Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) menerima kunjungan edukatif dari Madrasah Aliyah Pondok Pesantren (MA PP) Al Fatah Maos, Cilacap, pada Selasa (27/1/2026). Kegiatan ini diikuti oleh 39 siswa beserta 8 pendamping sebagai bagian dari program pengenalan dunia perguruan tinggi. Rombongan disambut secara resmi di lingkungan Fakultas Hukum UGM. Sambutan pertama disampaikan oleh Kepala […]
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), melalui Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) bersama Lembaga Pembinaan Perempuan (LAPUJA) Kelas IIB Yogyakarta adakan pertemuan pada Kamis (22/1/2026). Pertemuan diselenggarakan pada pukul 09:00 WIB yang dihadiri oleh Prof. Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Sistem Informasi
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), melalui Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) bersama Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta dan Radio Republik Indonesia (RRI) Pro 2 Yogyakarta berhasil melaksanakan siaran penyuluhan hukum bertajuk “Santai Siang: Menuju Awal Baru: Hak Asasi Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Kembali Ke Masyarakat Pasca LPKA”.
Program Pascasarjana menyelenggarakan kegiatan Pelepasan Wisudawan Pascasarjana Periode II Tahun Akademik 2025/2026 pada Rabu (21/1/2026). Sebanyak 89 wisudawan dari enam program studi magister secara resmi dilepas dalam acara yang berlangsung di lingkungan kampus tersebut. Kegiatan pelepasan dipimpin oleh Prof. Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan
Progam Pascasarjana Fakultas Hukum UGM Luluskan 89 Wisudawan Read More »
Tisa Windayani, mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PDIH FH UGM), resmi menyandang gelar doktor setelah berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul Eksistensi Ketentuan Pidana Dalam Program Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Bagi Bayi. Ujian terbuka ini diselenggarakan pada Rabu (14/1/2026), bertempat di Ruang 3.1.1 Gedung 3 Lantai 1 FH UGM. Penelitian
Dosen Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), Prof. Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M., resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar dalam bidang Hukum Kelembagaan Negara, Kamis (15/1/2026), bertempat di Balai Senat UGM. Dalam pidato pengukuhannya yang berjudul “Konservatisme yang Menguat dan Independensi Lembaga Negara yang Melemah: Mencari Relasi dan Mendedah Jalan
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) bersama Kementerian Hukum Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan menyelenggarakan Uji Publik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kegiatan ini dilaksanakan di Auditorium Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada Rabu (14/1/2025). Uji Publik ini digelar sehubungan dengan telah disusunnya RUU Perlindungan Saksi dan Korban yang baru berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun
FH UGM dan Kemenkum RI Gelar Uji Publik RUU Perlindungan Saksi dan Korban Read More »
Sabtu (27/12/2025), Dosen Departemen Hukum Islam Fakultas Hukum UGM, Prof. Dr. Hartini, S.H., M.Si. menjadi narasumber dalam kegiatan webinar Kolokium Hukum Islam Kontemplasi Akhir Tahun 2025 berjudul Solusi Hakiki Untuk Negeri : Menuju Baldatun Thoyyibatun WaRabbun Ghofur. Webinar ini diselenggarakan oleh Asosiasi Dosen Hukum Islam Indonesia (ADHII) bekerja sama dengan Lembaga Kajian Islam dan Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) secara resmi melaksanakan kegiatan penerjunan mahasiswa magang di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kejati DIY). Periode magang ini diikuti oleh 12 mahasiswa Program Sarjana (S1) FH UGM. Kegiatan penerjunan ini dilaksanakan Senin (5/1/2026). Program magang akan berlangsung hingga 5 Februari 2026. Program ini merupakan bagian dari upaya FH
Tekanan perekonomian global, meningkatnya kompetisi perdagangan internasional, serta masuknya produk impor berharga murah telah menurunkan daya saing industri dalam negeri, khususnya industri padat karya. Kondisi ini berdampak langsung pada penurunan utilitas produksi, melemahnya arus kas perusahaan, tertundanya modernisasi mesin dan peralatan, serta meningkatnya risiko pemutusan hubungan kerja dan rendahnya penyerapan tenaga kerja baru. Permasalahan tersebut
