Dian Agung Wicaksono (Dr. S.H., LL.M.)

Mata Kuliah

Hubungan Legislatif dan Eksekutif
Hukum Kepartaian dan Pemilihan Umum
Hukum Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan
Hukum Pemerintahan Daerah
Constitutional Law
Ilmu Negara
Kekuasaan Kehakiman
Perancangan Peraturan Perundang-undangan
Perbandingan Hukum Tata Negara
PLKH Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
PLKH Pengujian Peraturan Perundang-undangan
Sikap Mental dan Etika Profesi

Title

Revitalisasi Sumber Daya Manusia Polisi dalam Upaya Reformasi Birokrasi Melalui Sinkronisasi Pendidikan Polisi dengan Aktor dalam Integrated Criminal Justice System untuk Mewujudkan Penegakan Hukum yang Demokratis
Revitalisasi Sumber Daya Manusia Polri untuk Sinergitas Kinerja dalam Integrated Criminal Justice System
Role of Local Government on REDD+ Implementation in Indonesia (Case Study of Central Kalimantan as REDD+ Pilot Province)
The Role of Local Government in the Local Autonomy Framework in the Implementation of REDD+ in Indonesia
Implikasi Re-Eksistensi Tap MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan terhadap Jaminan Atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia
Konservasi Hutan Partisipatif Melalui REDD+ (Studi Kasus Kalimantan Tengah sebagai Provinsi Percontohan REDD+)
Konservasi Hutan Partisipatif Melalui REDD+ (Studi Kasus Kalimantan Tengah sebagai Provinsi Percontohan REDD+)
Reformulasi Metode Konversi Suara Menjadi Kursi dalam Sistem Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia
“Inisiasi Pengadilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah dalam Menghadapi Keserentakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Indonesia”
Legal Politics of Petroleum Mining in Old Wells as a Strategy for Energy Security in Indonesia
The Compability of the Zoning Plan for Coastal Areas and Small Islands (RZWP3K) of Yogyakarta Special Region Province as an Integrative Marine Spatial Planning Plan
The Quo Vadis of the Regulation of Spatial Planning for Reclamation Results
Placing the Kasultanan and Kadipaten as Subjects of Ownership Rights to Kasultanan and Kadipaten Land in Special Region of Yogyakarta
Lashing in Qanun Aceh and the Convention Against Torture: A Critical Appraisal
Quo Vadis Pengaturan dan Indikasi Penerapan Konsep Earmarking pada Dana Preservasi Jalan di Indonesia
Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan secara Elektronik sebagai Wujud Pembangunan Hukum dalam Era Digital
Dualisme Kewenangan Pengawasan Rancangan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Daerah
Examining the Reference of Personal Data Interpretation in Indonesian Constitution