Kaji Integrasi Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam, Agus Sudaryanto Raih Doktor

IMG_0914

Hukum Kewarisan di Negara Indonesia belum dikodifikasi secara integral atau belum merupakan suatu unifikasi hukum sehingga aturan perundang-undangan kewarisan yang terpadu secara nasional masih belum dapat diwujudkan. Saat ini masih terdapat tiga sistem Hukum Waris yang berlaku secara nasional, yaitu Sistem Hukum Waris Barat (KUHPerdata), Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Adat. Pluralisme dalam bidang Hukum Kewarisan di Indonesia di Indonesia masih berjalan, sedangkan kodifikasi dan unifikasi Hukum Waris nasional masih dalam taraf cita-cita.

“Sementara pada praktiknya pewarisan bagi masyarakat yang beragama Islam sulit dihindari adanya persentuhan antara nilai hukum waris Adat dan Islam,” ujar Agus Sudaryanto, S.H.,M.Si., di Ruang III.1.1 Fakultas Hukum UGM, Kamis (21/4).

Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mengatakan hal tersebut saat menjalani ujian terbuka Program Doktor Bidang Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada. Didampingi promotor Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori , S.H., MH. dan Prof. Dr. Sudjito, S.H.,M.Si., promovendus mempertahankan disertasi berjudul “Integrasi Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam Dalam Pewarisan di Kota Yogyakarta”.

Penelitian disertasi tersebut dilakukan di Kota Yogyakarta, meliputi tiga wilayah yaitu Danurejan, Kraton dan Kauman. Dasar pertimbangannya adalah Kraton Yogyakarta masih rentan mempengaruhi masyarakat sekitar wilayah kekuasaannya. Selain itu, Kota Yogyakarta merupakan ibukota dan pusat pemerintahan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga di wilayah ini cukup relevan untuk melihat dinamika masyarakat di Kota Yogyakarta. Selanjutnya, di wilayah ini juga Islam merupakan agama mayoritas yang dianut masyarakat Kota Yogyakarta.

Dalam kesimpulan desertasinya Agus Sudaryanto, S.H.,M.Si. menuturkan bahwa beberapa aspek antara hukum waris Adat dan Islam yang dapat diintegrasikan di Kota Yogyakarta adalah penyebab pewarisan dan ahli waris, waktu pembagian warisan, cara pembagian warisan, besarnya bagian warisan dan alasan pembagian warisan.

Hampir semua Penguji memberikan apresiasi kepada pria kelahiran Bantul ini karena penelitiannya yang dianggap sangat berani, sebab sampai saat ini para akademisi masih memperdebatkan apakah sistem hukum di Yogyakarta dapat disebut sistem hukum Adat atau tidak. Pada penghujung acara ujian terbuka  yang dilaksanakan selama kurang lebih satu jam tersebut, Tim Penguji yang diketuai oleh Dekan FH UGM, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D., menyatakan memberikan predikat Doktor dengan sangat memuaskan kepada Agus Sudaryanto, S.H.,M.Si.  atas hasil pembelajaran dan penelitiannya selama menempuh masa studi S3 di Fakultas Hukum UGM. (Sekar)

TAGS :  

Latest News

Dua Mahasiswa UGM Raih Beasiswa ke Leiden Belanda, Belajar Kembangkan Riset Sosio Legal

Dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada angkatan 2020, Alfatania Sekar Ismaya dan Raihan Khrisna Amalia, berhasil meraih beasiswa penuh untuk program Erasmus+ International Credit …

Diskusi Pentingnya Proses Demokrasi Dalam Internal Partai Politik, FH UGM Bersama Kemenkumham Gelar Studium Generale

Keberadaan partai politik (parpol) sebagai institusi dalam demokrasi berfungsi untuk menjembatani berbagai kepentingan antar warga negara maupun antara warga negara dengan lembaga-lembaga negara. Dalam hal …

Fakultas Hukum UGM Raih Kenaikan Peringkat dalam QS by Subjects 2024

Sebuah pencapaian bagi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam QS World University Rankings (WUR) by Subject. Di tahun 2024 ini, Fakultas Hukum UGM berhasil bergerak …

Dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada angkatan 2020, Alfatania Sekar Ismaya dan Raihan Khrisna Amalia, berhasil meraih beasiswa penuh untuk program …

Keberadaan partai politik (parpol) sebagai institusi dalam demokrasi berfungsi untuk menjembatani berbagai kepentingan antar warga negara maupun antara warga negara dengan lembaga-lembaga …

Sebuah pencapaian bagi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam QS World University Rankings (WUR) by Subject. Di tahun 2024 ini, Fakultas Hukum …

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar penyuluhan hukum bertajuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pemahaman Hukum Transaksi Adat untuk Mendukung Tujuan Pembangunan …

Scroll to Top