SDG 16: Peace, Justice and Strong Institutions

LGS FH UGM Rampungkan Kertas Kebijakan Pengelolaan Dana Bantuan Korban, Soroti Restitusi Korban Kekerasan Seksual yang Nyaris Tak Terbayar

Pusat Kajian Law, Gender and Society Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (LGS FH UGM) merampungkan kertas kebijakan berjudul “Pengelolaan Dana Bantuan Korban (DBK) bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban”. Kajian ini disusun bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sepanjang September hingga Desember […]

LGS FH UGM Rampungkan Kertas Kebijakan Pengelolaan Dana Bantuan Korban, Soroti Restitusi Korban Kekerasan Seksual yang Nyaris Tak Terbayar Read More »

Tim LGS FH UGM Susun Kertas Kebijakan RUU HAM untuk Komnas Perempuan, Temukan Hak Perempuan Belum Menjadi Fokus Revisi

Tim penulis Pusat Kajian Law, Gender and Society Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (LGS FH UGM) merampungkan kertas kebijakan atas Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang tengah disusun Kementerian HAM. Dokumen setebal 228 halaman ini memuat kajian akademik sekaligus Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) atas draf RUU HAM versi Kementerian HAM, dan dirampungkan per 1 Juli

Tim LGS FH UGM Susun Kertas Kebijakan RUU HAM untuk Komnas Perempuan, Temukan Hak Perempuan Belum Menjadi Fokus Revisi Read More »

LGS FH UGM Terbitkan Kertas Kebijakan, Dorong Pengakuan Pekerja Rumah Tangga sebagai Pekerja

Pusat Kajian Law, Gender, and Society Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (LGS FH UGM) menerbitkan kertas kebijakan bertajuk “Pentingnya Pengakuan Pekerja Rumah Tangga Sebagai Pekerja: Dukungan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga”. Kertas kebijakan yang dirilis pada Selasa (24/6/2025) tersebut disusun sebagai bahan pertimbangan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melanjutkan pembahasan

LGS FH UGM Terbitkan Kertas Kebijakan, Dorong Pengakuan Pekerja Rumah Tangga sebagai Pekerja Read More »

Faculty Of Law Universitas Gadjah Mada Conducts Legal Counseling For Inmates At Class IIB Sleman Correctional Facility

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) melalui Unit Kerja Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sleman pada Jumat (18/9/2026). Penyuluhan hukum ini menjadi salah satu bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan PKBH FH UGM sebagai bagian dari perwujudan Tri Dharma

Faculty Of Law Universitas Gadjah Mada Conducts Legal Counseling For Inmates At Class IIB Sleman Correctional Facility Read More »

Program Mini Magister Hukum Pertamina (Mmhp) 2026 Masuki Minggu Ke-11, Bahas Pasar Modal Hingga Kepailitan

Jakarta Selatan— Program Mini Magister Hukum Pertamina (MMHP) 2026 kembali berlanjut. Pekan ini, program memasuki minggu ke-11 pembelajaran. Kegiatan digelar di Kampus Magister Ilmu Hukum (MIH) UGM Jakarta pada Sabtu dan Minggu, 12–13 September 2026. Program ini merupakan hasil kerja sama Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada melalui Pusat Kajian Tata Kelola Sumber Daya Alam (Natural

Program Mini Magister Hukum Pertamina (Mmhp) 2026 Masuki Minggu Ke-11, Bahas Pasar Modal Hingga Kepailitan Read More »

MIH UGM (Kampus Jakarta) dan US-ASEAN Business Council Bahas Penguatan Tata Kelola dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

US-ASEAN Business Council bekerja sama dengan Program Studi Magister Ilmu Hukum (Kampus Jakarta), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, menyelenggarakan kegiatan diskusi roundtable bertema “Strengthening National Cybersecurity Governance and Resilience for Indonesia’s Secure Digital Future” pada Rabu (16/9/2026). Kegiatan workshop berlangsung pada pukul 08.00–14.40 WIB bertempat di The Westin Jakarta. Kegiatan diskusi ini menjadi ruang akademik

MIH UGM (Kampus Jakarta) dan US-ASEAN Business Council Bahas Penguatan Tata Kelola dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia Read More »

Fakultas Hukum UGM dan Datun Kejati DIY Dampingi Penyusunan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang Pungutan Kalurahan

Rabu (16/9/2026), Fakultas Hukum UGM menyelenggarakan pertemuan dalam rangka program pendampingan pembentukan Peraturan Kalurahan bersama Tim Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kalurahan Tirtomartani. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari pendampingan penyusunan rancangan Peraturan Kalurahan Tirtomartani tentang Pungutan Kalurahan.  Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan

Fakultas Hukum UGM dan Datun Kejati DIY Dampingi Penyusunan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang Pungutan Kalurahan Read More »

Cegah Jerat Pidana Berulang bagi Wajib Pajak, Agung Pamula Ariyanto Gagas Asas Una Via dalam Ujian Terbuka Doktor FH UGM

Ketidakpastian dalam menentukan apakah suatu kekeliruan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak akan diselesaikan lewat denda administratif atau langsung diseret ke ranah pidana masih menjadi momok bagi dunia usaha di Indonesia. Selama ini, ketiadaan parameter sektoral yang tegas kerap memicu disparitas tindakan aparat penegak hukum dan menimbulkan risiko penghukuman ganda (double punishment) atas satu peristiwa hukum

Cegah Jerat Pidana Berulang bagi Wajib Pajak, Agung Pamula Ariyanto Gagas Asas Una Via dalam Ujian Terbuka Doktor FH UGM Read More »

PKBH FH UGM Assists Bendung Village in Developing Legal Certainty-Based Regulation on Village Levies

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PKBH FH UGM) bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kejati DIY) menyelenggarakan penyuluhan hukum dalam rangka pendampingan penyusunan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Pungutan bagi Pemerintah Kalurahan Bendung, Kabupaten Gunungkidul. Kegiatan yang dilaksanakan pada Rabu (16/9/2026) di Ruang Pusat Kajian FH UGM tersebut dihadiri

PKBH FH UGM Assists Bendung Village in Developing Legal Certainty-Based Regulation on Village Levies Read More »

PUKAT FH UGM Bersama KPK RI dan UNODC Gelar Seminar “RUU Perampasan Aset: Peluang Pemberantasan Korupsi dan Risiko Penyalahgunaan Kewenangan”

Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) menyelenggarakan seminar bertema “RUU Perampasan Aset: Peluang Pemberantasan Korupsi dan Risiko Penyalahgunaan Kewenangan”. Seminar ini membahas perkembangan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, penguatan mekanisme pemulihan aset hasil tindak pidana, serta peluang dan risiko penerapan mekanisme non-conviction-based forfeiture dalam pemberantasan korupsi. Kegiatan berlangsung pada Senin

PUKAT FH UGM Bersama KPK RI dan UNODC Gelar Seminar “RUU Perampasan Aset: Peluang Pemberantasan Korupsi dan Risiko Penyalahgunaan Kewenangan” Read More »

Scroll to Top