Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan Selenggarakan Workshop Pembaharuan RPKPS dan Bahan Ajar Semester Gasal

Rabu (6/9), Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan (MHBK) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan Workshop Pembaharuan Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS) dan Bahan Ajar Semester Gasal untuk Program Studi Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan. Workshop yang dilaksanakan di Ruang 3. I. I FH UGM ini dibuka oleh Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset dan Sumber Daya Manusia. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Irna Nurhayati, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D. selaku Ketua Program Studi MHBK. Sebanyak 20 dosen pengampu mata kuliah di Prodi MHBK mengikuti kegiatan ini.

Workshop Pembaharuan RPKPS dan Bahan Ajar dilaksanakan dalam dua sesi. Sesi pertama diisi oleh Dr. Irwan Endrayanto, S.Si., M.Sc., yang memberikan pemaparan materi mengenai Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS) Outcome-Based Education (OBE) Indikator Kerja Utama (IKU7). Sesi selanjutnya merupakan Workshop Pembaharuan RPKPS & Bahan Ajar yang dipandu oleh Unit Jaminan Mutu & Inovasi Akademik.

Dalam workshop, disebutkan bahwa terdapat perubahan pengaturan dalam penyusunan RPKPS sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Penyusunan RPKPS yang menggunakan pendekatan Outcome-Based Education (OBE) dalam Kurikulum terdiri dari unsur Outcome Based Curriculum (Bagaimana kurikulum dikembangkan berdasar Capaian Pembelajaran Lulusan), Outcome Based Learning and Teaching (Bagaimana Capaian Pembelajaran Lulusan dicapai), dan Outcome Based Assessment and Evaluation (Bagaimana Capaian Pembelajaran Lulusan dijamin pencapaiannya). Adapun yang menjadi perhatian utama dalam penyusunan RPKPS adalah cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran. Kaitannya dengan CPMK, metode penilaian tidak harus berat dalam Ujian Semester, tetapi juga dapapt memasukkan komponen kerja kelompok, diskusi, presentasi, dan sebagainya dalam penilaian. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan diversifikasi metode penilaian dan memastikan penilaian yang lebih holistik terhadap pencapaian capaian pembelajaran.

Workshop kemudian diakhiri dengan dengan sesi tanya jawab. Sesi ini dimanfaatkan oleh para dosen untuk mengajukan pertanyaan maupun klarifikasi terkait penyusunan RPKPS. Dengan diselenggarakannya workshop ini, tidak hanya sebagai bentuk dukungan terhadap Sustainable Development Goals poin ke 4 mengenai pendidikan berkualitas. Namun juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas Program Studi Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan di Universitas Gadjah Mada.

Penulis: MHBK
Editor: PR

TAGS :  

Latest News

Dua Mahasiswa UGM Raih Beasiswa ke Leiden Belanda, Belajar Kembangkan Riset Sosio Legal

Dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada angkatan 2020, Alfatania Sekar Ismaya dan Raihan Khrisna Amalia, berhasil meraih beasiswa penuh untuk program Erasmus+ International Credit …

Diskusi Pentingnya Proses Demokrasi Dalam Internal Partai Politik, FH UGM Bersama Kemenkumham Gelar Studium Generale

Keberadaan partai politik (parpol) sebagai institusi dalam demokrasi berfungsi untuk menjembatani berbagai kepentingan antar warga negara maupun antara warga negara dengan lembaga-lembaga negara. Dalam hal …

Fakultas Hukum UGM Raih Kenaikan Peringkat dalam QS by Subjects 2024

Sebuah pencapaian bagi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam QS World University Rankings (WUR) by Subject. Di tahun 2024 ini, Fakultas Hukum UGM berhasil bergerak …

Dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada angkatan 2020, Alfatania Sekar Ismaya dan Raihan Khrisna Amalia, berhasil meraih beasiswa penuh untuk program …

Keberadaan partai politik (parpol) sebagai institusi dalam demokrasi berfungsi untuk menjembatani berbagai kepentingan antar warga negara maupun antara warga negara dengan lembaga-lembaga …

Sebuah pencapaian bagi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam QS World University Rankings (WUR) by Subject. Di tahun 2024 ini, Fakultas Hukum …

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar penyuluhan hukum bertajuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pemahaman Hukum Transaksi Adat untuk Mendukung Tujuan Pembangunan …

Scroll to Top