Muhammad Fatahillah Akbar (Dr., S.H., LL.M.)

Mata Kuliah

Analisis Ekonomi Lingkungan
Hukum dan Teknologi
Hukum Konservasi Lingkungan
Environmental Law
Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan
Hak atas SDA dan Perizinan
Environmental Law
Kebijakan Lingkungan
Kebijakan Lingkungan dan Perencanaan Sektor

Title

The Crawford Foundation Australia, PBCRC, Universitas Mahasaraswati, International Masterclass Program on Plant Biosecurity
National Institute of Development and Administration Thailand, The 2nd International Conference on the NIDA Law for Development
Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanities, Workshop on Human Rights Research Methodology
University of Delhi, The International Conference on Mitigation of Climate Change: Law, Policy, and Governance
Kementerian Perhubungan RI, National Coordination Forum on the Sustainable Airport Management
College of Local Government Khon Kaen, The 3rd International Conference on Local Government
University of Melaka, The 3rd International Conference on Public and Social Policy
Program for Biosafety IFPRI, Workshop on Liability and Redress for Genetifically Modified Product in Indonesia
IUCN Academy of Environmental Law, International
Early Career Group – IUCN World Comission on Environmental Law, International
The Global Growth Program – World Wildlife Funds, Inc, The Future of Indonesian Palm Oil Governance: Academic Review of Omnibus Law on Job Creation and Its Implication on Sustainable Palm Oil Development
Dana Penelitian FH UGM, Governing Blockchain-Based Token In Indonesia: Legal And Technical Perspective
Dana Penelitian FH UGM, Renewable Energy Directive (RED II) Uni Eropa Dan Dampaknya Pada Perdagangan Minyak Kelapa Sawit Indonesia Dalam Konteks Pengaturan WTO Dan Hukum Lingkungan
PT. Pembangkitan Jawa Bali PLN, Kajian Teknik, Ekonomi dan Legal Dampak Reklamasi Pantai Utara Jakarta Terhadap PLTU Muarakarang
WALHI Yogyakarta, Pendampingan tentang Advokasi Perizinan Lingkungan
Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Dokumen Akademik Raperda RPPLH Kabupaten Banggai Kepulauan.
GOVERNING BLOCKCHAIN-BASED TOKEN IN INDONESIA: LEGAL AND TECHNICAL PERSPECTIVE.
Renewable Energy Directive Uni Eropa dan Dampaknya Pada Perdagangan Minyak Kelapa Sawit Indonesia Dalam Konteks Hukum Lingkungan dan WTO.
Kesiapan Hukum Nasional Dalam Komersialisasi Produk Pertanian Hasil Rekayasa Genetika.
Kerangka Pengaturan Produk Pangan Transgenik di Indonesia.
PenyusunanRDTRK Kota Paser.
Liability and Redress for Genetically Modified Product in Indonesia.
Legal Aspect on Competence Development for REDD+ Implementation in Indonesia.
Patent Protection for Nanotechnology Products in Indonesia.
POTENSI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PERKEMBANGAN INDUSTRI BIOTEKNOLOGI PANGAN DI INDONESIA.
PEMANFAATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI BIDANG KEHUTANAN DALAM PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN DI KAWASAN HUTAN.
Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Menteri ATR tentang Sertipikat Elektronik.
Saksi Ahli PTUN.
Asistansi Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda RPPLH.
Penyuluhan Hukum “Hukum Pertanahan dan Aspek Pengelolaan Lingkungan”.
Menerima Kunjungan Studi Siswa Siswi SMA Plus Merdeka, Malang, Jawa Timur ( 99 Siswa dan 5 Guru Pendamping ) Pada Hari : Jum’at , Tanggal : 8 April 2016 di Ruang : III.3.1 Fakultas Hukum UGM dgn Surat Nomor : 1511 A /H.01.H7.FH/I/2016.
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Promosi Kesehatan, Pengembangan UMKM, dan Desa Sadar Hukum.
Kegiatan Penyuluhan Hukum kepada Para i Siswa-Siswi SMA PLUS MERDEKA, Malang, Jawa Timur (99 Siswa dan 5 Guru Pendamping) Pada Jumat 8 April 2016 Pukul 09.00 WIB di Ruang III.3.1 Fakultas Hukum UGM.
Penyuluhan Hukum Tentang Kriminalitas di Kalangan Remaja, Tanggungjawab dalam Pengelolaan Lingkungan, Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Yang Bermasalah Hukum, dan Pelanggaran Lalulintas; Kepada Tokoh-Tokoh Pemuda Yang Tergabung Dalam Karang Tarun.
Aplikasi Keterpaduan Sistem Pertanian (Integrated Production) Dalam Intensifikasi Hasil Produksi Pertanian di Desa Pelaga Kabupaten Badung, Bali.
Penyuluhan Hukum tentang Undang-Undang Desa, Perkawinan, dan Hukum Waris.
Kreasi Limbah Profitable Dalam Rangka Merintis Desa Eco Wisata di Desa Narmada, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.
Pengembangan Desa Melalui Inisiasi Pembelajaran Mandiri oleh Masyarakat di Desa Satui Barat, Satui Timur dan Setarap, Kalimantan Selatan.
Peningkatan Kesehatan Masyarakat Desa Ngeposari melalui Teknologi Anitasi di Tanah Lempung.
Penyusunan Peraturan Daerah Kalimantan Timur.
Biodiversity and Human Rights.
Instrumen Hukum Lingkungan Nasional: Instrumen Ekonomi dan Sukarela.
Pengendalian Pencemaran Udara: Kebijakan Nasional dan Pembelajaran dari Beijing.
Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Negara atas Bencana.
Securing the Right to Access Biodiversity for Protecting Biosecurity.
Preserving the Sustainability of Biodiversity on the Basis of Environmental Rights Fulfilment.
Governing Blockchain-Based Token in Indonesia: Legal and Technical Perspective.
Designing the Implementation of Liability and Redress for Biosafety in Indonesia.
Legal Aspects In Management of Hazardous And Toxic Waste.
Significance of Preventive Expenditures Valuation for Genetic Resources Bioprospecting in Indonesia.
Bridging the Implementation of Nagoya – Kualalumpur Supplementary Protocol on Liability and Redress in Indonesia.
The Potential for Unfair Competition in the Development of Food Biotechnology Industry in Indonesia.
Patent On Nanotechnology In Indonesia And Its Legal Challenge.
Indonesian National Policy on Adaptation and Mitigation of Climate Change.
Promoting Smallholders Carbon Project in Indonesia.
Adopting Green Growth Approach for Climate Change in Indonesia.
Pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Kehutanan dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan di Kawasan Hutan.
Urgensi Ratifikasi The 2001 Stockholm Convention On Persistent Organic Pollutants Bagi Indonesia.
Environmental Performance as a Reflection of Market Demands.
Penerapan Skema Pertanggungjawaban Hukum dalam Pencemaran Laut.
Tarik Ulur Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Era Otonomi Daerah: Kajian Terhadap Proyek Konservasi Kawasan Segara Anakan Cilacap.