Keseimbangan Kepentingan Dalam Pengadaan Tanah

law3Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, SH, MCL, MPA. dikenal sebagai sosok yang kritis. Pada usianya yang menginjak menginjak 66 tahun, beliau masih terus berkarya.  Guru Besar Hukum Agraria UGM yang pensiun tahun 2014 masih sangat sehat. Pada Sabtu, 3 Oktober 2015 berlokasi di Gedung III Ruang 3.1.1 Fakultas Hukum UGM, beliau meluncurkan bukunya  yang berjudul Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah Di Indonesia : Dari Keputusan Presiden Sampai Undang – Undang.

            Buku setebal 133 halaman ini mengangkat permasalahan utama tentang keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan perseorangan dalam pengadaan tanah di Indonesia. Regulasi sebagai landasan pengadaan tanah pun selalu berkembang dan mengalami perubahan seiring dengan semakin rumitnya permasalahan dalam penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah. Arah kebijakan serta visi dan misi pemerintah jelas mewarnai penyusunan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah.

            Dalam buku ini dipaparkan upaya untuk mencapai keseimbangan tersebut dalam tiga landasan hukum pengadaan tanah, yakni Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yo. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, berikut peraturan pelaksanaan masing-masing.

            Hadir dalam acara ini, Prof.Dr. Saldi Isra, S.H., LLM, Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, yang memberikan tanggapan berjudul “Relevansi Pendekatan Sistem dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan”. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Prof. Dr. Ir. Budi Mulyanto, MS., juga menyampaikan komentarnya bertajuk, “Potensi Keberhasilan dan Hambatan dalam Pengadaan Tanah Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012”(ReporterFH/Sekar-Lita)

TAGS :  

Latest News

[PENDAFTARAN PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT FH UGM ANGKATAN XIX TAHUN 2026 BERSAMA PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA RUMAH BERSAMA ADVOKAT (PERADI RBA)]

Halo, Sobat Justicia! Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada berkolaborasi dengan Perhimpunan Advokat Indonesia Rumah Bersama Advokat (PERADI RBA) menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat Angkatan XIX …

STRENGTHENING THE UNDERSTANDING OF CITIZENSHIP: FACULTY OF LAW UGM AND TVRI YOGYAKARTA HOLD LEGAL EDUCATION BROADCAST ON THE IMPLICATIONS OF NATURALIZATION AND HUMAN MOBILITY IN THE MODERN ERA

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) bersama TVRI Yogyakarta berhasil melaksanakan siaran penyuluhan hukum bertajuk “Pro Justicia: Implikasi Naturalisasi dan Mobilisasi Manusia di Era Kini: …

FH UGM Gelar Pelepasan Purna Tugas Dr. Sulastriyono setelah 38 Tahun Mengabdi di Departemen Hukum Adat

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan acara Pelepasan Purna Tugas bagi Dr. Sulastriyono, S.H., M.Si., dosen Departemen Hukum Adat pada Jumat (6/3/2026). Kegiatan ini menjadi …

Scroll to Top