Webinar Nasional Keluarga Magister Hukum Kenotariatan FH UGM Bersama Pengurus Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Ikatan Notaris Indonesia

Jumat, 26 Maret 2021 Keluarga Mahasiswa Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) dan Pengurus Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Ikatan Notaris Indonesia menyelenggarakan Webinar Nasional berjudul “Quo Vadis Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Kaitannya Dengan Pendirian Perseroan Terbatas”. Acara tersebut berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting dan disiarkan langsung melalui akun youtube Kanal Pengetahuan FH UGM.

Sesi webinar dibuka oleh Karina Dwi Nugrahati S.H., LL.M., M.Dev.Prac, (Adv) sebagai moderator dan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh para pembicara. Acara tersebut dibagi menjadi dua sesi, dimana pada sesi pertama pemaparan materi oleh Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., tentang perbandingan pengaturan mengenai pendirian perseroan terbatas yang terdapat dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam memaparkan materinya, Profesor Nindyo menegaskan bahwa dalam undang-undang perseroan terbatas sudah mengenal adanya PT Perseorangan yang kemudian dalam undang-undang cipta kerja adanya penyisipan ketentuan mengenai perseroan usaha menengah kecil (UMK). Selanjutnya Prof. Nindyo menerangkan jika dilihat dari landasan filosofis undang-undang cipta kerja memberikan peluang bagi masa depan dalam memasuki era global dengan adanya kemudahan investasi global masuk ke Indonesia tetap dalam kendala-kendala yang dapat dilakukan mitigasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relatif memadai, sehingga adanya pendirian perseroan UMK menjadikan iklim usaha indonesia dapat bersaing secara global.

Pada webinar sesi kedua pemaparan materi dilakukan oleh Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn yang membahas mengenai proses dalam pendirian, perubahan, dan pembubaran UMK yang didasarkan pada UU No. 11 Tahun 2020 dan PP No. 8 Tahun 2021. Irma menjelaskan bahwa pendirian PT Perseorangan termasuk ke dalam badan hukum meskipun dalam pendiriannya tidak perlu adanya perjanjian merupakan bentuk adaptasi dari sistem common law. Selanjutnya Irma menekankan bahwa PT Perseorangan pasti masuk ke dalam kategori PT UMK yang dalam pendirian, perubahan, dan pembubaran hanya perlu mengisi pernyataan secara elektronik.

Sepanjang acara berlangsung peserta sangat antusias untuk bertanya pada para pembicara setiap sesinya, kepada peserta dengan pertanyaan menarik pun kemudian mendapatkan doorprize berupa buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., dan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn. Setelah mengikuti webinar ini peserta diharapkan dapat memahami mengenai perseroan perorangan yang ada di dalam ketentuan undang-undang perseroan terbatas dan undang-undang cipta kerja.

TAGS :  

Latest News

Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis oleh DoctorSHARE dan Mahasiswa MHKes FH UGM di Pelabuhan Berhala, Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas

Kepulauan Anambas – Senin (28/4/2025), Fakultas Hukum UGM bekerja sama dengan DoctorSHARE, serta Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah sukses melaksanakan kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis …

FH UGM Selenggarakan Hearing Efisiensi Anggaran Bersama LO/LSO

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) mengadakan pertemuan bertajuk “Hearing Efisiensi Anggaran Fakultas Hukum” sebagai tindak lanjut atas Permohonan Kejelasan Dampak Efisiensi yang diajukan …

Pro Justicia TVRI Yogyakarta Bahas Fenomena Klitih di Yogyakarta: Soroti Aspek Pidana dan Peran Keluarga dalam Pencegahan

Dalam upaya memperkuat pemahaman masyarakat terhadap fenomena klitih dalam aspek pidana serta pentingnya peran keluarga dalam upaya pencegahannya. Program Pro Justicia yang disiarkan melalui TVRI …

Kepulauan Anambas – Senin (28/4/2025), Fakultas Hukum UGM bekerja sama dengan DoctorSHARE, serta Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah sukses melaksanakan kegiatan Pelayanan …

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) mengadakan pertemuan bertajuk “Hearing Efisiensi Anggaran Fakultas Hukum” sebagai tindak lanjut atas Permohonan Kejelasan Dampak …

Dalam upaya memperkuat pemahaman masyarakat terhadap fenomena klitih dalam aspek pidana serta pentingnya peran keluarga dalam upaya pencegahannya. Program Pro Justicia yang …

Senin (21/4/2025), pukul 11.00 WIB bertempat di Ruang Meeting Pusat Kajian Fakultas Hukum UGM, Fakultas Hukum UGM menyelenggarakan pertemuan luring berkaitan dengan …

Scroll to Top