Fakultas Hukum UGM Laksanakan Kerja Sama Rekam Sidang Tindak Pidana Korupsi Bersama KPK dan Pengadilan Negeri Yogyakarta

Fakultas Hukum UGM bersama KPK melalui Direktorat PJKAKI dan Pengadilan Negeri Yogyakarta telah melaksanakan perjanjian kerjasama kegiatan rekam sidang (Reksi) perkara tindak pidana korupsi. Tidak hanya UGM, KPK juga telah bekerja dengan 32 universitas lain yang tersebar di Indonesia sejak tahun 2004. Adapun hasil Reksi tersebut dimanfaatkan untuk membantu Jaksa Penuntut Umum KPK dalam menyusun fakta, tuntutan, dan dakwaan persidangan.

Sejak bulan Januari hingga Mei 2024 lalu, Fakultas Hukum UGM melalui Organisasi Peradilan Semu Satria Paramartha telah menyelesaikan kegiatan Reksi Perkara Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk di Pengadilan Negeri Yogyakarta sebanyak 19 kali sidang. Kegiatan Reksi ini dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis dengan menyesuaikan jadwal sidang yang telah ditentukan Pengadilan Negeri. Namun, juga disesuaikan kembali dengan kesiapan para Majelis Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum, serta Saksi dan Ahli yang dihadirkan.  Sebelum memulai kegiatan Reksi, anggota Satria Paramartha yang tergabung dalam tim Reksi telah mendapatkan pelatihan alat Reksi portable yang diadakan pada Senin (22/01/24).

Kerjasama antara Fakultas Hukum UGM dengan KPN dan Pengadilan Negeri ini menjadi perwujudan Sustainable Development Goals (SDGs) poin ke 17 yakni kemitraan untuk mencapai tujuan. Harapannya melalui kerjasama ini Fakultas Hukum UGM mampu senantiasa selalu bersinergi dengan KPK dan Pengadilan Negeri Setempat guna membantu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penulis : Ida Ayu kadek Prabayanti (Satria Paramartha)

TAGS :  

Latest News

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan (KMMH) Fakultas HukumUniversitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Mahkamah KonstitusiYogyakarta, 31 …

Eksaminasi Publik Putusan MA soal Suku Awyu: Sorotan atas Keadilan Substantif, Hak Adat, dan Krisis Ekologis Papua

Jumat (2/05/2025), Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM, Greenpeace Indonesia, dan Pusaka Bentala Rakyat menggelar, “Eksaminasi Publik Putusan 458 K/TUN/LH/2024 atas Kasus …

Diskusi PANDEKHA FH UGM Soroti Urgensi Serikat Pekerja dalam Era Deregulasi

Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PANDEKHA FH UGM) sukses menggelar diskusi publik bertajuk “Dari Ruang Publik ke Ruang Akademik: …

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan (KMMH) Fakultas HukumUniversitas Gadjah Mada bekerjasama dengan …

Jumat (2/05/2025), Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM, Greenpeace Indonesia, dan Pusaka Bentala Rakyat menggelar, “Eksaminasi Publik Putusan 458 …

Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PANDEKHA FH UGM) sukses menggelar diskusi publik bertajuk “Dari Ruang Publik …

Fakultas Hukum UGM melalui mahasiswa S2 Program Studi Magister Hukum Kesehatan, dan Unit Kerja Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) telah sukses melaksanakan …

Scroll to Top