Departemen Hukum Pidana Sarjana dan Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UGM pada 3 November 2020 Pukul 13.00 mengadakan kuliah bersama secara daring menggunankan Cisco Webex Meeting. Kuliah bersama dengan dosen tamu ini mengangkat tema mengenai Hak-Hak Korban Kejahatan (Anak, Perempuan, dan Kelompok Rentan Lainnya). Dalam kuliah ini mengundang Dr. Livia Iskandar, M.Sc. Psi sebagai narasumber yang merupakan Wakil Ketua Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Jakarta. Peserta yang mengikuti kuliah ini sebanyak 50 peserta yang meliputi mahasiswa yang mengambil mata kuliah Viktimologi dan Konsentrasi Hukum Pidana: Hukum Pidana Anak dan Perempuan. Dan kuliah ini juga terbuka bagi mahasiswa Magister Ilmu Hukum dan Master of Laws (LLM) lainnya). Dalam pemaparan materi yang diberikan oleh Ibu Livia, beliau menjelaskan mengenai apa itu LPSK, Hak-Hak Saksi dan Korban sesuai dengan Uundang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menayangkan video profile LPSK, ilustrasi kasus, dan masih banyak materi-materi lainnya. Kemudian pada akhir sesi diadakan tanya jawab bagi peserta kuliah.
Guest Lecture: Departemen Hukum Pidana Sarjana dan Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UGM
TAGS :
Latest News
PKBH FH UGM dan RRI Pro 2 Yogyakarta Siarkan Edukasi Hukum “Gaji Jogja, Kontrak Buta: untuk Lindungi Freelancer dan Anak Magang”
April 16, 2026
Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) berkolaborasi dengan Radio Republik Indonesia (RRI) Pro 2 Yogyakarta menyelenggarakan program siaran penyuluhan …
Pro Justicia TVRI Yogyakarta Bahas Hak Bantuan Hukum bagi Penyandang Disabilitas: Dorong Akses Keadilan yang Inklusif di DIY
April 14, 2026
Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali menyelenggarakan Program Pro Justicia bekerja sama dengan TVRI Yogyakarta sebagai bagian dari …
FH UGM dan Kementerian Hukum Gelar Uji Publik RUU GAAR untuk Perkuat Keadilan Restoratif
April 14, 2026
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia menyelenggarakan Uji Publik Rancangan Undang-Undang Grasi, Amnesti, Abolisi, …






