Departemen Hukum Islam Sesuaikan Bahan Ajar dengan Perkembangan di Masyarakat, Libatkan Disdukcapil, Pengadilan Agama, Hingga MUI

Departemen Hukum Islam FH UGM menyelenggarakan Workshop Pengkinian Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Perkawinan dan Kewarisan Islam dengan menyesuaikan perkembangan di masyarakat. Workshop ini dilaksanakan pada Senin (25/11/2024), di Hotel Grand Tjokro, Yogyakarta.

Tujuan diselenggarakan workshop adalah untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memperoleh masukan tentang  struktur dan substansi materi mata kuliah Hukum Perkawinan dan Kewarisan Islam yang mengakomodir perkembangan di masyarakat, perkembangan regulasi dan produk pengadilan dalam bidang hukum perkawinan dan kewarisan Islam, serta permasalahan di masyarakat di bidang hukum perkawinan dan kewarisan. 

Workshop dihadiri oleh seluruh dosen Departemen Hukum Islam FH UGM dan melibatkan stakeholder terkait. Beberapa yang hadir antara lain, Dr. KH. Ahmad Zuhdi Muhdlor, S.H, M.Hum. selaku Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. Latifah Setyawati, S.H., M.Hum. selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Wonosari, Dra. Mayawati Jati Lestari, MT. selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sleman, dan Nur Kumala Pramuwardhani, S.I.P. selaku Analis kebijakan Ahli Muda Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Yogyakarta. 

Workshop diawali dengan pembukaan serta arahan pelaksanaan workshop oleh Ketua Departemen Hukum Islam FH UGM, Dr. Hartini, S.H., M.Si.. Kemudian dilanjutkan dengan  penyampaian identifikasi, evaluasi serta masukan tentang bahan ajar mata kuliah Hukum Perkawinan dan Kewarisan Islam secara berurutan oleh narasumber yakni Dr. KH. Ahmad Zuhdi Muhdlor, S.H, M.Hum., Nur Kumala Pramuwardhani, S.I.P., Dra. Mayawati Jati Lestari, MT., dan Dr. Latifah Setyawati, S.H., M.Hum. 

Pada workshop ini, seluruh dosen Departemen Hukum Islam FH UGM, yaitu Dr. Hartini, S.H., M.Si., Dr. Muhaimin, S.H., M.Kn.,  Dr. Yulkarnain Harahab, S.H., M.Si., Dr. Destri Budi Nugraheni, S.H., M.S.I., Dr. Khotibul Umam, S.H., LL.M., dan Haniah Ilhami, S.H., LL.M. juga aktif untuk menanggapi penyampaian para narasumber, memberikan identifikasi, evaluasi serta masukan tentang bahan ajar mata kuliah Hukum Perkawinan dan Kewarisan Islam, maupun membahas isu-isu hukum terkait. 

Harapannya melalui kegiatan workshop ini, mata kuliah Hukum Perkawinan dan Kewarisan Islam dapat sesuai dengan perkembangan di masyarakat, terciptanya bahan pembelajaran yang berkualitas, serta terdapat persamaan persepsi antara akademisi dan stakeholder terkait seperti MUI, Pengadilan Agama, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal demikian juga sesuai dengan indikator ke-4 (empat) tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) yaitu quality education. 

Penulis : Dita Elvia Kusuma Putri  (Departemen Hukum Islam)
Editor: PR

TAGS :  

Latest News

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan (KMMH) Fakultas HukumUniversitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Mahkamah KonstitusiYogyakarta, 31 …

Eksaminasi Publik Putusan MA soal Suku Awyu: Sorotan atas Keadilan Substantif, Hak Adat, dan Krisis Ekologis Papua

Jumat (2/05/2025), Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM, Greenpeace Indonesia, dan Pusaka Bentala Rakyat menggelar, “Eksaminasi Publik Putusan 458 K/TUN/LH/2024 atas Kasus …

Diskusi PANDEKHA FH UGM Soroti Urgensi Serikat Pekerja dalam Era Deregulasi

Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PANDEKHA FH UGM) sukses menggelar diskusi publik bertajuk “Dari Ruang Publik ke Ruang Akademik: …

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan (KMMH) Fakultas HukumUniversitas Gadjah Mada bekerjasama dengan …

Jumat (2/05/2025), Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM, Greenpeace Indonesia, dan Pusaka Bentala Rakyat menggelar, “Eksaminasi Publik Putusan 458 …

Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PANDEKHA FH UGM) sukses menggelar diskusi publik bertajuk “Dari Ruang Publik …

Fakultas Hukum UGM melalui mahasiswa S2 Program Studi Magister Hukum Kesehatan, dan Unit Kerja Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) telah sukses melaksanakan …

Scroll to Top