Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan Selenggarakan Workshop Pembaharuan RPKPS dan Bahan Ajar Semester Gasal

Rabu (6/9), Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan (MHBK) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan Workshop Pembaharuan Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS) dan Bahan Ajar Semester Gasal untuk Program Studi Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan. Workshop yang dilaksanakan di Ruang 3. I. I FH UGM ini dibuka oleh Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset dan Sumber Daya Manusia. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Irna Nurhayati, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D. selaku Ketua Program Studi MHBK. Sebanyak 20 dosen pengampu mata kuliah di Prodi MHBK mengikuti kegiatan ini.

Workshop Pembaharuan RPKPS dan Bahan Ajar dilaksanakan dalam dua sesi. Sesi pertama diisi oleh Dr. Irwan Endrayanto, S.Si., M.Sc., yang memberikan pemaparan materi mengenai Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS) Outcome-Based Education (OBE) Indikator Kerja Utama (IKU7). Sesi selanjutnya merupakan Workshop Pembaharuan RPKPS & Bahan Ajar yang dipandu oleh Unit Jaminan Mutu & Inovasi Akademik.

Dalam workshop, disebutkan bahwa terdapat perubahan pengaturan dalam penyusunan RPKPS sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Penyusunan RPKPS yang menggunakan pendekatan Outcome-Based Education (OBE) dalam Kurikulum terdiri dari unsur Outcome Based Curriculum (Bagaimana kurikulum dikembangkan berdasar Capaian Pembelajaran Lulusan), Outcome Based Learning and Teaching (Bagaimana Capaian Pembelajaran Lulusan dicapai), dan Outcome Based Assessment and Evaluation (Bagaimana Capaian Pembelajaran Lulusan dijamin pencapaiannya). Adapun yang menjadi perhatian utama dalam penyusunan RPKPS adalah cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran. Kaitannya dengan CPMK, metode penilaian tidak harus berat dalam Ujian Semester, tetapi juga dapapt memasukkan komponen kerja kelompok, diskusi, presentasi, dan sebagainya dalam penilaian. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan diversifikasi metode penilaian dan memastikan penilaian yang lebih holistik terhadap pencapaian capaian pembelajaran.

Workshop kemudian diakhiri dengan dengan sesi tanya jawab. Sesi ini dimanfaatkan oleh para dosen untuk mengajukan pertanyaan maupun klarifikasi terkait penyusunan RPKPS. Dengan diselenggarakannya workshop ini, tidak hanya sebagai bentuk dukungan terhadap Sustainable Development Goals poin ke 4 mengenai pendidikan berkualitas. Namun juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas Program Studi Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan di Universitas Gadjah Mada.

Penulis: MHBK
Editor: Humas

TAGS :  

Latest News

Fakultas Hukum UGM Menyambut Kedatangan Tim Asesor BAN-PT dalam Rangka Akreditasi Program Studi Magister Hukum Kesehatan

Prodi Magister Hukum Kesehatan Fakultas Hukum UGM telah melaksanakan kegiatan Visitasi dan Reakreditasi Prodi Magister Hukum Kesehatan Fakultas Hukum UGM yang dilaksanakan pada Kamis (27/6/2024). …

LSJ FH UGM Selenggarakan Eksaminasi Putusan Kasasi Sate Pak Parto Kaliurang

Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial atau Law, Social, and Justice (LSJ) FH UGM menyelenggarakan eksaminasi Putusan Kasasi atas konflik agraria yang menimpa maskot kuliner …

PKPA Angkatan XII Fakultas Hukum UGM berkolaborasi dengan PERADI

Halo, Sobat Justicia! Fakultas Hukum UGM bekerja sama dengan PERADI menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat Angkatan XII Tahun 2024. Program ini memberikan kesempatan emas untuk …

Prodi Magister Hukum Kesehatan Fakultas Hukum UGM telah melaksanakan kegiatan Visitasi dan Reakreditasi Prodi Magister Hukum Kesehatan Fakultas Hukum UGM yang dilaksanakan …

Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial atau Law, Social, and Justice (LSJ) FH UGM menyelenggarakan eksaminasi Putusan Kasasi atas konflik agraria yang …

Halo, Sobat Justicia! Fakultas Hukum UGM bekerja sama dengan PERADI menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat Angkatan XII Tahun 2024. Program ini memberikan …

Jumat (5/07/2024), Fakultas Hukum UGM melalui Unit Kerja Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) telah melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) …

Scroll to Top