Keseimbangan Kepentingan Dalam Pengadaan Tanah

law3Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, SH, MCL, MPA. dikenal sebagai sosok yang kritis. Pada usianya yang menginjak menginjak 66 tahun, beliau masih terus berkarya.  Guru Besar Hukum Agraria UGM yang pensiun tahun 2014 masih sangat sehat. Pada Sabtu, 3 Oktober 2015 berlokasi di Gedung III Ruang 3.1.1 Fakultas Hukum UGM, beliau meluncurkan bukunya  yang berjudul Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah Di Indonesia : Dari Keputusan Presiden Sampai Undang – Undang.

            Buku setebal 133 halaman ini mengangkat permasalahan utama tentang keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan perseorangan dalam pengadaan tanah di Indonesia. Regulasi sebagai landasan pengadaan tanah pun selalu berkembang dan mengalami perubahan seiring dengan semakin rumitnya permasalahan dalam penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah. Arah kebijakan serta visi dan misi pemerintah jelas mewarnai penyusunan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah.

            Dalam buku ini dipaparkan upaya untuk mencapai keseimbangan tersebut dalam tiga landasan hukum pengadaan tanah, yakni Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yo. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, berikut peraturan pelaksanaan masing-masing.

            Hadir dalam acara ini, Prof.Dr. Saldi Isra, S.H., LLM, Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, yang memberikan tanggapan berjudul “Relevansi Pendekatan Sistem dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan”. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Prof. Dr. Ir. Budi Mulyanto, MS., juga menyampaikan komentarnya bertajuk, “Potensi Keberhasilan dan Hambatan dalam Pengadaan Tanah Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012”(ReporterFH/Sekar-Lita)

TAGS :  

Latest News

Tim Speciality FH UGM Raih Juara 2 dan Best Oralist II di Kompetisi Debat Hukum Nasional PLC 2024

Pada Kompetisi Debat Hukum Nasional PLC 2024, Speciality FH UGM mengirimkan tim yang terdiri atas Bintang Ratu Excelluna R.P. (FH 2022), Fadilla Arafah Rahardjo (FH …

FH UGM dan BIN Lakukan Penjajakan Kerja Sama Strategis untuk Pengembangan SDM dan Penelitian di Bidang Hukum

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada telah melaksanakan kegiatan penjajakan kerja sama dengan Badan Intelijen Negara (BIN) Republik Indonesia pada senin (23/12/2024). Kegiatan penjajakan ini merupakan …

JUMAT MERIAH DI KIDS CORNER

Dalam rangka memperkenalkan program After School, Kids Corner membuka kegiatan Jumat Meriah bagi putra-putri Dosen – Tendik di lingkungan Fakultas Hukum UGM. Jumat Meriah tersebut …

Pada Kompetisi Debat Hukum Nasional PLC 2024, Speciality FH UGM mengirimkan tim yang terdiri atas Bintang Ratu Excelluna R.P. (FH 2022), Fadilla …

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada telah melaksanakan kegiatan penjajakan kerja sama dengan Badan Intelijen Negara (BIN) Republik Indonesia pada senin (23/12/2024). Kegiatan …

Dalam rangka memperkenalkan program After School, Kids Corner membuka kegiatan Jumat Meriah bagi putra-putri Dosen – Tendik di lingkungan Fakultas Hukum UGM. …

Prodi Magister Hukum Kesehatan Universitas Gadjah Mada sukses menggelar Seminar Nasional dengan judul “Strategi Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan …

Scroll to Top