Badan Intelijen Negara Inisiasi Kerja Sama Pendidikan dengan Fakultas Hukum UGM

Kamis (5/09/24), Dekan Fakultas Hukum UGM, Dahliana Hasan., S.H., M.Tax., Ph.D menerima kunjungan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah D.I.Yogyakarta (KABINDA DIY), Brigjen TNI Rachmad Puji Susetyo., S.IP., M.Si. Kunjungan ini merupakan kegiatan inisiasi kerja sama Fakultas Hukum UGM dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam bidang pendidikan. Kerja sama pendidikan ini adalah bentuk komitmen Fakultas Hukum UGM khususnya Program Studi Magister dalam menciptakan Sumber Daya Manusia yang unggul.

Brigjen Rachmad mengatakan BIN memiliki Sekolah Intelijen Negara (STIN). Akan tetapi peningkatan keilmuan diluar bidang intelijen sangat diperlukan. Hal ini menjadi kan kerja sama Badan Intelijen Negara (BIN) dengan Fakultas Hukum UGM sangat penting. Intelijen Medis yang sedang dikembangkan di BIN sangat membutuhkan SDM hukum kesehatan yang kompeten. Pengembangan ilmu kedokteran intelijen harus sejalan dengan kemampuan hukum yang baik. Rachmad juga berharap, ke depannya kerja sama Pendidikan ini berkembang menjadi kerja sama dibidang penelitian dan pengabdian.

Prodi Magister Hukum Kesehatan FH UGM, merupakan Prodi Hukum Kesehatan pertama di Indonesia dengan gelar M.H.Kes. Hukum Kesehatan merupakan ilmu multidisipliner antara kesehatan dan hukum. Dosen pengampu merupakan ahli dibidangnya serta praktisi yang berpengalaman. Dekan FH UGM menjelaskan bahwa Prodi Magister Hukum Kesehatan ini adalah prodi terbaru di Program Magister Hukum FH UGM, sehingga perbaikan peningkatan kualitas terus dilakukan. Pertemuan inisiasi kerja sama Pendidikan berjalan dengan baik. Kedua pihak sepakat bahwa program-program kerja sama yang akan dilaksanakan dapat bermanfaat untuk kedua belah pihak dan masyarakat Indonesia.

TAGS :  

Latest News

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan (KMMH) Fakultas HukumUniversitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Mahkamah KonstitusiYogyakarta, 31 …

Eksaminasi Publik Putusan MA soal Suku Awyu: Sorotan atas Keadilan Substantif, Hak Adat, dan Krisis Ekologis Papua

Jumat (2/05/2025), Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM, Greenpeace Indonesia, dan Pusaka Bentala Rakyat menggelar, “Eksaminasi Publik Putusan 458 K/TUN/LH/2024 atas Kasus …

Diskusi PANDEKHA FH UGM Soroti Urgensi Serikat Pekerja dalam Era Deregulasi

Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PANDEKHA FH UGM) sukses menggelar diskusi publik bertajuk “Dari Ruang Publik ke Ruang Akademik: …

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan (KMMH) Fakultas HukumUniversitas Gadjah Mada bekerjasama dengan …

Jumat (2/05/2025), Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM, Greenpeace Indonesia, dan Pusaka Bentala Rakyat menggelar, “Eksaminasi Publik Putusan 458 …

Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PANDEKHA FH UGM) sukses menggelar diskusi publik bertajuk “Dari Ruang Publik …

Fakultas Hukum UGM melalui mahasiswa S2 Program Studi Magister Hukum Kesehatan, dan Unit Kerja Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) telah sukses melaksanakan …

Scroll to Top