinjau Dengan Perspektif Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 229/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst). Click to View Publication Manuscript
  6. Septhian Wibysono: Akibat Hukum Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 31PK/Pdt.Sus-Arbt/2020 Terhadap Dieng And Patuha Geothermal Project Development Agreement Nomor Ktr.001/Gde/II/2005. Click to View Publication Manuscript
  7. Januar Dwi Nugroho: Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Pada Tindak Pidana Korupsi di Bidang Pasar Modal. Click to View Publication Manuscript
  8. Muhammad Ilham Putra: Tinjauan Yuridis Prinsip Hardship Sebagai Unsur Keadaan Kahar dalam Perjanjian Pengadaan Konstruksi (Studi Kasus Pada PT Hutama Karya (Persero) Selama Masa Covid-19). Click to View Publication Manuscript
  9. Marco Kumar: Analisis Yuridis Terhadap Instrumen Karbon Sebagai Efek yang Dapat Diperdagangkan Melalui Bursa Karbon di Indonesia. Click to View Publication Manuscript
  10. Mario Arif Budiman Simbolon: Sifat Final Dan Mengikat Putusan Arbitrase Dikaitkan Dengan Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP): Studi Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 516/V/ARB-BANI/2013 Tanggal 28 Januari 2014. Click to View Publication Manuscript
  11. Amelia Zafın: Analisis Proses Pengajuan Penghapusan Produk Pelanggaran Merek di E-Commerce (Listing Takedown) Sebagai Upaya Hukum Terhadap Pelindungan Merek di Indonesia. Click to View Publication Manuscript
  12. Theodore Kenzie Parlinggoman Manurung: Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Ketentuan Batas Waktu Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Click to View Publication Manuscript
  13. Doddy Boy Silalahi: Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2021 tentang Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dikaitkan Dengan Putusan Kasasi No. 1494 K/Pdt.Sus-Pailit/2022. Click to View Publication Manuscript
  14. Mohammad Satria Putra: Penerapan Perjanjian Cashflow Deficit Guarantee dalam Hal Menjamin Fasilitas Kredit yang Diberikan Oleh Bank Kepada Debitur (Studi Kasus PT. ATMPI dan PT. FGS Selaku Debitur PT. BMRI). Click to View Publication Manuscript
  15. Joshua Jujur Jonatan: Analisis Efektivitas dan Upaya Penyelenggara Untuk Mewakili Pemodal dalam Mengajukan Gugatan Derivatif Terhadap Direksi Penerbit Pada Penawaran Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Melalui Layanan Urun Dana (Equity Crowd Funding). Click to View Publication Manuscript
  1. Umarul Faruq: Konflik Norma Hukum Kepailitan dan Hukum Acara Pidana Terhadap Penyitaan Aset dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Click to View Publication Manuscript
  2. Friska Manalu: Pertanggungjawaban Bank Terhadap Kebocoran Data Pribadi Nasabah Bank yang Dilakukan oleh Ex-Karyawan atau Ex-Direksi dan Afiliasinya. Click to View Publication Manuscript
  3. Romario Palayukan: Penetapan Izin Usaha Pertambangan Sebagai Aset Debitor dalam Kepailitan (Studi Putusan Pailit Going Concern PT Banjar Intan Mandiri). Click to View Publication Manuscript
  4. Radithia: Urgensi Penerapan Kebijakan Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK) di Indonesia dan Kerangka Kebijakannya yang Ditinjau dari Asas Efisiensi Pajak. Click to View Publication Manuscript
  5. Christopher Ryan Suryawijaya: Urgensi Perlindungan Hukum Keperdataan Karena Pertentangan Keadilan Hukum dan Kepastian Hukum Bagi Perusahaan Pengangkutan yang Beritikad Baik. Click to View Publication Manuscript
  6. Neysa Tania: Urgensi Pembuatan Perjanjian Multilateral Antara Indonesia, Singapura, dan Malaysia Terkait Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Lintas Negara. Click to View Publication Manuscript
  7. Hari Nugraha: Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan Secara Berlanjut yang Dilakukan oleh Organ Korporasi dalam Perspektif Pertanggungjawaban Korporasi Pada Perbankan Syariah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 680/Pid.B/2020/PN.Cbi). Click to View Publication Manuscript
  8. Syihabudin Sya’ban Sanjoyo Putro: Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun Berkaitan Dengan Pembentukan dan Pengelolaan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun. Click to View Publication Manuscript
  9. Muhammad Andzar Amar: Pertanggungjawaban Perdata Pemilik Manfaat (Beneficiary Owner) Koperasi Simpan Pinjam Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta. Click to View Publication Manuscript
  10. Albert Chandra: Analisis Penerapan Kebijakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Barang Jadi Dari Perusahaan Garmen yang Mendapat Fasilitas Kawasan Berikat Terhadap Profit Perusahaan dan Pungutan di Bidang Impor. Click to View Publication Manuscript
  11. Juan Andre Danusaputra: Upaya Ideal Menghindari Disparitas Pertimbanganhukum Sengketa Perjanjian Tertutup dan Penguasaan Pasar dalam Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 806 K/Pdt. Sus-KPPU/2019). Click to View Publication Manuscript
  12. Jeffrey: Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis yang Diakui Hak Tagihnya Namun Tidak Diberi Hak Suara atas Rencana Perdamaian dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Click to View Publication Manuscript
  13. Catherine Augustine: Kendala Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Jual Beli (Studi Kasus Sertipikat X di Bitung, Sulawesi Utara). Click to View Publication Manuscript
  14. Teuku Ibnu Chaldun Ramadhan: Prospektus Hukum Penyelenggaraan Pajak Karbon dalam Hukum Nasional Indonesia Dikaitkan Dengan Pembatasan PLTU. Click to View Publication Manuscript
  15. Adityo Saputra: Penerapan Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Terhadap Saksi Pelaku (Justice Collaborator) dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Click to View Publication Manuscript
  16. Mariana Septuaginta Tamba: Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Secara Non-Yudisial. Click to View Publication Manuscript
  17. Arif Ardiansyah Susilo: Analisis Metode Pengadaan Pengelolaan Media Sosial Kementerian Perhubungan Ditinjau dari Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa. Click to View Publication Manuscript
  18. Rimhalsyah: Program Penjaminan Polis Sebagai Bentuk Pelindungan Hukum Bagi Pemegang Polis dalam Rangka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Click to View Publication Manuscript
  19. Jeremia Ganesh: Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Terhadap Objek Fidusia dalam Perjanjian Sales And Lease Back Pada Putusan No. 327/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN. Niaga. Jkt. Pst. Click to View Publication Manuscript
  20. Praditya Janu Wisaksono: Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak untuk Menghimpun Informasi atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Berbasis Teknologi Blockchain dalam Rangka Pengawasan Kepatuhan Perpajakan. Click to View Publication Manuscript
  21. Tracy Clarita Taga: Analisis Kepastian Hukum Bagi Personal Guarantor yang Melepaskan Hak Istimewa Namun Dimohonkan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan No. 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg). Click to View Publication Manuscript
  22. Muh. Fadhel Istiqlal M: Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pengurus Terhadap Terjadinya Tindak Pidana Perpajakan oleh Wajib Pajak Badan Ditinjau Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 692/Pid.Sus/2021/PN. Ckr dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN. Ckr. Click to View Publication Manuscript
  23. Awalia Nugrahaini: Efektivitas Penegakan Hukum Persekongkolan Tender dan Kartel Serta Relevansinya Dengan Konsep Ekonomi Pancasila (Studi Penanganan Perkara Pada KPPU Periode Tahun 2010-2023). Click to View Publication Manuscript
  24. Mufraini H.: Efektifitas Penerapan Asas Vicarious Liability Pada Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Terkait Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Click to View Publication Manuscript
  25. Yudhit Ksatria Rindyatmaja: Pelindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Lisensi Aplikasi Microsoft 365 yang Lisensinya Dijual Melalui E-Commerce. Click to View Publication Manuscript
  26. Kamadisa Satwikha Handoko: Analisis Penerapan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 terkait Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Karena Terkualifikasi Perbuatan Pidana. Click to View Publication Manuscript
  27. Afifah Putri Ningdiyah: Prospek Penangkapan Vladimir Putin oleh Internasional Criminal Court atas Tuduhan Kejahatan Perang Terkait Deportasi Ilegal Anak-Anak Ukraina dalam Perspektif Hukum Internasional. Click to View Publication Manuscript
  28. Kasman: Pengaturan Prejudicieel Geschil Terhadap Perkara Perdata dan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi. Click to View Publication Manuscript
  29. Mahmud Ibnu Subkhi: Pengecualian Kewajiban Melakukan RUPS Bagi Perusahaan Terbuka Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/Pojk.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Click to View Publication Manuscript
  30. Reza Satria Kinayungan: Kepemilikan Hak Cipta yang Dibuat Dengan Kecerdasan Artifisial (Artificial Intelligence) Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Click to View Publication Manuscript
  31. Grasia Tri Ignasia: Kedudukan Kreditor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan dalam Proses Kepailitan (Putusan No. 15/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pst). Click to View Publication Manuscript
  32. Rindhang Pundhilaras: Kedudukan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Objek Gugatan Tata Usaha Negara dan Perdata Berdasarkan Kewenangan Mengadili. Click to View Publication Manuscript
  33. Bryan Ricardo Lemuel Tambunan: Kepastian Hukum Bagi Konsumen Pembeli Unit Apartemen Akibat Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dalam Mengajukan Permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Pengembang Apartemen. Click to View Publication Manuscript
  34. John Kevin Silitonga: Disparitas Tuntutan dan Putusan Pidana Mati dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika. Click to View Publication Manuscript
  35. M. Lazuardi Hasibuan: Perlindungan Hukum Pemegang Saham Publik Terhadap Kepailitan Perusahaan Terbuka. Click to View Publication Manuscript
  36. Kris Pryyani: Urgensi Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) Penyadapan. Click to View Publication Manuscript
  37. Bagus Kusuma Wardhana: Implementasi Ultimum Remedium dalam Proses Penuntutan Tindak Pidana Perpajakan Ditinjau dari Prinsip Certainty Perpajakan. Click to View Publication Manuscript
  38. Ahmad Irawan: Perbandingan dan Analisis Hukum Terhadap Lembaga Pengelola Investasi Sebagai Sovereign Wealth Fund dalam Perspektif Hukum Investasi di Indonesia. Click to View Publication Manuscript
  39. Esther Agustina: Pertanggungjawaban Hukum Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Click to View Publication Manuscript
  40. M. Arham Daeng Tojeng: Analisis Kedudukan Alat Bukti Fotokopi Surat dan Gugatan Rekonvensi Terhadap Gugatan Konvensi dalam Perkara Perdata. Click to View Publication Manuscript
  41. Hendra Manaek Mariadi Gurning: Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Anggota Tentara Nasional Indonesia Melalui Restorative Justice di Pengadilan Militer II-10 Semarang. Click to View Publication Manuscript
  42. Risro Subiacto Nainggolan: Keadilan Restoratif dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Click to View Publication Manuscript
  43. Deddy Mufti: Hak Konsesi Jalan Tol Akses Tanjung Priok: Tinjauan Hukum Dan Implikasi Perpajakannya Pada PT Hutama Karya (Persero). Click to View Publication Manuscript
  44. Teten Masduki: Disparitas Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memaknai Tipu Muslihat Terhadap Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan Pasal 70 Huruf C Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Click to View Publication Manuscript
  45. Wisnu Aji Pradhana: Pelindungan Hukum Hak Cipta di Indonesia Terhadap Karya Cipta yang Dibuat oleh Artificial Intelligence. Click to View Publication Manuscript
  46. Anindya Dwi Haprita: Tinjauan Yuridis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau Limbah Medis Pasca Diundangkannya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Click to View Publication Manuscript
  47. Rahardianti Kusumo Astuti: Mediasi Sebagai Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Click to View Publication Manuscript

Thesis Publication Manuscripts 2025:

  1. Fajar Romy Gumilar: Pelindungan Hukum Terhadap Pelaku Kegiatan Initial Coin Offering dan Initial Token Offering dalam Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Komoditi Bursa Berjangka di Indonesia. Click to View Publication Manuscript
  2. Mendra Patuagin: Pelindungan Hak Moral Pencipta di Bidang Karya Musik oleh Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia. Click to View Publication Manuscript
  3. Alim Kahfi: Keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang Ditandatangani oleh Pemegang Saham dengan Status Daftar Pencarian Orang (Studi Kasus PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha). Click to View Publication Manuscript
  4. Ahmad Wildan Sukhoyya: Judicial Activism Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Click to View Publication Manuscript
  5. Debora Sekar Arum: Peluang Kriminalisasi Ekosida dalam Hukum Indonesia Sebagai Bentuk Perwujudan Keadilan Antargenerasi. Click to View Publication Manuscript
  6. Andry Nugraha: Pelindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis yang Menolak Rencana Perdamaian. Click to View Publication Manuscript
  7. Cynthia Ardanentya: Perbandingan Penerapan Affidavit Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Kepailitan Antara Indonesia dan Singapura. Click to View Publication Manuscript
  8. Rexi kilian Agrifa: Pelindungan Hukum Terhadap Konsumen Rumah Susun dalam Perkara Kepailitan dari Perusahaan Pengembang Rumah Susun. Click to View Publication Manuscript
  9. Fatimah Fitri Emilifia: Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Ekonomi Kreatif Terkait Kekayaan Intelektual Sebagai Agunan Kredit. Click to View Publication Manuscript
  10. Wellyngton Silalahi: Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Keabsahan Klausul Persetujuan Kreditur atas Perubahan Susunan Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris dalam Perjanjian Kredit Antara Bank OCBC NISP dan PT Hair Star Indonesia. Click to View Publication Manuscript
  11. Muhamad Rizki Yudistira: Analisis Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Penanggungan (Personal dan Corporate Guarantee) Terhadap Borrower yang Melakukan Wanprestasi dalam Penyaluran  Kredit Channeling Melalui Fintech   di PT. Bank X Tbk. Click to View Publication Manuscript
  12. Wirando Prasetya Girsang: Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Terhadap Perusahaan untuk Membuat dan Memperbaharui Peraturan Perusahaan di Provinsi DKI Jakarta. Click to View Publication Manuscript 
  13. Janice Katherine Amadea: Peran Standard Contractual Clause (SCCS) Sebagai Bagian Dari Appropriate Safeguard Ditinjau Dari Pelindungan Hukum Data Pribadi dalam Transfer Data Lintas Batas. Click to View Publication Manuscript
  14. Elaina Aulia Permadi: Multi Voting Share (MVS) dalam POJK No. 22/Pojk.04/2021: Adaptasi Pertumbuhan New Economy dan Dilema Kedudukan Pemegang Saham. Click to View Publication Manuscript
  15. Amser Irawan Panjaitan: Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Investasi Berjangka Antara Pialang Berjangka dan Nasabah yang Dibuat Secara Elektronik Online dalam Perdagangan Berjangka Komoditi (Studi Kasus: Arbitrase Perkara Nomor 047/Bakti-ARB/02.2020 dan 049/Bakti-ARB-R/11.2021). Click to View Publication Manuscript
  16. Panji Kertopati: Mekanisme Penilaian Ganti Kerugian oleh Penilai dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi).Click to View Publication Manuscript
  17. Faris Edwin Utama: Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pembatalan dan Penolakan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dalam Perkara Kementerian Pertahanan Dengan Navayo International AG dan Hungarian Export Credit Insurance. Click to View Publication Manuscript
  18. Sinta Ratnaningsih: Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Tangerang Selatan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tangerang Selatan. Click to View Publication Manuscript
  19. Hengki Charles Pangaribuan: Penerapan Denda Damai Terhadap Perkara Tindak Pidana Penyelundupan di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Click to View Publication Manuscript
  20. Kenny Dwiputra: Penegakan Hukum terhadap Tindakan Token Use melalui Penggunaan Dummy Products di Indonesia (Studi Kasus antara Reemtsma Cigarettenfabriken melawan NV. Sumatra Tobacco Trading Company). Click to View Publication Manuscript
  1. Doni Boy Faisal Panjaitan: Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Ditinjau Dari Aspek Politik Hukum di Indonesia. Click to View Publication Manuscript
  2. Brian Ariesto Prasojo: Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana Prajurit Tentara Nasional Indonesia. Click to View Publication Manuscript
  3. Timbul Halomoan: Eksekusi Efek dalam Penyelesaian Pinjaman Macet Terhadap Turunnya Valuasi Jaminan Gadai Efek. (Studi Penelitian Perjanjian Pinjaman dan Gadai Efek antara PT Pegadaian dengan PT. Alfabet Perkasa, Tbk). Click to View Publication Manuscript
  4. Erwan Kemal: Implikasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Terhadap Kewenangan dan Pengawasan Holding BUMN dalam Pengadaaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi. Click to View Publication Manuscript
  5. Leoni Talitha Mutmainah: Analisis Pajak Karbon Pada Subsektor PLTU Batubara Sebagai Upaya Mewujudkan Iklim Investasi Hijau di Indonesia. Click to View Publication Manuscript
  6. Redo Arliansyah: Penyelesaian Konflik Hak Tanggungan yang Terbebani Sita Jaminan yang Dirampas oleh Negara Terkait Kasus Korupsi. Click to View Publication Manuscript
  7. Abi Zaky Azizi: Disparitas Putusan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Beserta Implikasinya dalam Penegakan Hukum di Bidang Agraria. Click to View Publication Manuscript
  8. Farida Dinda Akmalia: Analisis Terhadap Perjanjian Jual Beli Putus (Sold Flat): Perspektif Hukum Perdata dan Implikasinya Terhadap Hak Kekayaan Intelektual.Click to View Publication Manuscript
  9. Danar Andika: Implikasi Perubahan Status Pertamina Menjadi PT Pertamina (Persero) terhadap Bisnis Pencairan Gas di Kilang LNG Badak Bontang. Click to View Publication Manuscript
  10. Raeny Dewi Puspita: Perlindungan Hukum Bagi Pejabat Pembuat Komitmen Sebagai Penyelenggara Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD). Click to View Publication Manuscript
  11. Indra Yana: Analisis Yuridis Perjanjian Baku antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan dalam Perspektif Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan. Click to View Publication Manuscript 
  12. Encep Krisna Mujizat: Penerapan Teknologi yang Terintegrasi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Click to View Publication Manuscript
  13. Christian Patricho: Kepastian Hukum Akuisisi Perusahaan Fintech Lending/Peer to Peer Lending Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022. Click to View Publication Manuscript
  14. Arda Rahayu: Peran Bank Indonesia dalam Menghadapi Apresiasi Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah Tahun 2019 – 2023 Berlandaskan Perspektif Pembangunan Hukum Indonesia. Click to View Publication Manuscript
  15. Tria Arga Putra S: Peralihan Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Aset Kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kepada Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Aset Keuangan Digital. Click to View Publication Manuscript
  16. Fady Nandita As Shiddiq: Pelaksanaan Penerbitan Saham Baru Debitor Yang Sedang Disuspensi Bursa Efek Pada Skema Restrukturisasi Utang (Studi Kasus PKPU PT. Garuda Indonesia Persero Tbk.). Click to View Publication Manuscript
  17. Ramania: Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Sebagai Faktor Pelindungan Hukum Bagi Nasabah Penerima Fasilitas (Studi Kasus PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Ummah Cabang Bogor). Click to View Publication Manuscript
  18. Sri Wisnuaji: Analisis Hukum Pertanggungjawaban Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) terhadap Kegiatan Liar Pengeboran Sumur Migas oleh Masyarakat (Illegal Drilling) di Wilayah Kerja Minyak dan Gas. Click to View Publication Manuscript
  19. Anthony Candra: Tinjauan Keadilan dan Kesejahteraan Upah Satuan Hasil untuk Jabatan Manajer Pada PT. X dan PT. Z di Jakarta. Click to View Publication Manuscript
  20. Lufta Erwin Winata: Juridical Analysis of ESG (Environmental, Social, and Governance) Regulatory Policies in Indonesia’s Business and Investment: Empirical Study on Government Support and Facility for Financing the Infrastructure of Nusantara. Click to View Publication Manuscript
  21. Haidar: Penyelundupan Hukum dalam Hubungan Kerja di Indonesia: Kontekstualisasi antara Perjanjian Kerja, Perjanjian Pemagangan dan Perjanjian Kemitraan Serta Pelindungannya Ditinjau dari Perspektif Hukum Ketenagakerjaan. Click to View Publication Manuscript
  22. Isnaya Denaswari: Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Merek Polo Ralph Lauren Dikaitkan dengan Prinsip First To File serta Perjanjian Jual Beli Merek (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung NO. 614 K/Pdt.Sus-HKI/2023). Click to View Publication Manuscript
  23. Ovaldo Noor Hakim: Kedudukan Tanah Bekas Eigendom Verponding Menurut Putusan Pengadilan (Studi Kasus Sengketa Tanah Dago Elos). Click to View Publication Manuscript
  24. Mafaza Rizka Rosyadi: Pelindungan Hukum Bagi Kreditur Hak Tanggungan atas Perampasan Aset Objek Jaminan yang Bukan Merupakan Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pembayaran Uang Pengganti. Click to View Publication Manuscript
  25. Biaton Nardo Simarmata: Analisis Putusan Perkara Pailit Akibat Tidak Terpenuhinya Pasal 15 Ayat (4) Undang – Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berkaitan Dengan Asas Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1691K/Pdt.Sus-Pailit/2022). Click to View Publication Manuscript
  26. Dzaky Wananda Mumtaz Kamil: Pelindungan Hukum Bank Selaku Kreditur atas Jaminan Kredit Berupa Personal Guarantee (Borgtocht) Pada Saat Debitur Dinyatakan dalam Keadaan Pailit (Studi Kasus: 133/Pdt.Sus.PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst). Click to View Publication Manuscript
  27. Rachmat Bradiyanto: Klausula Buy Back Guarantee Developer Kepada Bank dalam Perspektif PKPU. Click to View Publication Manuscript
  28. Gladyswidya Wiratamia: Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Terhadap Kelalaian Petugas Proteksi Radiasi dan/atau Radiografer yang Melanggar Undang-Undang Ketenaganukliran. Click to View Publication Manuscript
  1. Mahisa Nurfadlan: Implikasi Penerapan Skema Kerja Sama Operasi (KSO) Tanpa Pembentukan Badan Hukum dalam Pembangunan dan Pengelolaan Bandar Udara Kediri Melalui Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU). Click to View Publication Manuscript
  2. Ni Putu Maetha Maharani: Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Penataan Ruang. Click to View Publication Manuscript
  3. Alya Pinasti Putri: Perbandingan Pengaturan Penunjukan Data Protection Officer (DPO) dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022 dan General Data Protection Regulation (GDPR). Click to View Publication Manuscript 
  4. Eka Wahyu Setyawan: Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Change Order Kontrak Kerja Konstruksi Terintegrasi (Studi Kasus Proyek Pembangunan Fasilitas Produksi Lapangan Gas XYZ). Click to View Publication Manuscript. 
  5. Nidia Mulyasari: Affiliated Transactions and Conflicts of Interest In Telkomsel’s Investment In GOTO (Pre-IPO): A Business Competition Perspective. Click to View Publication Manuscript. 
  6. Maurizka Ananda Rahmadhani: Tinjauan Hukum Atas Kedudukan Cessie Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terkait Dengan Pembuktian Sederhana (Studi Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.SMG dan Putusan Nomor 52/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst). Click to View Publication Manuscript. 
  7. Ratna Sumirat: Analisis Hukum Perpanjangan Waktu PKPU Terhadap Adanya Kreditor Afiliasi Ditinjau Berdasarkan Asas Going Concern (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 300/Pdt.Sus-PKPU/2023/Pn.Niaga.Jkt.Pst). Click to View Publication Manuscript.
  8. Siti Fatimah Az Zahra: Keabsahan Surat Pesanan Sebagai Kontrak dalam Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pada Kondisi Darurat Covid-19. Click to View Publication Manuscript
  9. Diannitami Nauli Sinaga: Penggunaan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) dalam Penetapan Harga Obat Farmasi Non- Generik Ditinjau dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Click to View Publication Manuscript
  10. Muhamad Hanif: Kedudukan Aset Pihak Ketiga dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Oleh Kurator (Studi Putusan Nomor 689 K/Pdt.Sus/2012). Click to View Publication Manuscript
  11. Muhamad Alviansyah: Pengesampingan Ganti Rugi Atas Pengakhiran Perjanjian Kerja Pada PKWT PT Q. Click to View Publication Manuscript
  12. Rio Johan Putra: Vertical Equity Pada Koreksi Positif atas Biaya Oleh Fiskus Pada Transaksi Afiliasi yang Mengalami Kerugian. Click to View Publication Manuscript
  13. Zaenal Abidin S.: Partisipasi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Kasus Kekerasan Seksual Melalui Victim Impact Statement di Masa yang Akan Datang. Click to View Publication Manuscript
  14. Meta Syarah: Analisis Hukum Terhadap Pelaporan Pengelolaan Keuangan Haji Di Indonesia. Click to View Publication Manuscript
  15. Ester Marissa Rotua Sihombing: Pelaksanaan Penuntutan Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berencana Terhadap Anak. Click to View Publication Manuscript
  16. Thalitha Athiyya Rahma: Pelindungan Hukum Terhadap Kreditur Pada Personal Guarantee Dalam Hal Guarantor Ditaruh di Bawah Pengampuan. Click to View Publication Manuscript
  17. Arif Yahya: Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Perusahaan Alih Daya Jasa Keamanan Terhadap Pekerja Atas Pemberhentian Sepihak Oleh Pengguna Jasa (User) Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Click to View Publication Manuscript
  18. Elmando Diputra: Tinjauan Yuridis Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Pendaftaran Kepesertaan Pelaku Usaha Untuk Jaminan Sosial Kesehatan. Click to View Publication Manuscript
  19. Febri Diansyah: Tanggung-Jawab Hukum Direksi BUMN terhadap Kerugian Perusahaan Berdasarkan Prinsip Risk Play-Out Limitation dan Doktrin Business Judgment Rule dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Click to View Publication Manuscript
  20. Muhammad Reza Hasbi: Tinjauan Pelindungan Bagi Pekerja Terhadap Perubahan Alasan Mendesak Pasca Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Click to View Publication Manuscript
  1. Libby Angelia Santoso: Penyalahgunaan Deepfake Technology dalam Proses Verifikasi dan Autentikasi Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi di Indonesia. Link Naskah Publikasi
  2. Fausta Wijaya: Pelindungan Hukum Debitur Terkait Tidak Diberikannya Salinan Perjanjian Kredit Oleh Bank (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 34K/Pdt/2022). Click to View Publication Manuscript
  3. Yusty Riana P: Pelindungan Hukum Kreditor yang Tidak Terdaftar dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Akibat Iktikad Buruk Debitor. Click to View Publication Manuscript
  4. Peka Clement: Studi Komparatif Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dan Uni Eropa Terhadap Penggunaan Chatbot untuk Melakukan Praktik Kartel. Click to View Publication Manuscript
  5. Ryan Anugrah: Optimalisasi Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Melalui Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik. Click to View Publication Manuscript
  6. Hansel Jeremiah Ivander: Ekstensi Kewenangan Regulator Penyiaran Layanan Video Streaming di Indonesia dalam Menindaklanjuti Konten Film Bermuatan Pornografi Pada Netflix. Click to View Publication Manuscript
  7. Luliko Misi: Pelindungan Pekerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Efisiensi Untuk Mencegah Kerugian Perusahaan dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. Click to View Publication Manuscript
  8. Restian Adi Prabowo: Analisis Penegakan Kewajiban Pembayaran Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan dan Upaya Hukum Penyelenggara Navigasi Penerbangan di Indonesia. Click to View Publication Manuscript
  9. Ahmad Fathony: Pelindungan Hukum Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Informal Terhadap Akses Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Studi Kasus Di Provinsi DKI Jakarta). Click to View Publication Manuscript
  10. Raden Bintang Reffiandi Wigata: Asas Proporsionalitas dalam Penjatuhan Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang Dilakukan dalam Hubungan Perkawinan. Click to View Publication Manuscript
  11. Wasis Susila: Upaya Hukum Ekstradisi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia yang Pindah Kewarganegaraan: Studi Kasus Paulus Tannos. Click to View Publication Manuscript
  12. Sugeng Lestari: Kewenangan Mengadili Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Prajurit TNI Sebelum Menjadi Prajurit TNI. Click to View Publication Manuscript
  13. Berliana Abiati: Pertanggungjawaban Perdata Atas Proses Eksekusi Jaminan Fidusia yang Menjadi Objek Perjanjian Sewa Menyewa antara Lessee dengan Pihak Ketiga (Study Kasus: Eksekusi atas Jaminan Fidusia yang Menjadi Objek Sewa Menyewa antara PT AB dengan PT EF). Click to View Publication Manuscript
  14. Beth Septian Batee: Keabsahan Kontrak Kerja Konstruksi yang Tidak Sesuai Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Click to View Publication Manuscript
  15. Muhammad Taufik Herry Isnawan: Analisis Pengaturan Mekanisme Cut Loss and Unrealized Loss Sebagai Business Judgment Rule Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Terhadap Pengelolaan Dana Jaminan Sosial oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Click to View Publication Manuscript
  16. Alvian M. Tambunan: Tinjauan Hukum Terhadap Frasa “Didahulukan” Pada Pembayaran Upah Pekerja /Buruh yang Tertunggak dalam Kedudukannya Sebagai Kreditur yang Memiliki Hak Istimewa. Click to View Publication Manuscript
  17. Muhammad Taqiyyuddin Ramadhan: Berlakunya Pasal 64 dan Pasal 65 POJK 22 Tahun 2023 tentang Hak Nasabah Debitur Untuk Menolak Syarat dan Kondisi Perjanjian Kredit Menyangkut Wanprestasi dan Pengambilalihan Agunan. Click to View Publication Manuscript
  18. Berlian Dumaris Simbolon: Kedudukan Harta Pailit dalam Pemberesan Pada Kepailitan Terkait dengan Adanya Sita dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Asas Keadilan Bagi Kreditor. Click to View Publication Manuscript
  19. Amrul Akbar: Analisis Komparatif Model Regulasi Indonesia tentang Kemitraan yang Menyerupai Hubungan Kerja dalam Ekonomi GIG dengan Model Regulasi di California dan Meksiko. Click to View Publication Manuscript
  20. Nawang Calistya Sari: Efektivitas Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Terhadap Tugas Khusus BUMN Ditinjau Berdasarkan Fungsi Kemanfaatan Hukum. Click to View Publication Manuscript
  21. Ratna Mustikasari: Analisis Ketidakseimbangan Kedudukan Para Pihak dalam Perjanjian Terapeutik Akibat Kurangnya Standarisasi Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent). Click to View Publication Manuscript
  22. Shafly Ghalda Hakim: Pelindungan Hukum Data Pribadi Pengguna Layanan Jasa Berbasis Ai (Artificial Intelligence) di Indonesia. Click to View Publication Manuscript
  23. Douglas Hutagalung: Prospek Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Pidana yang Sedemikian Ringan Sifatnya Yang Dilakukan Prajurit TNI AD. Click to View Publication Manuscript
  24. Arif Sharon Simanjuntak: Imbalan Jasa Pengurus Akibat Pembatalan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Kasasi Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022). Click to View Publication Manuscript
  25. Max Jefferson Mokola: Penerapan Prinsip Una Via di Sektor Pasar Modal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XX/2023. Click to View Publication Manuscript
  26. Sulastri Ambarianti: Penanganan Perkara Kemitraan dalam Sektor Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Inti-Plasma oleh KPPU. Click to View Publication Manuscript
  27. Elza Aulia: Batasan Yuridis Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Kredit Bank Ditinjau Dari Kepentingan Bank dan Pelindungan Hukum Debitur (Studi Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah di Bank X). Click to View Publication Manuscript
  28. Mursidah Noor Qomariah: Penguatan Prinsip Dominus Litis Pada Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Click to View Publication Manuscript
  29. Mia Andina: Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Berdasarkan Pendekatan Restoratif Justice dalam Tahap Penuntutan. Click to View Publication Manuscript
  30. Tito Yanuar Akbar: Kedudukan Basyarnas dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Pada Sektor Jasa Keuangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Click to View Publication Manuscript
  31. Dealysa Puspa Dwita: Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja di PT X Pasca Akuisisi PT A (Studi Kasus: Penerapan Tenaga Kasir Alih Daya di Unit Pelayanan Cabang). Click to View Publication Manuscript
  32. Aprilia Dinawati: Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kepabeanan oleh Kejaksaan dengan Menggunakan Denda Damai. Click to View Publication Manuscript
  33. Rinaldi Wiranegara: Penggunaan Nilai Perkiraan Sendiri dalam Kegiatan Pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara Ditinjau dari Asas Kewajaran dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-2/Mbu/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Click to View Publication Manuscript
  34. Lily Oktari: Posibilitas Hukum Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqisah dalam Pembiayaan Proyek Non-Business Development di Industri Hulu Migas (Studi Kasus PT. ABC Hulu Energi). Click to View Publication Manuscript
  35. Alip Nurrasyid Suseno: Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam Pemeriksaan Notaris Sebagai Saksi Untuk Kepentingan Penyidikan Perkara Pidana Militer. Click to View Publication Manuscript
  36. Mentari Rizki Utami: Ratio Legis Pasal 142 Ayat (2) Huruf A Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Mengenai Kewajiban Likuidasi oleh Kurator dalam Hal Terjadi Pembubaran Perseroan Terbatas Akibat Insolvensi Pasca Kepailitan. Click to View Publication Manuscript
  37. Victorya Komalasari: Pelindungan Hukum Peralihan Pekerja Waktu Tertentu Pada PT X Menjadi Tenaga Alih Daya Pada PT Y Ditinjau dari Ketentuan Perundang-Undangan yang Berlaku. Click to View Publication Manuscript
  38. Meta Syarah: Analisis Hukum Terhadap Pelaporan Pengelolaan Keuangan Haji di Indonesia. Click to View Publication Manuscript 
  39. Ester Marissa Rotua Sihombing: Pelaksanaan Penuntutan Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berencana Terhadap Anak. Click to View Publication Manuscript 
  40. Zaenal Abidin: Partisipasi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Kasus Kekerasan Seksual Melalui Victim Impact Statement di Masa yang Akan Datang. Click to View Publication Manuscript

Thesis Publication Manuscripts 2026:

  1. Adhitya Bangun Legowo: Analisis Hukum Terhadap Struktur dan Skala Upah yang Berkeadilan dan Proporsional di PT XYZ Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. Klik Link Naskah Publikasi.
  2. Adnan Dika Prawira W.: Akibat Hukum Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Kedua Terhadap Debitor yang Masih Terikat Putusan Perdamaian (Homologasi) (Studi Kasus Putusan PKPU Kedua terhadap Debitor PT Djakarta Lloyd (Persero) berdasarkan Putusan Nomor 301/Pdt.Sus- PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst). Click to View Publication Manuscript 
  3. Andhika Akbar Nurrochmat: Tax Law Analysis of the Application of Income Tax on Conditional Rebate Reviewed from the Perspective of the Certainty Principle. Click to View Publication Manuscript 
  4. Angga Nugraha: Pelindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Terkait Sertifikat Hak Guna Bangunan yang Telah Berakhir dan dibebani Hak Tanggungan di Atas Tanah Hak Pengelolaan. Click to View Publication Manuscript 
  5. Annisa Rizki Pusponegoro: Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme KKB di Papua Berdasarkan Prinsip Hukum Nasional dan Internasional. Click to View Publication Manuscript 
  6. Dwi Priscilla: Kritik dan Upaya Mitigasi dari Potensi Negatif atas Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Terkait Penawaran Secara Prioritas Badan Usaha Organisasi Masyarakat Keagamaan dalam Mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan. Click to View Publication Manuscript 
  7. Eugene Gabriel Marionaldi: Implementasi Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Melakukan Penjaminan atas Simpanan Milik Pemerintah Berdasarkan Prinsip Keadilan (Studi Komparatif: Lembaga Penjamin Simpanan dengan Federal Deposit Insurance Corporation). Click to View Publication Manuscript 
  8. Fernando Rudolf Sangkilang: Penilaian Minimum Alat Buti Berdasarkan Keyakinan Hakim Dalam Perkara Pidana. Click to View Publication Manuscript 
  9. Hilmi Handala: Telaah Imbalan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan dari Perspektif Nilai Dasar Hukum di Kementerian Komunikasi dan Digital. Click to View Publication Manuscript 
  10.  I Made Wiswa Mitra Tresna Utama: Politik Hukum Penggunaan Sistem Tarif Spesifik dalam Pengenaan Cukai atas Hasil Tembakau Berupa Sigaret dalam Perspektif Asas Kemanfaatan. Click to View Publication Manuscript 
  11.  Leonardo Bernard Viliano Sihombing: Tinjauan Yuridis Terhadap Status Hak Atas Tanah atas Nama Anak yang Menjadi Harta Gono-Gini dalam Proses Perceraian Non-Muslim (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.Tbn.). Click to View Publication Manuscript
  12.  Limbel Seven Preydear Tamba: Urgensi Pengaturan Industri Kelapa Sawit dalam Pengembangan Bidang Usaha Biogas dari Limbah Kelapa Sawit yang Berkelanjutan ditinjau dari Aspek Hukum Investasi. Click to View Publication Manuscript 
  13.  Muhammad Alif Alrasyid: Eksistensi dan Prospek Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Click to View Publication Manuscript 
  14.  Pande Ketut Suastika: Pembuktian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi pada Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Click to View Publication Manuscript 
  15.  Rieka: Hak Kreditor yang Belum Menandatangani Perubahan Perjanjian Kredit Setelah Berlakunya Perjanjian Perdamaian Atas Jaminan Kebendaan yang Diperjanjikan dalam Perjanjian Perdamaian (Studi Kasus Putusan Pailit Sritex). Click to View Publication Manuscript
  16.  Roniasi Silaban: Penerapan Pembuktian Sederhana Sebagai Syarat dalam Permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Click to View Publication Manuscript 
  17.  Sinondang Thian Injure Simangunsong: A Juridical Review of Good Faith Parties in the Performance of Pre Contractual Agreements Under the Doctrine of Promissory Estoppel. Click to View Publication Manuscript
  18.  Stephanie Mahesa Kalyana Saraswati: Disparitas Penetapan Ganti Kerugian pada Dua Perkara dari Laporan atas Pelanggaran Pasal 23 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (Studi Kasus Putusan KPPU No. 19/KPPU-L/2007 dan Putusan KPPU No. 08/KPPU-L/2024). Click to View Publication Manuscript
  19.  Yohannes Fernandez: Pengaruh Perubahan Pengaturan Kontrak Bagi Hasil Skema New Gross Split Terhadap Keatraktifan Investasi Industri Hulu Minyak dan Gas Bumi Indonesia. Click to View Publication Manuscript 
  20. Zahra Maharani Munawar: Tinjauan Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Penolakan Mutasi Berbeda Perusahaan dalam Satu Konsorsium (Studi Kasus Dalam Putusan No. 77/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg). Click to View Publication Manuscript
  1. Bella Salsabila F: Prioritas Pemberian WIUPK EKS-PKP2B Kepada BUM Ormas Keagamaan dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat. Click to View Publication Manuscript
  2. Richard Goenawan: Implikasi Hukum Putusan Nomor 300/Pdt.Sus-PKPU/2023/Pn.Niaga.Jkt.Pst Juncto Nomor 664k/Pdt.Sus-Pailit/2024 terhadap Kedudukan Debitor dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan. Click to View Publication Manuscript
  3. Hetsa Himawati: Analisis Hukum Sponsorship Tenaga Kesehatan dalam Permenkes No. 58 Tahun 2016 Berdasarkan Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan No Quid Pro Quo. Click to View Publication Manuscript
  4. Effendri: Penetapan Ganti Rugi Yang Adil & Faktor Penghambat dalam Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol Cilincing-Cibitung (JTCC). Click to View Publication Manuscript
  5. Puspita Anggraeni: Perlindungan Hak Atas Lingkungan dalam Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional: Telaah Yuridis Terhadap Kasus Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Click to View Publication Manuscript
  6. Angga Brepin S.: Problematika antara Pencipta Lagu dengan Pelaku Pertunjukan Terkait Performing Rights dalam Suatu Pertunjukan Langsung. Click to View Publication Manuscript
  7. Zahra Shafira Belanusa: Tantangan Regulasi Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Penerbangan di Bandar Udara Indonesia. Click to View Publication Manuscript
  8. Erlina: Potensi Dugaan Praktik Anti Persaingan Usaha pada Distribusi Pupuk Bersubsidi dan Upaya Pencegahannya. Click to View Publication Manuscript
  9. Ditha Nurlaila Azhomah: Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Awak Buah Kapal atas Perjanjian Kerja Laut yang Telah Habis Jangka Waktu di PT XYZ. Click to View Publication Manuscript
  10. Yudika Robert Matheus Turnip: Kedudukan Security Deposit Pada Perjanjian Sewa Guna Usaha antara Kreditor dengan Debitor Pailit dalam Proses Kepailitan. Click to View Publication Manuscript
  11. Misael Jonathan: Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Alat Kesehatan. Click to View Publication Manuscript
  12. Gilar Tyas Sandi Wijaya: Perbaikan Tata Kelola Pengaturan Kemudahan Immigration Clearence dalam Peningkatan Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing di Indonesia. Click to View Publication Manuscript
  13. Herianto Parluhutan Marbun: Tinjauan Yuridis Terhadap Pelindungan Hukum Bagi Bank Mandiri dalam Perjanjian Kredit dengan Skema Global Line. Click to View Publication Manuscript
  14. Dinda Wulandari: Urgensi Pengaturan Substansi dalam Dokumen Dukungan Pendanaan dalam Rangka Pelaksanaan Percepatan Pengakhiran Masa Operasional PLTU. Click to View Publication Manuscript
  15. Dylan Aldianza Ramadhan: Artificial Intelligence dan Perlindungan Hak Atas Privasi: Analisis Kewajiban Negara Berdasarkan Kerangka Tripartite State Obligation (Vienna Declaration 1993) Dalam Mencegah Pelanggaran oleh Pihak Ketiga. Click to View Publication Manuscript
  16. Hanif Shofarudin: Prinsip Kepastian Hukum dan Diskresi dalam Penundaan Keberangkatan Warga Negara Indonesia ke Luar Negeri: Analisis Mekanisme Hukum Pasca-Penundaan untuk Meminimalisir Maladministrasi. Click to View Publication Manuscript
  17. Yanuar Fajri Bahreisy: Kedudukan Pendapat Mengikat (Binding Opinion) Lembaga Arbitrase dalam Hukum Pembuktian Pada Proses Penyelesaian Sengketa di Arbitrase dan Pengadilan. Click to View Publication Manuscript
  18. Maria Audrey Gita Kemala Arie Putri Mamahit: Restrukturisasi Peran Subdit Kepelautan DITKAPEL DJPL Kemenhub dalam Rangka Optimalisasi Pemberian Perlindungan Bagi Pelaut. Click to View Publication Manuscript
  19. Megawaty Putri Limaria: Criminalization Policy On Non-Compliance With Written Orders Of The Financial Services Authority (OJK). Click to View Publication Manuscript
  20. Eka Veronika: Studi Kasus Analisis Penerapan Pemberian Uang Pesangon dalam Program Pensiun Dini yang Dilakukan Secara Backdated oleh PT.XYZ di Wilayah Jakarta Timur dalam Rangka Efisiensi Anggaran Pada Kondisi Keuangan Merugi. Click to View Publication Manuscript
  21. Allamuddin Al Faruq: Implementasi Prinsip Privacy By Design dalam Pelindungan Data Pribadi Pada Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berbasis Elektronik yang Menjadi Kewenangan Daerah (Studi Kasus Pada DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta). Click to View Publication Manuscript 
  22. Yudha Cristovany Marbun: Status Hukum Dividen atas Saham Sitaan Tindak Pidana Korupsi dan Mekanisme Pengelolaannya dalam Sistem Pemulihan Kerugian Negara. Click to View Publication Manuscript
  23. Amanda Rizkya Alexandra: Implementasi Kebijakan Selektif Terhadap Penggunaan Autogate di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Soekarno Hatta Berdasarkan Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III. Click to View Publication Manuscript
  24. Frissilya Angelina: Urgensi Reformulasi Pengaturan “Paspor Biasa yang Rusak di luar Proses Penerbitan” dalam Peningkatan Perlindungan Hukum Pemegang Paspor Biasa. Click to View Publication Manuscript 
  25. Nilam Rizky Anugerah: Rekonstruksi Kebijakan Penangkalan dan Deportasi Pasal 78 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dalam Pencegahan Overstay. Click to View Publication Manuscript
  26. Muksit Muhammad Ridho: Implikasi Hukum Terhadap Pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan Bagi Warga Negara ASEAN Pengguna Autogate yang Telah Memiliki Izin Tinggal di Indonesia dalam Perspektif Kepastian Hukum Hans Kelsen. Click to View Publication Manuscript
  27. Putu Maha Permana Aditya: Problematika Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Negara Subjek Calling Visa. Klik Link Naskah Publikasi
  28. Raden Mas Rizki Haryo Kusumo: Keberlakuan Klausula World Bank Negative Pledge dalam Loan Agreement antara Pemerintah Republik Indonesia dan World Bank, Terkait dengan Pendanaan dari Lender Sehubungan dengan Pengembangan Proyek Pembangkit Listrik Independent Power Producer (IPP). Click to View Publication Manuscript
  29. Jefferson Hakim: Penerapan Sanksi Sosial oleh Penuntut Umum terhadap Tersangka dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Click to View Publication Manuscript
  30. Nabila Annisa Rafiq: Tinjauan Yuridis Terhadap Pelelangan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) Non-Cagar Budaya dalam Prespektif Hukum Nasional Indonesia. Click to View Publication Manuscript
  31. Candy Paula Adventia Haezera: Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia: Studi atas Tumpang Tindih Penerapan UU ITE dan UU PDP dalam Kasus Penyalahgunaan Data Orang Lain Untuk Keuntungan Pribadi. Click to View Publication Manuscript
  32. Juri Adrianto: Implementasi Kebijakan Penundaan Transaksi dan Pengembalian Dana Pada Aktivitas Perbankan Digital: Studi Perbandingan dengan Singapura. Click to View Publication Manuscript
  33. Ivan Andikhairi: Analisis Urgensi Pembentukan Peraturan tentang Inovasi Pendanaan Pembangunan di Indonesia. Click to View Publication Manuscript
  34. Farhandhika Jayaputra: Implikasi Hukum Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Kep. 275/Men/1989 dan No. Pol Kep/04/V/1989 terhadap Ketentuan Waktu Istirahat dan Pembayaran Upah Lembur Bagi Satuan Pengamanan di PT. X. Click to View Publication Manuscript 
  35. Danny Indrawan: Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Subjek Hukum atas Malfungsi Penggunaan Artificial Intelligence di Indonesia. Click to View Publication Manuscript
  36. Rafika Fazrin: Pelaksanaan Ketentuan Prinsip Transparansi Bagi Perusahaan Terbuka dalam Penyampaian Keterbukaan Informasi Transaksi Afiliasi. Click to View Publication Manuscript
  37. Husna Fia Recita: Penyempurnaan Regulasi Terhadap Permasalahan Disparitas Penerapan Tindakan Administratif Keimigrasian Terhadap Pelanggaran Bebas Visa Kunjungan (BVK) (Studi di Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Pada Direktorat Jenderal Imigrasi). Click to View Publication Manuscript
  38. Deliana Vanesa: Praktik Pelanggaran Jenis Pekerjaan dan Penghindaran Batasan Jangka Waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Melalui Entitas Anak Perusahaan (Studi Kasus PT XYZ). Click to View Publication Manuscript
  39. Valianto: Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Tanah dan Bangunan yang dibuat di bawah Tangan (Studi Kasus Putusan PN Surabaya Nomor 813/Pdt.G/2023/PN Sby). Click to View Publication Manuscript
  40. Amanda Prihadini: Implementasi Penjatuhan Hukuman Disiplin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan. Click to View Publication Manuscript
  41. Ninang Andriani: Government Guarantee for the Financing of the Assignment Project Of The Trans Sumatra Toll Road Development (A Case Study of the Issuance of Global Medium Term Notes by PT Hutama Karya (Persero)). Click to View Publication Manuscript
  42. Joshua Nafthali: Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Jasa Titip Barang Impor Melalui Penerapan Ketentuan Tindak Pidana Penyelundupan. Click to View Publication Manuscript 
  43. Sondramukti Lambang Linuwih: Ruang Lingkup Sanksi yang Dikenakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Penanganan Persekongkolan Tender Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016. Click to View Publication Manuscript
  44. Wahyu Tomy Umbara: Analisis Tumpang Tindih Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan di Atas Lahan Hak Guna Usaha (Studi Kasus PT ABC Di Kabupaten Ketapang). Click to View Publication Manuscript
  45. Nugroho Tri Hartanto: Parameter Putusan Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Wanprestasi Dalam Perjanjian. Click to View Publication Manuscript
  46. Ivo Santri Lubis: Pelindungan Data Pribadi Nasabah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Pada Perusahaan Asuransi XYZ di Kota Jakarta Selatan. Click to View Publication Manuscript
  47. Reno Mareno Sidik: Diskresi Kebijakan dalam Penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor Pada Perwakilan Republik Indonesia Uni Emirate Arab. Click to View Publication Manuscript
  48. Nizar Reza Fachruddin: Urgensi Penangguhan Permohonan Paspor Terhadap Pemohon yang Memberikan Keterangan Palsu Sebagai Upaya Pencegahan Kejahatan Terorganisasi Transnasional. Click to View Publication Manuscript
  49. Rezky Nirwana: Karakter dan Efektifitas Tindakan Administratif Keimigrasian dalam Penegakan Hukum Keimigrasian di Indonesia. Click to View Publication Manuscript
  50. James Handoyo: Pertanggungjawaban Pemegang Saham atas Kewajiban Perpajakan Pada Perusahaan yang Pailit Ditinjau dari Asas Kepastian. Klik Link Naskah Publikasi. 
  51. Dalilah Hisyam Abdat: Kepastian Hukum atas Pajak Penghasilan Final Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Click to View Publication Manuscript
  52. J. Ramadhoni: Peran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dalam Koordinasi Pemenuhan Hak-Hak WNI Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja. Click to View Publication Manuscript
  53. Fadillah Hartadi: Analisis Pengaturan Daftar Pencarian Orang Keimigrasian (DPOK) Pada Direktorat Jenderal Imigrasi dan Perbandingannya dengan Mekanisme DPO Kepolisian dan Kejaksaan. Click to View Publication Manuscript
  54. Panji Aji Prakoso: Quo Vadis Tindak Pidana Korupsi Terkait BUMN Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025. Click to View Publication Manuscript 
  55. Erfano Johansyah: Aspek Hukum Belum Adanya AJB dan Sertipikat Tanah dalam Transaksi KPR/KPA Perbankan Yang Telah Lunas: Kesenjangan Regulasi Dan Pengawasan. Click to View Publication Manuscript

External Links

logo situs um.ugm.ac.id
Information on Universitas Gadjah Mada Admissions

Announcements

Show More>

Downloads

Semua Panduan>

FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Jl. Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta 55281 – INDONESIA
phone: +62-274-512781 | fax: +62-274-512781 | email: hukum-hk@ugm.ac.id

Facebook Instagram Youtube

PUBLIC INFORMATION

WEBSITE SHORTCUT

Accreditied and Sertified by:

          

© FAKULTAS HUKUM - UNIVERSITAS GADJAH MADA

KEBIJAKAN PRIVASI/PRIVACY POLICY

Scroll to Top