Tata Wijayanta (Prof. Dr., S.H., M.Hum.)

Mata Kuliah

Title

Recognition of Foreign Insolvency Proceedings: A Comparative Study between the Laws of Indonesia and South Korea
Fair Decisions as the Manifestation of Judges’ Morality in the Implementation of Judicial Power in Indonesia
Deadline Settlement of Petition for Declaration of Bankruptcy Before The Commercial Court and The Legal Consequences According to Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspencion of Debt Payment Obligations
Pengurusan dan Penjualan Harta Oleh Balai Harta Peninggalan (Tinjauan Terhadap Tugas dan Prosedur/Tatacara Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit)
Perkembangan Pengaturan Mediasi Dalam Penyelesaian Permohonan Kepailitan Di Pengadilan Niaga
Implementasi dan Implikasi Pasal 9 Huruf a Butir 4 Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/ 2010 tentang Program Penjaminan Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2014
Batas Waktu Penyelesaian Permohonan Kepailitan di Pengadilan Niaga dan Akibat Hukumnya Menurut Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Peran Organisasi Penyandang Disabilitas dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Program Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
Mengurangi Penumpukan Perkara Perdata Melalui Mediasi Di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ( Perma RI ) Nomor I Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Mengurangi Penumpukan Perkara Perdata Melalui Mediasi di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma RI) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Undang-Undang dan Praktik Kepailitan
Menggagas Reformasi Birokrasi Yudikatif
Larangan Mediasi dalam Permohonan Kepailitan di Pengadilan Niaga
Kewajiban Mewakilkan Perkara Kepada Advokat dalam Perkara Permohonan Kepailitan di Pengadilan Niaga
Pilihan Mediator Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri di Lingkungan Pengadilan Tinggi Yogyakarta
Kajian Tentang Disparitas Putusan Kepailitan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat no.48/Pailit/2012/PN.Niaga JKT.PST Dengan Putusan Mahkamah Agung no.704 K/PDT.SUS/2012)
Analisis Kebutuhan Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri di Lingkungan Pengadilan Tinggi Yogyakarta
Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004
Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan pengadilan niaga
DISPARITAS PUTUSAN PERKARA SENGKETA TANAH TERKAIT PENERAPAN HUKUM FORMIL
Studi Evaluatif Peran Hakim Ad Hoc Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Pengadilan Hubungan Industrial
Studi Evaluatif Peran Hakim Ad Hoc Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Pengadilan Hubungan Industrial
Bantuan Hukum Golongan Tidak Mampu dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta
Perbedaan pendapat dalam putusan-putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman
Hambatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Hak Keadilan Perdata (Obstructions to the People’s Accessibility towards their Civil Law Rights of Justice)
Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan
Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga Baru
Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya terhadap Konsep Kebenaran Formal
Kajian hukum tentang pernerapan pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan asuransi
KAJIAN PERBANDINGAN PENGATURAN KEPAILITAN DALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI BEBERAPA NEGARA ANGGOTA ASEAN
PRAKTEK PENERAPAN PERBEDAAN PENDAPATAN DALAM PUTUSAN PERKARA PERDATA DAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN
PENERAPAN PRINSIP HAKIM PASIF DAN AKTIF DALAM HUKUM ACARA PERDATA DAN RELEVANSINYA TERHADAP KONSEP KEBENARAN FORMIL
Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Menyelesaikan Perkara Perniagaan Lain Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
Perkembangan Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) dalam Putusan Kepailitan Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
Hakim Ad Hoc Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Setelah Berlakunya Perma RI Nomor 2 Tahun 2000
Tinjauan Yuridis Tentang Mahkamah Agung Indonesia dan High Court of Australia Dalam Kaitannya dengan Penegakan Hukum (Rule of Law)
Hakim Ad Hoc dalam penyelesiaian sengketa kepailitan di Pengadilan Niaga
PARTISIPASI MASYARAKAT SEKITAR HUTAN LINDUNG DALAM KEGIATAN REBOISASI PASCA KEBAKARAN HUTANStudi Kasus: Di Kawasan Hutan Lindung Lereng Selatan Gunung Merapi
Perkembangan Penerapan Klausula Arbitrase dalam Hubungannya dengan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri
PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA ISLAM DAN KRISTEN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974