SDG 10: Berkurangnya Kesenjangan

Departemen Hukum Tata Negara, PANDEKHA FH UGM, dan KMMIH FH UGM Gelar Kuliah Umum Bertajuk “Kronik Otoritarianisme Indonesia”

Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), bersama Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia (PANDEKHA) FH UGM dan Keluarga Mahasiswa Magister Ilmu Hukum (KMMIH) FH UGM, menyelenggarakan kuliah umum bertema “Kronik Otoritarianisme Indonesia”. Kuliah umum tersebut berlangsung pada Sabtu (22/08/2026) di Auditorium Fakultas Hukum UGM. Kuliah umum tersebut diselenggarakan […]

Departemen Hukum Tata Negara, PANDEKHA FH UGM, dan KMMIH FH UGM Gelar Kuliah Umum Bertajuk “Kronik Otoritarianisme Indonesia” Read More »

Departemen Hukum Tata Negara, Pandekha FH UGM, dan KMMIH FH UGM Gelar Kuliah Umum Bertajuk “Hukum dan Politik di Indonesia”

Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), bersama Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia (Pandekha) FH UGM dan Keluarga Mahasiswa Magister Ilmu Hukum (KMMIH) FH UGM, menyelenggarakan kuliah umum bertema “Hukum dan Politik di Indonesia”. Kuliah umum tersebut berlangsung pada Rabu (19/08/2026) di Auditorium Fakultas Hukum UGM. Kuliah umum

Departemen Hukum Tata Negara, Pandekha FH UGM, dan KMMIH FH UGM Gelar Kuliah Umum Bertajuk “Hukum dan Politik di Indonesia” Read More »

Penyuluhan Hukum tentang Pengelolaan Sampah, Isu Keuangan Digital, dan Hukum Waris di Kalurahan Wirokerten, Bantul

Kamis (16/7/2026), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) melalui unit Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH), bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kejati DIY), sukses menyelenggarakan program penyuluhan hukum “Suluh Praja” di Kantor Kalurahan Wirokerten, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul. Program ini merupakan sinergi berkelanjutan antara akademisi dari FH UGM dan jajaran Kejaksaan

Penyuluhan Hukum tentang Pengelolaan Sampah, Isu Keuangan Digital, dan Hukum Waris di Kalurahan Wirokerten, Bantul Read More »

Penyuluhan Hukum tentang Pajak Bumi Bangunan dan UMKM serta Hak dan Kewajiban Pamong Desa di Kalurahan Canden, Bantul

Rabu (15/7/2026), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) melalui unit Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH), bersama dengan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kejati DIY) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJP DIY), telah sukses menyelenggarakan kolaborasi acara Penyuluhan Hukum “Suluh Praja” di Kantor Kalurahan Canden, Kabupaten Bantul. Acara ini

Penyuluhan Hukum tentang Pajak Bumi Bangunan dan UMKM serta Hak dan Kewajiban Pamong Desa di Kalurahan Canden, Bantul Read More »

Penyuluhan Hukum Suluh Praja: Kolaborasi PKBH FH UGM dan Kejati DIY dalam Melakukan Penyuluhan Hukum tentang Hukum Waris dan Pajak Bumi dan Bangunan di Kalurahan Ngestiharjo, Bantul

Rabu (15/7/2026), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) melalui unit Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH), bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kejati DIY), sukses menyelenggarakan program penyuluhan hukum “Suluh Praja” di Kantor Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul. Program ini merupakan sinergi berkelanjutan antara akademisi dari FH UGM dan jajaran Kejaksaan

Penyuluhan Hukum Suluh Praja: Kolaborasi PKBH FH UGM dan Kejati DIY dalam Melakukan Penyuluhan Hukum tentang Hukum Waris dan Pajak Bumi dan Bangunan di Kalurahan Ngestiharjo, Bantul Read More »

 Kolaborasi PKBH FH UGM dan Kejati DIY, dalam Melakukan Penyuluhan Hukum tentang Kenakalan Remaja dan Reintegrasi Sosial, Sewa Menyewa Aset Kalurahan, dan Pengelolaan Tanah Kas Desa di Kalurahan Giripeni, Kulon Progo

Senin (13/7/2026), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) melalui unit Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) bersama dengan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kejati DIY) telah sukses menyelenggarakan kolaborasi acara Penyuluhan Hukum “Suluh Praja” di Kantor Kalurahan Giripeni, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo. Penyuluhan hukum ini merupakan bentuk sinergi dari berbagai unsur, akademisi melalui

 Kolaborasi PKBH FH UGM dan Kejati DIY, dalam Melakukan Penyuluhan Hukum tentang Kenakalan Remaja dan Reintegrasi Sosial, Sewa Menyewa Aset Kalurahan, dan Pengelolaan Tanah Kas Desa di Kalurahan Giripeni, Kulon Progo Read More »

Sinergi PKBH FH UGM dan Kejati DIY dalam Melakukan Penyuluhan Hukum tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa, Hukum Waris, serta Hak dan Kewajiban Bertetangga di Kalurahan Tirtomartani, Sleman

Senin (13/6/2026), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) melalui unit Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) bersama dengan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kejati DIY) telah sukses menyelenggarakan kolaborasi acara Penyuluhan Hukum “Suluh Praja” di Kantor Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman. Penyuluhan hukum ini merupakan bentuk sinergi dari berbagai unsur, mempertemukan unsur akademisi

Sinergi PKBH FH UGM dan Kejati DIY dalam Melakukan Penyuluhan Hukum tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa, Hukum Waris, serta Hak dan Kewajiban Bertetangga di Kalurahan Tirtomartani, Sleman Read More »

Edukasi Hukum Otonomi Daerah: Mahasiswa MHBK FH UGM dan Guru Besar FISIPOL UGM Kupas Tuntas Penataan Daerah Melalui Pemekaran Wilayah

Di balik hiruk-pikuk permasalahan ketatanegaraan saat ini, terdapat satu isu yang jarang dibahas, yakni mengenai pembentukan daerah otonom baru. Jika melihat data dari Kementerian Dalam Negeri per 1 Juni 2026, terdapat 375 usulan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) berupa pemekaran wilayah yang terdiri dari 46 (empat puluh enam) provinsi, 226 (dua ratus dua puluh enam)

Edukasi Hukum Otonomi Daerah: Mahasiswa MHBK FH UGM dan Guru Besar FISIPOL UGM Kupas Tuntas Penataan Daerah Melalui Pemekaran Wilayah Read More »

Pandekha FH UGM, ASSLESI, AMAN, dan HuMa Gelar Diskusi Publik Mengenai Prinsip FPIC dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat

Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia (Pandekha) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) bersama Asosiasi Studi Sosio-Legal Indonesia (ASSLESI), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dan Perkumpulan HuMa Indonesia (HuMa) menyelenggarakan diskusi publik bertema penguatan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) dalam penyempurnaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat. Diskusi ini membahas kesenjangan antara

Pandekha FH UGM, ASSLESI, AMAN, dan HuMa Gelar Diskusi Publik Mengenai Prinsip FPIC dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat Read More »

FH UGM Gelar Kuliah Umum tentang Perspektif Multidimensional dalam Memahami Isu Pendaftaran Tanah di Indonesia

Departemen Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan Kuliah Umum bertajuk “Multi-Dimensional Perspective in Understanding Land Registration Issues in Indonesia”. Kuliah Umum ini dilaksanakan pada Selasa (26/5/2026) di Auditorium Gedung B Fakultas Hukum UGM. Kegiatan ini menghadirkan Dr. Willem van der Muur, M.A., Land Tenure Specialist sekaligus Team Leader Integrated Land Administration and Spatial

FH UGM Gelar Kuliah Umum tentang Perspektif Multidimensional dalam Memahami Isu Pendaftaran Tanah di Indonesia Read More »

Scroll to Top