Title

Mengawal Transformasi Hukum Indonesia
Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak
Cyberbullying on Children in Victimology Perspective
Makar, Hasut, atau Hoaks, KOMPAS
Penyidik Tunggal Kasus Korupsi, KOMPAS
Pidana Korupsi Korporasi, KOMPAS
Hoaks Dalam Kampanye, KOMPAS
Memahami Delik Korupsi di Rancangan KUHP, TEMPO
Lex Specialis Dalam Hukun Pidana, KOMPAS
Menjawab Keberatan KPK, KOMPAS
KPK dan Perintang Peradilan, KOMPAS
Delik Korupsi Dalam RUU Hukum Pidana, KOMPAS
Obstruction of Justice dan Hak Angket KPK, KOMPAS
DPR versus KPK, KOMPAS
Memaknai Tertangkap Tangan, KOMPAS
Legalitas OTT KPK, SINDO
Tertangkap Tangan, Percobaan, Penjebakan, dan Analogi, SINDO
Memahami Analogi Dan Ihwal OTT KPK, SINDO
Proses Hukum Ketua DPR, KOMPAS
Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)
Alat Bukti Keterangan Ahli, KOMPAS
KPK versus BPK, KOMPAS
Menyandera Dengan Status Tersangka, KOMPAS
Imunitas Dalam Hukum Pidana, KOMPAS
Penyertaan Dalam Sumpah Palsu, KOMPAS
Hal Ikhwal Praperadilan, KOMPAS
Pasal Keranjang Sampah, KOMPAS
Memahami Tindak Pidana Korupsi, KOMPAS
Jabatan Komisioner KPK, KOMPAS
Komposisi Pimpinan KPK, KOMPAS
Pilah-Pilih Komisioner KPK, KOMPAS
Memperdagangkan Pengaruh, KOMPAS
Rekaman dan Permufakatan Jahat, KOMPAS
Quo Vadis Kasus Hambalang, KOMPAS
Menakar Tanggung Jawab Kasus Century, KOMPAS
Menelaah Kesaksian Boediono, KOMPAS
Membuktikan Kecurangan Pilpres, KOMPAS
Prinsip-Prinsip Hukum Pidana
Menyoal Kasus Divestasi PT KPC di Kutai Timur, GATRA
Menakar Ketidaktahuan, KOMPAS
Pengembalian Aset Kejahatan, Direktorat Jenderal Hukum Dan Perjanjian Internasional Kemneterian Luar Negeri Republik Indonesia.
Hal Ikhwal Penyitaan, KOMPAS
Pengetatan Remisi dan Pembebasan Bersyarat, KOMPAS
Perkembangan Hukum Pidana Pajak, Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan Dan Pembaharuan
Keterangan Saksi dan Sumpah Palsu, KOMPAS
Operasi Tangkap Tangan, KOMPAS
Teori dan Hukum Pembuktian
Pemilukada Kini Dan Masa Datang Perpektif Hukum Pidana, Evaluasi Pemilihan Umum Kepala Daerah, Mahkamah Konstitusi
Pembuktian terbalik dalam pengembalian aset kejahatan korupsi
Legal Opini Permohonan Pengujian Pasal 21 juncto Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, Wajah Baru Agrarische Wet : Dasar Dan Alasan Pembatalan Pasal-Pasal Kriminalisasi Oleh Mahkamah Konstitusi, Elsam-Sawut Watch-Pilnet
Membangun Sarana Dan Prasarana Hukum yang Berkeadilan, Dialetika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
Menakar Bukti Minimum, KOMPAS
Mou versus Undang-Undang, Bisnis Indonesia
Tembok Biru Yang Diam, KOMPAS
Infrastruktur Pengadilan Korupsi, KOMPAS
Kasus Sisminbakum Dan Putusan Kasasi Romli, SEPUTAR INDONESIA
Kisah Para Mafioso, KOMPAS
Kontroversi Vonis Gayus, KOMPAS
Klokkenluiders in Indoneise, Homo ludens en humaan strafrecht, Boom Lemma uitgevers, Den Haag
Quo Vadis RUU Tipikor, KOMPAS
Memahami Gratifikasi, KOMPAS
Upaya Memulangkan Nunun, KOMPAS
Korupsi Partai Politik, KOMPAS
Babak Baru Nazaruddin, SEPUTAR INDONESIA
Menakar ”Nyanyian” Nazaruddin, KOMPAS
Menyoalkan Surat Palsu MK, KOMPAS
Quo Vadis Kasus Wisma Atlet ?, SEPUTAR INDONESIA
Kontroversi Moratorium Remisi, KOMPAS
Menyikapi Putusan Bebas, KOMPAS
Mengadili Kebijakan, KOMPAS
Peniup Peluit Versus Pencemaran Nama Baik, SEPUTAR INDONESIA
”Quo Vadis” Kasus Bibit-Chandra?, KOMPAS
Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius terhadap HAM
Menakar Bukti Permulaan, Penangkapan dan Penahanan Susno Duadji, KOMPAS
Bibit Chandra ala Jaksa Agung, KOMPAS
Fenomena Video Porno, SEPUTAR INDONESIA
Physical Evidence & Pornografi, SEPUTAR INDONESIA
Jaksa Agung, KOMPAS
Deponeer Jalan Terbaik, SEPUTAR INDONESIA
Tim Independen MK, KOMPAS
Menyoal Regulasi Tembakau, JURNAL NASIONAL
Pengantar Hukum Pidana Internasional
Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana
Menyoal Keterlibatan Antasari, SEPUTAR INDONESIA
Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi
Memahami Pencemaran Nama Baik, KOMPAS
Buku Panduan Kuliah Kerja Nyata Pemberdayaan Hukum Masyarakat Pengguna Pengadilan (Revisi)
Rubuhnya Pengadilan Kami : Rekaman atas Pelaksanaan KKN Tematik “Pemberdayaan Masyarakat Pengguna Pengadilan” di DIY dan Jawa Tengah, Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM bekerjasama dengan Open Institute Society, Juli 2009.
Penyadapan Dalam Hukum Pidana, KOMPAS
Pelibatan Anak Dalam Aksi Teror, KOMPAS
Upaya Mematikan KPK, MEDIA INDONESIA
Testimonium De Auditu, KOMPAS
Menakar Syarat Penahanan, KOMPAS
Menyoal Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia : Suatu Pendekatan Teoritis – Empiris
Babak Baru Polri – Kejaksaan Agung Versus KPK, SEPUTAR INDONESIA
Mafia Peradilan, SUARA PEMBARUAN
Penghentian Perkara, KOMPAS
(Delik) Pers dan Pencemaran Nama Baik, SEPUTAR INDONESIA
Indikasi Pidana Kasus Bank Century, MEDIA INDONESIA
Forum Expert Meeting Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Penelitian Penerapan Asas Lex Specialis derogat Legi Generali Dalam Perkara Pidana
Penelitian Postdoktoral Upaya Hukum Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana
Kajian Perizinan Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan PT Pertamina
Menyoal Kasus Soeharto, KOMPAS
Aliran Dana BI, KEDAULATAN RAKYAT
Kasus HAM Soeharto JURNAL NASIONAL
Asas Legalitas Dan KPK, JURNAL NASIONAL
Buku Panduan Kuliah Kerja Nyata Pemberdayaan Hukum Masyarakat Pengguna Pengadilan
Pengaturan Asas Non Retroaktif (Asas Legalitas) Dalam Konstitusi : Suatu Kajian Perbandingan
Tebang Pilih Kejaksaan Agung, KOMPAS
Pengembalian Aset Kejahatan
Aparat Yang Tidak Berpihak Pada Pemberantasan Illegal Logging
Menyelamatkan Uang Rakyat : Kajian Akademik Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006
Forum Expert Meeting Kasus BLBI
Forum Expert Meeting Kasus BLBI
Forum Expert Meeting Rancangan Undang-Undang Pengembalian Aset
Menyoal Rencana PK Pollycarpus, KOMPAS
Pemikiran Remmelink Mengenai Asas Legalitas
Menyoal Aliran Dana DKP, KOMPAS
Format Ulang Birokrasi Kota Ambon (Editor)
Forum Expert Meeting Advokasi PP Nomor 137 Tahun 2006 bertema “Menyelamatkan Uang Rakyat”
Forum Expert Meeting Perumusan Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Versi Masyarakat
Forum Expert Meeting Tanggapan Terhadap Rancangan Undang-Undang Pengadilan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus
Mengenali Dan Memberantas Korupsi, Kerjasama Uni Eropa, Kemitraan dan Komisi Pemberantasan Korupsi
Kompilasi Pokok-Pokok Pikiran Hasil Penelitian Hukum Mengenai Mata Uang, Direktorat Hukum Bank Indonesia Dan Fakultas Hukum UGM
Memahami Sifat Melawan Hukum, KOMPAS
Telaah Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Dampaknya Terhadap Pemberantasan Korupsi
Kajian Pembangunan Hukum Nasional, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI
Forum Expert Meeting Putusan Mahkamah Konstitusi 003/PUU-IV/2006 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Forum Expert Meeting Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi
Pengadilan Koruptor, Koran Tempo
Membasmi Korupsi Pengadilan, Koran Tempo
Membasmi Korupsi
Criminal Justice System In Indonesia, Between Theory And Reality
Kajian Tentang Pengaturan Mata Uang, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan Bank Indonesia
Anotasi Putusan Kasasi MA, BERNAS
Money Politic, KOMPAS
Rekomendasi Untuk Presiden, Universitas Gadjah Mada
Potret Kinerja DPRD Yogyakarta 2000 – 2001, The Asia Foundation
Kasus JEC, Asuransigate Dan Koruspi Struktural, BERNAS
Memahami Biaya Pendidikan Tinggi, KOMPAS
Menjawab Pertanyaan Dewan, BERNAS
Political Bribery Dan Political Kickbacks, BERNAS
Menyoal Revisi Undang-Undang Antiteror, KOMPAS
Kinerja Polisi, KOMPAS
Curah Gagas Dari Bulaksumur, Meluruskan Jalan Reformasi, Universitas Gadjah Mada
Riset Unggulan Terpadu mengenai Regulasi Dunia Maya : Pengaturan Perdagangan, Pembinaan Dan Pelembagaan Serta Penanggulangan Kejahatan Di Bidang Teknologi Informasi
Penelitian Penanggulangan Illegal Logging Di Kalimantan Barat
Penelitian Rekonstruksi Hukum Untuk Menanggulangi Kejahatan Di Bidang Perbankan
Kilas Balik Dan Rencana Abolisi Kasus Soeharto, KOMPAS
Surat Terbuka Buat MWA UGM, BERNAS
Kilas Balik Bulloggate II, Penahanan Dan Skenario Untuk Akbar, BERNAS
Surat Terbuka Untuk Mahasiswa UGM, BERNAS
Mengadili Koruptor, BERNAS
Memahami Asas Praduga Bersalah Dan Tidak Bersalah, KOMPAS
Penelitian Rekrtumen dan Karir di Bidang Peradilan
Beberapa Catatan Memorandum DPR, Bernas
Pertanggung Jawaban Hukum Presiden Dalam Sidang Istimewa MPR ?, Bernas
Fungsi Polri Dalam Sistem Peradilan Sipil Pasca Pemisahan TNI – Polri
Menjerat Kejahatan Di Dunia Maya, Kedaulatan Rakyat
Implikasi Reposisi TNI – Polri Di Bidang Hukum
Tommyyy …. (Kilas Balik Kasus Tommy), KOMPAS
Kemandirian POLRI Dalam Penegakan Hukum, Perspektif Komparatif, Meneropong Wajah Polisi Baru Indonesia, Yayasan ATMA
Presidential Elections : MPR Contest For Influence, The Jakarta Post
Constitutional Change Not Just MPR’s Task, The Jakarta Post
Settling Human Rights Abuses Crucial To RI’s Transition, The Jakarta Post
Terrorism & Hijacking Dalam Perpektif Hukum Pidana, BERNAS
Riset Unggulan Terpadu mengenai Eksekutif Dan Legislatif Di Daerah : Penelitian tentang Potensi Konflik antara DPRD dan Birokrasi di Daerah
Foreign Observer, General Election in Filipina
Status Juridis “Kasus” Wiranto, Bernas
Pengisian Jabatan Presiden Yang Berhalangan Tetap, Kedaulatan Rakyat
Tap XXV MPRS/1966 dan Pelurusan Sejarah, Bernas
Pemilihan Presiden Langsung dan Amandemen UUD 1945, Bernas
Pernyataan Papua Merdeka dan Makar, Bernas
Korupsi Dalam Perspektif Kriminologi
Sidang HMS Bisa “belok” : Catatan dari Sidang I Soeharto, Bernas
Mencari Dalang G-30-S, Bernas
Implikasi Reposisi TNI – Polri Dalam Bidang Hukum
Comparative Study ke International Court of Justice United Nations Organization (Mahkamah Internasional PBB) di Den Haag, Negeri Belanda
Penyadapan Telepon dalam Perspektif Hukum Pidana, Bernas
Akar Masalah dan Penyelesaian Kerusuhan Ambon, Bernas
Money Politics dalam Perspektif Hukum Pidana, Kedaulatan Rakyat
Pemberdayaan Wakil Rakyat, Kedaulatan Rakyat
Pro – Kontra Amandemen UUD 1945, Suara Merdeka
Mencari Kebenaran Sejarah, Kedaulatan Rakyat
Quo Vadis Kepolisian RI ? Telaah Kritis Terhadap Konsep Rancangan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Yang Baru
Tindakan Represif PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997