Seorang Dokter Raih Gelar Doktor di Fakultas Hukum

img_3420

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada kembali menggelar Ujian Promosi Doktor pada hari Jumat (21/10). Promovendus kali ini ialah dr. Budiman, S.H., MS., M. Hum., seorang Purna Tugas, Dokter Fungsional Kemenkum Ham Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia mengangkat desertasi berkaitan dengan pertanggungjawaban perdata dokter swasta yang menangani pasien penderita Steven Johnson Syndrome, suatu penyakit kulit disebabkan oleh hipersensitivitas karena obat-obatan. Penyakit ini jarang dijumpai di masyarakat. “bisa seorang dokter yang praktik 30 atau 40 tahun belum pernah mendapatkan satu pun pasien yang mempunyai penyakit tersebut,” ujarnya.

Budiman saat mempertahankan desertasinya yang berjudul Pertanggungjwaban Perdata Dokter dengan Pasien Sindrom Stevens Johnson pada Praktek Swasta di Kota Yogyakarta mengaku tertarik mengangkat isu ini, mengingat Steven Johnson Syndrome merupakan penyakit yang bersifat unpredictable, tidak dapat diduga. Gelaja Steven Johnson Syndrome baru timbul setelah pasien mengonsumsi obat untuk menyembuhkan penyakit yang sedang ia derita, misalnya demam. Bisa jadi obat tersebut, bukannya menyembuhkan penyakit awal tetapi memunculkan Steven Johnson Syndrome  yang tidak terdeteksi pada diagnosa awal.

Ketika dihubungkan dengan keadaan memaksa (overmacht), dokter bisa mengalami kebimbangan ketika mengobati pasien. Dokter memiliki kewajiban memberi pasien obat setelah melakukan diagnosa walaupun setiap orang memiliki potensi untuk menderita Steven Johnson Syndrom. “Dikaitkan pada keadaan memaksa karena dokter pada satu posisi dilema; diobati bisa berakibat Steven Johnson Syndrome, tidak diobati bisa disalahkan,” jelas Pria kelahiran Solo ini.

Pada kesimpulan desertasinya, Budiman menyampaikan bahwa pertama, dokter praktek swasta yang mendapat pasien dengan Sindrom Stevens Johnson menurut hukum perdata tidak dapat dinyatakan bersalah, karena hal ini termasuk risiko pengobatan. Kedua, tidak ada pertanggungjawaban perdata dokter praktek swasta karena hal tersebut merupakan keadaan memaksa dan dokter tidak bersalah, serta kelanjutan moral dengan merujuk pasien ke rumah sakit atau kepada dokter yang berkompeten menangani kasus ini.

Pria yang berkecimpung dalam dua disiplin ilmu, ilmu kedokteran dan ilmu hukum, ini berhasil lulus dengan predikat memuaskan. Budiman merupakan doktor ke 142 Yang lulus dari FH UGM. (lita/Irzi)

TAGS :  

Latest News

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan (KMMH) Fakultas HukumUniversitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Mahkamah KonstitusiYogyakarta, 31 …

Eksaminasi Publik Putusan MA soal Suku Awyu: Sorotan atas Keadilan Substantif, Hak Adat, dan Krisis Ekologis Papua

Jumat (2/05/2025), Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM, Greenpeace Indonesia, dan Pusaka Bentala Rakyat menggelar, “Eksaminasi Publik Putusan 458 K/TUN/LH/2024 atas Kasus …

Diskusi PANDEKHA FH UGM Soroti Urgensi Serikat Pekerja dalam Era Deregulasi

Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PANDEKHA FH UGM) sukses menggelar diskusi publik bertajuk “Dari Ruang Publik ke Ruang Akademik: …

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan (KMMH) Fakultas HukumUniversitas Gadjah Mada bekerjasama dengan …

Jumat (2/05/2025), Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM, Greenpeace Indonesia, dan Pusaka Bentala Rakyat menggelar, “Eksaminasi Publik Putusan 458 …

Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PANDEKHA FH UGM) sukses menggelar diskusi publik bertajuk “Dari Ruang Publik …

Fakultas Hukum UGM melalui mahasiswa S2 Program Studi Magister Hukum Kesehatan, dan Unit Kerja Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) telah sukses melaksanakan …

Scroll to Top