Kupas Tuntas Pajak Tanah dan Coretax untuk Notaris-PPAT Melalui Kuliah Praktisi

Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM pada Selasa (19/11/2024) menyelenggarakan kegiatan Kuliah Praktisi Hukum Pajak berjudul “Pajak Perolehan atas Tanah dan Bangunan serta Pengantar Coretax untuk Notaris-PPAT”. Kegiatan ini wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah Akta Tanah dan Hukum Pajak pada Program Studi Magister Kenotariatan. Total partisipan yang hadir pada kuliah praktisi yang diselenggarakan secara luring di ruang 3.1.1 Fakultas Hukum UGM dan daring via Zoom Cloud Meeting ini mencapai sekitar 115 mahasiswa.

Kuliah Praktisi ini menghadirkan Ikhwan Catur Rahmawan sebagai pemateri. Ikhwan Catur merupakan seorang penyuluh pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Bantul. Sementara itu, Taufiq Adiyanto, S.H., LL.M., seorang pengajar dari Departemen Hukum Pajak Fakultas Hukum UGM juga turut dihadirkan selaku moderator. Kegiatan kuliah praktisi ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman mahasiswa mengenai pajak perolehan atas tanah dan bangunan serta memperluas pengetahuan mahasiswa mengenai Coretax untuk profesi Notaris-PPAT.

Pada sesi pemaparan materi, Ikhwan Catur memantik dengan pembahasan mengenai berbagai isu terkini perpajakan di Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan mengenai pajak perolehan atas tanah dan bangunan mulai dari dasar pengenaan pajak, layanan e-PHTB, hingga permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan. Tak hanya berhenti di sana, laman Direktorat Jenderal Pajak yang dapat diakses secara daring untuk mengajukan permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan juga dijelaskan secara rinci. Sama halnya dengan penjelasan fitur e-PHTB Notaris/PPAT mulai dari registrasi akun, langkah isian permohonan, hingga pengecekan keaslian dokumen juga dijabarkan secara jelas oleh pemateri. Selanjutnya sesi pemaparan materi ditutup dengan penjelasan mengenai aplikasi Coretax yang merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam rangka pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban wajib pajak mulai dari pendaftaran, pembayaran, pelaporan, hingga pengajuan berbagai permohonan secara daring. 

Atas materi yang disampaikan oleh pemateri ini, mahasiswa merespons dengan mengajukan berbagai pertanyaan pada sesi tanya jawab. Pertanyaan-pertanyaan ini muncul dari mahasiswa yang hadir baik secara daring maupun luring. Pemateri pun menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan tersebut.

Kegiatan Kuliah Praktisi ini merupakan bentuk komitmen Pengelola dan mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang merupakan poin keempat dalam Sustainable Development Goals (SDGs) dengan meningkatkan pengetahuan hukum mahasiswa melalui pajak perolehan atas tanah dan bangunan serta aplikasi Coretax untuk profesi Notaris-PPAT.

Penulis: Pengelola Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM
Editor: PR

TAGS :  

Latest News

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan (KMMH) Fakultas HukumUniversitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Mahkamah KonstitusiYogyakarta, 31 …

Eksaminasi Publik Putusan MA soal Suku Awyu: Sorotan atas Keadilan Substantif, Hak Adat, dan Krisis Ekologis Papua

Jumat (2/05/2025), Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM, Greenpeace Indonesia, dan Pusaka Bentala Rakyat menggelar, “Eksaminasi Publik Putusan 458 K/TUN/LH/2024 atas Kasus …

Diskusi PANDEKHA FH UGM Soroti Urgensi Serikat Pekerja dalam Era Deregulasi

Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PANDEKHA FH UGM) sukses menggelar diskusi publik bertajuk “Dari Ruang Publik ke Ruang Akademik: …

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan (KMMH) Fakultas HukumUniversitas Gadjah Mada bekerjasama dengan …

Jumat (2/05/2025), Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM, Greenpeace Indonesia, dan Pusaka Bentala Rakyat menggelar, “Eksaminasi Publik Putusan 458 …

Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PANDEKHA FH UGM) sukses menggelar diskusi publik bertajuk “Dari Ruang Publik …

Fakultas Hukum UGM melalui mahasiswa S2 Program Studi Magister Hukum Kesehatan, dan Unit Kerja Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) telah sukses melaksanakan …

Scroll to Top