Faiz Rahman (S.H., LL.M.)

Mata Kuliah

Filsafat Hukum
Hukum Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan
Constitutional Law
Ilmu Negara
Kekuasaan Kehakiman
Introduction to Indonesia Law
Perancangan Peraturan Perundang-undangan
PLKH Pengujian Peraturan Perundang-undangan
Constitution and Legislation (IUP)
Constitutional Law (IUP)
General Theory of the State (IUP)
Introduction to Indonesian Law (IUP)

Title

Examining the Reference of Personal Data Interpretation in Indonesian Constitution
Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Indonesia
Perkembangan Teori dan Praktik Mengenai Parlemen di Indonesia
The Rise and Dynamics of ‘Conditional Decision’ in Indonesian Constitutional Review
Bagaimana mewujudkan UU Perlindungan Data Pribadi yang kuat di Indonesia
Penafsiran terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan melalui Pembentukan Peraturan Daerah
Relevansi dan Kontribusi Metode Konversi Suara Menjadi Kursi dalam Upaya Penyederhanaan Jumlah Partai Politik di Indonesia
Anomali Penerapan Klausul Bersyarat dalam Putusan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar
Dinamika Perkembangan Hukum Islam dalam Konstruksi Hubungan Negara dan Agama di Indonesia Melalui Putusan Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi
Structuring the Authority and Duties of the MPR RI
Contextualizing Restorative Justice Through Diversion Mechanism: A Study of Indonesia Juvenile Justice System
Nurturing Trust for Indonesia FinTech Users: Evaluating Peer-to-Peer Lending Data Protection Law in Indonesia through Privacy by Design Principle
Korelasi Personalitas Hakim Konstitusi terhadap Praktik Judicial Activism di Mahkamah Konstitusi (Studi terhadap Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi Tahun 2003 – 2017)
Rasionalitas Desentralisasi Asimetris dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
Accelerating E-Government Implementation in Indonesia Through Focuses-Based G2G Interaction: A Legal Perspective
Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi