Sejumlah Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM Ikuti Rapat Koordinasi Majelis Pengawas DIY

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Kemenkumham DIY) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Pengawas Daerah Notaris Se-Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (24/09/24). 

Dalam rapat tersebut, hadir beberapa dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM yang dipercaya sebagai anggota Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, serta Majelis Kehormatan Notaris. Hal itu juga menjadi tindak lanjut kerja sama antara Fakultas Hukum UGM dan Kanwil Kemenkumham DIY.  

Beberapa dosen yang hadir meliputi Dr. Hartini, S.H., M.Si dan Nailul Amani, S.H., M. H selaku anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Kulonprogo; Dr. Murti Dewi, S.H., M. Hum dan Dr. Destri Budi Nugraheni, S.H., M.S.I. selaku anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul; Dr. Yulkarnain Harahab, S.H., M.Si selaku anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Gunung Kidul; Dr. Antari Innaka T, S.H., M. Hum selaku anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman serta R. Sumendro S.H., Heri Sabto Widodo, S.H., dan Dr. jur. Any Andjarwati, S.H., M.jur. selaku anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta. Rapat tersebut turut dihadiri Majelis Kehormatan Notaris yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si. dan Dwi Haryati, S.H., M.H.

Kegiatan rapat digelar di Alana Hotel & Convention Centre, dengan mengangkat tema “Penguatan Peran Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah guna Mewujudkan Kepatuhan Notaris terhadap UUJN serta Kode Etik Notaris di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta”.

Adanya kegiatan tersebut diharapkan segenap anggota dapat menjalankan komitmen untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan dan perilaku notaris berdasarkan UUJN serta Kode Etik Notaris. 

Acara ini turut menjadi momen penting untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah, notaris, dan akademisi dalam penegakan hukum di Indonesia, yang sejalan dengan Poin 17 SGDs yaitu Kerja Sama untuk Meraih Tujuan.

Penulis:Pengelola Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM

TAGS :  

Latest News

Interactive Talkshow Ke-MIH-an: MIH FH UGM Kenalkan Program Studi Hukum Lanjutan dan Komitmen terhadap SDGs

Program Magister Ilmu Hukum (MIH) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) kembali menggelar kegiatan Interactive Talkshow Ke-MIH-an pada Selasa (27/5/025). Acara yang dilaksanakan secara …

Mahasiswa FH UGM Raih Juara 2 dalam Kompetisi Legal Opinion VLC 2025

Dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Shelina Theodora dan Dhea Praja Gupta, berhasil meraih Juara 2 dalam ajang Kompetisi Legal Opinion pada Veteran Legal …

Mendorong Kepedulian Masyarakat Terhadap Isu Hukum Kesehatan di Wilayah DTPK: Edukasi Mahasiswa MHKes Fakultas Hukum UGM melalui Program Pro Justicia TVRI Yogyakarta

Setelah sukses menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas pada bulan April hingga Mei 2025, Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Kesehatan (Prodi MHKes) dan Pusat …

Program Magister Ilmu Hukum (MIH) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) kembali menggelar kegiatan Interactive Talkshow Ke-MIH-an pada Selasa (27/5/025). Acara …

Dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Shelina Theodora dan Dhea Praja Gupta, berhasil meraih Juara 2 dalam ajang Kompetisi Legal Opinion …

Setelah sukses menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas pada bulan April hingga Mei 2025, Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Kesehatan (Prodi …

Dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Shelina Theodora dan Dhea Praja Gupta, berhasil meraih Juara 2 Kompetisi Legal Opinion dalam ajang …

Scroll to Top