SDG 1: Tanpa Kemiskinan

Penyuluhan Hukum MIH & LL.M pada 16 September 2026 di Desa Margosari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta

Rabu (16/9/2026), Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) menyelenggarakan kegiatan Penyuluhan Hukum bagi masyarakat dan perangkat Desa Margosari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan yang dilaksanakan secara luring pada pukul 09.00–12.30 WIB ini merupakan bagian dari pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat. Penyuluhan

Penyuluhan Hukum MIH & LL.M pada 16 September 2026 di Desa Margosari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta Read More »

LGS FH UGM Rampungkan Kertas Kebijakan Pengelolaan Dana Bantuan Korban, Soroti Restitusi Korban Kekerasan Seksual yang Nyaris Tak Terbayar

Pusat Kajian Law, Gender and Society Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (LGS FH UGM) merampungkan kertas kebijakan berjudul “Pengelolaan Dana Bantuan Korban (DBK) bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban”. Kajian ini disusun bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sepanjang September hingga Desember

LGS FH UGM Rampungkan Kertas Kebijakan Pengelolaan Dana Bantuan Korban, Soroti Restitusi Korban Kekerasan Seksual yang Nyaris Tak Terbayar Read More »

Tim LGS FH UGM Susun Kertas Kebijakan RUU HAM untuk Komnas Perempuan, Temukan Hak Perempuan Belum Menjadi Fokus Revisi

Tim penulis Pusat Kajian Law, Gender and Society Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (LGS FH UGM) merampungkan kertas kebijakan atas Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang tengah disusun Kementerian HAM. Dokumen setebal 228 halaman ini memuat kajian akademik sekaligus Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) atas draf RUU HAM versi Kementerian HAM, dan dirampungkan per 1 Juli

Tim LGS FH UGM Susun Kertas Kebijakan RUU HAM untuk Komnas Perempuan, Temukan Hak Perempuan Belum Menjadi Fokus Revisi Read More »

LGS FH UGM Terbitkan Kertas Kebijakan, Dorong Pengakuan Pekerja Rumah Tangga sebagai Pekerja

Pusat Kajian Law, Gender, and Society Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (LGS FH UGM) menerbitkan kertas kebijakan bertajuk “Pentingnya Pengakuan Pekerja Rumah Tangga Sebagai Pekerja: Dukungan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga”. Kertas kebijakan yang dirilis pada Selasa (24/6/2025) tersebut disusun sebagai bahan pertimbangan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melanjutkan pembahasan

LGS FH UGM Terbitkan Kertas Kebijakan, Dorong Pengakuan Pekerja Rumah Tangga sebagai Pekerja Read More »

FH UGM Gelar Kuliah Umum tentang Perspektif Multidimensional dalam Memahami Isu Pendaftaran Tanah di Indonesia

Departemen Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan Kuliah Umum bertajuk “Multi-Dimensional Perspective in Understanding Land Registration Issues in Indonesia”. Kuliah Umum ini dilaksanakan pada Selasa (26/5/2026) di Auditorium Gedung B Fakultas Hukum UGM. Kegiatan ini menghadirkan Dr. Willem van der Muur, M.A., Land Tenure Specialist sekaligus Team Leader Integrated Land Administration and Spatial

FH UGM Gelar Kuliah Umum tentang Perspektif Multidimensional dalam Memahami Isu Pendaftaran Tanah di Indonesia Read More »

Perkuat Pemahaman Hukum Berdasarkan Kuhap, FH UGM Bersama TVRI Yogyakarta Menyelenggarakan Siaran Edukasi Pro Justicia Terkait Peran Advokat Berdasarkan Kuhap

Yogyakarta, 12 Mei 2026 – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), melalui Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH), bekerja sama dengan Televisi Republik Indonesia (TVRI) Yogyakarta melaksanakan siaran penyuluhan hukum bertajuk “Pro Justicia: Advokat sebagai Guardian of Human Rights dalam KUHAP”. Siaran yang berlangsung selama satu jam ini menjadi kewajiban Penerima Hibah dalam program

Perkuat Pemahaman Hukum Berdasarkan Kuhap, FH UGM Bersama TVRI Yogyakarta Menyelenggarakan Siaran Edukasi Pro Justicia Terkait Peran Advokat Berdasarkan Kuhap Read More »

MIH UGM Kampus Jakarta Gelar Penyuluhan Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Dorong Keberangkatan Aman dan Bermartabat

Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) UGM Kampus Jakarta pada Sabtu (26/4/2026) menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum bertajuk “Optimalisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia melalui Edukasi Hukum dan Pemahaman Prosedur Keberangkatan.” Kegiatan ini diikuti oleh 151 peserta secara daring yang terdiri atas pekerja migran Indonesia dari berbagai negara penempatan, seperti Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Bahrain, Taiwan,

MIH UGM Kampus Jakarta Gelar Penyuluhan Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Dorong Keberangkatan Aman dan Bermartabat Read More »

Tanah, Ketahanan Pangan, dan Keadilan Agraria

Program Ketahanan Pangan Nasional (KPN) itu perlu didukung karena merupakan perwujudan kebijakan Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat atas terpenuhinya pangan yang dijamin oleh Konstitusi. Ketersediaan tanah merupakan hal yang krusial untuk mewujudkan program KPN. Jika kebijakan perolehan tanah dan kebijakan lain yang mendukung KPN memenuhi prinsip keadilan (distribusi dan pemerataan, perlindungan kelompok rentan dan

Tanah, Ketahanan Pangan, dan Keadilan Agraria Read More »

Penyuluhan Hukum Suluh Praja di Kalurahan Giripeni, Kulon Progo: Meningkatkan Wawasan Hukum yang Lebih Luas terkait Isu Tanah Kas Desa, Peraturan Kalurahan tentang Lingkungan Hidup, hingga Koperasi Merah Putih

 Kamis (29/1/2026), Fakultas Hukum UGM melalui Unit Kerja Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi DIY telah sukses melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum “Suluh Praja” di Kantor Kalurahan Wunung, Kec. Wates, Kab. Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan hukum kepada para peserta yang hadir, yaitu

Penyuluhan Hukum Suluh Praja di Kalurahan Giripeni, Kulon Progo: Meningkatkan Wawasan Hukum yang Lebih Luas terkait Isu Tanah Kas Desa, Peraturan Kalurahan tentang Lingkungan Hidup, hingga Koperasi Merah Putih Read More »

Penyuluhan Hukum Suluh Praja di Kalurahan Hargobinangun: Menambah Wawasan Hukum terkait Isu Waris di Indonesia dan Koperasi Desa Merah Putih

Selasa (27/1/2026), Fakultas Hukum UGM melalui Unit Kerja Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi DIY telah sukses melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum “Suluh Praja” di Kantor Kalurahan Hargobinangun, Kec. Pakem, Kab. Sleman, Provinsi DIY. Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan hukum kepada para peserta yang hadir, yaitu Perangkat Kalurahan

Penyuluhan Hukum Suluh Praja di Kalurahan Hargobinangun: Menambah Wawasan Hukum terkait Isu Waris di Indonesia dan Koperasi Desa Merah Putih Read More »

Scroll to Top