SDG 10: Berkurangnya Kesenjangan

CLS FH UGM dan RRI Yogyakarta Siarkan Diskusi “Kiat Komunikasi Publik : Etika Konstitusi dan Moralitas Pejabat”

Constitutional Law Society (CLS) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) bekerja sama dengan RRI Yogyakarta untuk menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum yang membahas etika dan moralitas pejabat publik dalam berkomunikasi di ruang publik pada Rabu (19/8/2026). Kegiatan ini menghadirkan dua pembicara, yaitu Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn. selaku akademisi Hukum Administrasi Negara (HAN) dan

CLS FH UGM dan RRI Yogyakarta Siarkan Diskusi “Kiat Komunikasi Publik : Etika Konstitusi dan Moralitas Pejabat” Read More »

FH UGM Gelar Diskusi Publik tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Departemen Hukum Agraria Fakultas Hukum UGM menyelenggarakan Diskusi Publik bertajuk “Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum: Makna, Norma, dan Realita” pada Sabtu (26/9/2026), di Ruang 3.1.1. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka purna tugas Rafael Edy Bosko, S.H., MIL., yang telah mengabdi sebagai dosen di Departemen Hukum Agraria Fakultas Hukum UGM selama

FH UGM Gelar Diskusi Publik tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Read More »

Darurat KDRT, KMFH UGM Siarkan Penyuluhan Tentang Perlindungan KDRT dari Perspektif Hukum Nasional dan Agama Islam

​​​​Keluarga Muslim Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (KMFH UGM) menggelar penyuluhan hukum melalui siaran di radio RRI Pro 2 Yogyakarta pada Rabu (20/05/2026) pukul 11:45 WIB. Kegiatan ini menghadirkan dua orang akademisi, yakni Prof. Dr. Hartini, S.H., M.Si., Guru Besar Penyelesaian Perkara Bidang Hukum Islam di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) dan Rita

Darurat KDRT, KMFH UGM Siarkan Penyuluhan Tentang Perlindungan KDRT dari Perspektif Hukum Nasional dan Agama Islam Read More »

Penyuluhan Hukum MIH & LLM di Desa Margosari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta

Rabu (16/9/2026), Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) menyelenggarakan kegiatan Penyuluhan Hukum bagi masyarakat dan perangkat Desa Margosari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan yang dilaksanakan secara luring pada pukul 09.00–12.30 WIB ini merupakan bagian dari pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat. Penyuluhan

Penyuluhan Hukum MIH & LLM di Desa Margosari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta Read More »

LGS FH UGM Rampungkan Kertas Kebijakan Pengelolaan Dana Bantuan Korban, Soroti Restitusi Korban Kekerasan Seksual yang Nyaris Tak Terbayar

Pusat Kajian Law, Gender and Society Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (LGS FH UGM) merampungkan kertas kebijakan berjudul “Pengelolaan Dana Bantuan Korban (DBK) bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban”. Kajian ini disusun bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sepanjang September hingga Desember

LGS FH UGM Rampungkan Kertas Kebijakan Pengelolaan Dana Bantuan Korban, Soroti Restitusi Korban Kekerasan Seksual yang Nyaris Tak Terbayar Read More »

Tim LGS FH UGM Susun Kertas Kebijakan RUU HAM untuk Komnas Perempuan, Temukan Hak Perempuan Belum Menjadi Fokus Revisi

Tim penulis Pusat Kajian Law, Gender and Society Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (LGS FH UGM) merampungkan kertas kebijakan atas Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang tengah disusun Kementerian HAM. Dokumen setebal 228 halaman ini memuat kajian akademik sekaligus Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) atas draf RUU HAM versi Kementerian HAM, dan dirampungkan per 1 Juli

Tim LGS FH UGM Susun Kertas Kebijakan RUU HAM untuk Komnas Perempuan, Temukan Hak Perempuan Belum Menjadi Fokus Revisi Read More »

LGS FH UGM Terbitkan Kertas Kebijakan, Dorong Pengakuan Pekerja Rumah Tangga sebagai Pekerja

Pusat Kajian Law, Gender, and Society Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (LGS FH UGM) menerbitkan kertas kebijakan bertajuk “Pentingnya Pengakuan Pekerja Rumah Tangga Sebagai Pekerja: Dukungan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga”. Kertas kebijakan yang dirilis pada Selasa (24/6/2025) tersebut disusun sebagai bahan pertimbangan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melanjutkan pembahasan

LGS FH UGM Terbitkan Kertas Kebijakan, Dorong Pengakuan Pekerja Rumah Tangga sebagai Pekerja Read More »

PUKAT FH UGM Bersama KPK RI dan UNODC Gelar Seminar “RUU Perampasan Aset: Peluang Pemberantasan Korupsi dan Risiko Penyalahgunaan Kewenangan”

Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) menyelenggarakan seminar bertema “RUU Perampasan Aset: Peluang Pemberantasan Korupsi dan Risiko Penyalahgunaan Kewenangan”. Seminar ini membahas perkembangan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, penguatan mekanisme pemulihan aset hasil tindak pidana, serta peluang dan risiko penerapan mekanisme non-conviction-based forfeiture dalam pemberantasan korupsi. Kegiatan berlangsung pada Senin

PUKAT FH UGM Bersama KPK RI dan UNODC Gelar Seminar “RUU Perampasan Aset: Peluang Pemberantasan Korupsi dan Risiko Penyalahgunaan Kewenangan” Read More »

Satria Paramartha FH UGM Gelar Penyuluhan Hukum melalui Siaran Radio RRI Pro 2 Yogyakarta, Bahas Eksploitasi Anak di Balik Konten Digital

Organisasi Peradilan Semu Satria Paramartha Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum melalui siaran radio RRI Pro 2 Yogyakarta pada Rabu (16/9/2026). Kegiatan yang berlangsung dalam program “Siaran Santai Siang” ini berjudul “Anak, Algoritma, dan Eksploitasi: Sisi Gelap Dunia Digitalisasi” sebagai upaya meningkatkan literasi hukum masyarakat mengenai perlindungan anak di tengah

Satria Paramartha FH UGM Gelar Penyuluhan Hukum melalui Siaran Radio RRI Pro 2 Yogyakarta, Bahas Eksploitasi Anak di Balik Konten Digital Read More »

LGS FH UGM Bersama PANDEKHA dan LSJ Ajukan Amicus Curiae ke PN Surakarta atas Kasus Kriminalisasi Aksi Solidaritas

Pusat Kajian Law, Gender, and Society Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (LGS FH UGM) bersama Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia (PANDEKHA FH UGM) dan Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ FH UGM) mengajukan pendapat hukum sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae kepada Pengadilan Negeri Surakarta, Senin (9/3/2026). Pendapat hukum tersebut diajukan

LGS FH UGM Bersama PANDEKHA dan LSJ Ajukan Amicus Curiae ke PN Surakarta atas Kasus Kriminalisasi Aksi Solidaritas Read More »

Scroll to Top