SDG 10: Berkurangnya Kesenjangan

Puskaha Djojodigoeno FH UGM Gelar Eksaminasi Putusan Kasus Kelompok Tani Sari Merta di Batur, Bali

Pusat Kajian Hukum Adat (Puskaha) Djojodigoeno Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) menyelenggarakan Eksaminasi Putusan atas perkara Kelompok Tani Sari Merta, Batur, Bali melawan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Jumat (13/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di Ruang 3.1.1 FH UGM ini menghadirkan lima eksaminator dari berbagai latar belakang keilmuan untuk mengkaji

Puskaha Djojodigoeno FH UGM Gelar Eksaminasi Putusan Kasus Kelompok Tani Sari Merta di Batur, Bali Read More »

Edukasi Hukum Adat: Mahasiswa FH UGM, Peneliti LSJ, dan JAHI Kupas Living Law sebagai Fondasi Pengelolaan Hutan Adat di RRI Pro 2 Yogyakarta

Hutan di Indonesia belakangan ini kerapkali siselimuti oleh kebakaran, deforestasi, dan ekspansi investasi. Di tengah situasi tersebut, terdapat Masyarakat Hukum Adat yang telah hidup dan menjaga hutan yang secara turun-temurun justru belum sepenuhnya memperoleh kepastian hukum atas wilayahnya. Ketimpangan antara hukum negara dan hukum yang hidup di Masyarakat (Living Law) terus memicu konflik agraria. Menjawab

Edukasi Hukum Adat: Mahasiswa FH UGM, Peneliti LSJ, dan JAHI Kupas Living Law sebagai Fondasi Pengelolaan Hutan Adat di RRI Pro 2 Yogyakarta Read More »

Seminar Nasional FH UGM Soroti Kepastian Hukum Hak Ulayat Masyarakat Adat

Departemen Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk “Implikasi Pengadministrasian Wilayah Adat terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat” pada Sabtu (7/11/2026). Bertempat di Auditorium Gedung B FH UGM, kegiatan ini menjadi forum akademik untuk membahas perkembangan pengadministrasian tanah adat serta implikasinya terhadap pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum

Seminar Nasional FH UGM Soroti Kepastian Hukum Hak Ulayat Masyarakat Adat Read More »

Menyoal Temuan Fasilitas Mewah di Balik Jeruji: Antara Efektivitas Putusan Pemidanaan dan Akuntabilitas Pemasyarakatan

Jumat (22/10/2026), Keluarga Magister Hukum Litigasi (KMHLi), Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada (UGM) menyelenggarakan Diskusi Publik. Kegiatan ini merupakan salah satu program kerja yang diselenggarakan oleh KMHLI dengan tujuan memfasilitasi dialog konstruktif antara pemangku kepentingan dan masyarakat, mendorong diskusi kritis akademisi dan praktisi dalam rangka merumuskan solusi atas suatu permasalahan hukum. Diskusi Publik dalam kesempatan

Menyoal Temuan Fasilitas Mewah di Balik Jeruji: Antara Efektivitas Putusan Pemidanaan dan Akuntabilitas Pemasyarakatan Read More »

Talkshow Pro Justicia FH UGM Soroti Perdagangan Orang Berkedok Magang Kampus dalam Talkshow Pro Justicia

Melalui Hibah Penyuluhan Hukum Dosen (HPHD) 2026, Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M.(HR), Ph.D., bekerja sama dengan Pusat Kajian Law, Gender, and Society (LGS) FH UGM melaksanakan talk show interaktif Pro Justicia bertema “Perdagangan Orang Berkedok Program Kampus: Eksploitasi Mahasiswa di Dunia Pendidikan Tinggi” pada Selasa (8/9/2026) di

Talkshow Pro Justicia FH UGM Soroti Perdagangan Orang Berkedok Magang Kampus dalam Talkshow Pro Justicia Read More »

CLS FH UGM dan RRI Yogyakarta Siarkan Diskusi “Kiat Komunikasi Publik : Etika Konstitusi dan Moralitas Pejabat”

Constitutional Law Society (CLS) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) bekerja sama dengan RRI Yogyakarta untuk menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum yang membahas etika dan moralitas pejabat publik dalam berkomunikasi di ruang publik pada Rabu (19/8/2026). Kegiatan ini menghadirkan dua pembicara, yaitu Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn. selaku akademisi Hukum Administrasi Negara (HAN) dan

CLS FH UGM dan RRI Yogyakarta Siarkan Diskusi “Kiat Komunikasi Publik : Etika Konstitusi dan Moralitas Pejabat” Read More »

FH UGM Gelar Diskusi Publik tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Departemen Hukum Agraria Fakultas Hukum UGM menyelenggarakan Diskusi Publik bertajuk “Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum: Makna, Norma, dan Realita” pada Sabtu (26/9/2026), di Ruang 3.1.1. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka purna tugas Rafael Edy Bosko, S.H., MIL., yang telah mengabdi sebagai dosen di Departemen Hukum Agraria Fakultas Hukum UGM selama

FH UGM Gelar Diskusi Publik tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Read More »

Darurat KDRT, KMFH UGM Siarkan Penyuluhan Tentang Perlindungan KDRT dari Perspektif Hukum Nasional dan Agama Islam

​​​​Keluarga Muslim Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (KMFH UGM) menggelar penyuluhan hukum melalui siaran di radio RRI Pro 2 Yogyakarta pada Rabu (20/05/2026) pukul 11:45 WIB. Kegiatan ini menghadirkan dua orang akademisi, yakni Prof. Dr. Hartini, S.H., M.Si., Guru Besar Penyelesaian Perkara Bidang Hukum Islam di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) dan Rita

Darurat KDRT, KMFH UGM Siarkan Penyuluhan Tentang Perlindungan KDRT dari Perspektif Hukum Nasional dan Agama Islam Read More »

Penyuluhan Hukum MIH & LLM di Desa Margosari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta

Rabu (16/9/2026), Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) menyelenggarakan kegiatan Penyuluhan Hukum bagi masyarakat dan perangkat Desa Margosari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan yang dilaksanakan secara luring pada pukul 09.00–12.30 WIB ini merupakan bagian dari pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat. Penyuluhan

Penyuluhan Hukum MIH & LLM di Desa Margosari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta Read More »

LGS FH UGM Rampungkan Kertas Kebijakan Pengelolaan Dana Bantuan Korban, Soroti Restitusi Korban Kekerasan Seksual yang Nyaris Tak Terbayar

Pusat Kajian Law, Gender and Society Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (LGS FH UGM) merampungkan kertas kebijakan berjudul “Pengelolaan Dana Bantuan Korban (DBK) bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban”. Kajian ini disusun bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sepanjang September hingga Desember

LGS FH UGM Rampungkan Kertas Kebijakan Pengelolaan Dana Bantuan Korban, Soroti Restitusi Korban Kekerasan Seksual yang Nyaris Tak Terbayar Read More »

Scroll to Top