Penyuluhan Hukum Suluh Praja di Kalurahan Ngentakrejo: Memahami Hukum untuk Masyarakat yang Berdaya

Senin (26/02/2024) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) dan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyelenggarakan penyuluhan hukum Suluh Praja di Kalurahan Ngentakrejo, Kulon Progo. Acara ini dihadiri oleh sejumlah warga masyarakat dan dipimpin oleh Kepala Desa, Sumardi, yang memberikan sambutan pembukaan.

Dalam acara ini, Kejaksaan Tinggi DIY menyampaikan materi tentang fungsi dan tupoksi Kejati DIY serta alur pelaporan kepada Kejaksaan Tinggi DIY. Sementara itu, Dr. Agus Sudaryanto, S.H., M.Si. dari FH UGM menjelaskan peraturan tentang tanah kas desa sebelum dan setelah adanya Undang-Undang Keistimewaan. Di sini terungkap bahwa regulasi terkait tanah harus disertifikasi dan dikoordinasikan dengan pemerintah desa. Selanjutnya ada pemaparan tentang hukum waris Islam oleh Dr. Khotibul Umam, S.H., LL.M.. Pemaparan ini juga menjadi bagian penting dalam penyuluhan hukum kali ini. Dalam sesi tanya jawab, masyarakat dapat mengajukan berbagai pertanyaan terkait dengan tanah dan waris, termasuk masalah tanah tenggelam atau wedi kengser. Para narasumber memberikan jawaban yang informatif, mengedepankan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dan menekankan pentingnya memahami peraturan yang berlaku.

Pembahasan dalam acara ini memberikan kontribusi terhadap pencapaian berbagai Sustainable Development Goals (SDGs), poin 11 yaitu Pemukiman dan Perkotaan yang Berkelanjutan, dengan memberikan pemahaman terhadap regulasi terkait tanah, serta poin 16 yaitu Keadilan dengan mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban hukum mereka.

“Penyuluhan Hukum Suluh Praja di Kalurahan Ngentakrejo adalah langkah konkret dalam memberdayakan masyarakat melalui pemahaman hukum yang lebih baik. Kami berharap acara ini memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari,” kata perwakilan dari FH UGM.

Acara ini menegaskan komitmen FH UGM dan Kejaksaan Tinggi DIY dalam mendukung pembangunan hukum yang berkeadilan dan berpihak kepada masyarakat.

Penulis : Pramita Putri Rahmadhani

TAGS :  

Latest News

Magister Ilmu Hukum UGM Kampus Jakarta Gelar Seminar Nasional bertajuk “⁠Problematika Hukum Penerapan Business Judgement Rules di BUMN dalam Perkara Pidana”

Program Studi Magister Ilmu Hukum UGM (Kampus Jakarta) menggelar acara Seminar Nasional “⁠Problematika Hukum Penerapan Business Judgement Rules di BUMN dalam Perkara Pidana” secara hybrid pada Sabtu …

Natural Resources Governance Studies (NRGS) Faculty Of Law Ugm And Indonesian Energy Dispute Arbitration Board (BASE) Organize National Seminar On “Legal Aspects Of Natural Gas Industry Practices In The Energy Transition Era”

Jumat (14/11/2025), telah terselenggara Seminar Nasional yang bertajuk “Aspek Hukum Perkembangan Praktik Industri Gas Bumi di Era Transisi Energi” bertempat di Auditorium Gedung B Fakultas …

PKBH Faculty Of Law Ugm Holds First-Term 2025 "Suluh Praja" Coordination Meeting With DIY High Prosecutor's Office

Selasa (11/02/2025), Fakultas Hukum UGM melalui Unit Kerja Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) telah melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Penyuluhan Hukum “Suluh Praja” Termin I Tahun …

Program Studi Magister Ilmu Hukum UGM (Kampus Jakarta) menggelar acara Seminar Nasional “⁠Problematika Hukum Penerapan Business Judgement Rules di BUMN dalam Perkara Pidana” secara …

Jumat (14/11/2025), telah terselenggara Seminar Nasional yang bertajuk “Aspek Hukum Perkembangan Praktik Industri Gas Bumi di Era Transisi Energi” bertempat di Auditorium …

Selasa (11/02/2025), Fakultas Hukum UGM melalui Unit Kerja Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) telah melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Penyuluhan Hukum “Suluh Praja” …

Jumat (7/2/2025), Fakultas Hukum UGM melalui Unit Kerja Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) telah melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) …

Scroll to Top