PENYULUHAN HUKUM SERI 3 DEPARTEMEN HUKUM ISLAM “DISPENSASI KAWIN & PERSOALAN HUKUMNYA DI MASYARAKAT”

 Dalam rangka mengimplementasikan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian kepada Masyarakat, tepat pada hari Jum’at 25 Februari 2022 Departemen Hukum Islam dengan berkolaborasi bersama Pengadilan Agama Sleman telah berhasil melakukan Penyuluhan Hukum yang bertajuk “Dispensasi Kawin & Persoalan Hukumnya di Masyarakat” yang dihadiri oleh berbagai kalangan mulai dari mahasiswa, praktisi hukum sampai masyarakat umum secara daring dengan jumlah mencapai 117 peserta. Dalam penyuluhan hukum seri ke-3 ini diisi oleh dua narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi, yaitu  Haniah Ilhami, S.H., LL.M. (Dosen Departemen Hukum Islam Fakultas Hukum UGM) dan Drs. Wahyudi, S.H., M.Si. (Hakim Pengadilan Agama Sleman).

Pada penyuluhan hukum kali ini narasumber mengupas secara mendalam topik mengenai Dispensasi Kawin yang secara garis besar menjelaskan tentang pengaturan dispensasi kawin dalam sistem hukum Indonesia beserta dinamikanya di mana sejauh ini regulasi mengenai dispensasi kawin telah diatur dalam beberapa peraturan yaitu UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama yang disusun oleh Mahkamah Agung, Peraturan Daerah, UU No. 16 Tahun 2019, dan Perma 5 Tahun 2019. Selain itu, dijelaskan pula oleh para narasumber bahwa dispensasi kawin seolah-olah menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi hakim harus mengupayakan yang terbaik untuk anak yang belum berusia 19 tahun, namun di saat yang bersamaan hakim harus mempertimbangkan ada hal-hal tertentu yang manfaatnya lebih besar ketika dispensasi kawin diberikan daripada tidak. Kemudian dari pemaparan materi oleh para narasumber juga dapat diketahui bahwa dispensasi kawin dapat dimohonkan apabila ada alasan yang sangat mendesak, sudah tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, dan harus dibuktikan dengan bukti pendukung yang cukup. Kedua hal tersebut menjadi hal yang fundamental agar benar-benar mengetahui bagaimana kondisi anak hingga sampai mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagai emergency exit.

Bagi pembaca yang ingin mengetahui/membaca lebih detail mengenai topik Dispensasi Kawin yang disampaikan oleh narasumber pada penyuluhan hukum seri ke-3, materi penyuluhan hukum tersebut dapat diunduh melalui link bit.ly/Materiluhkum3 .

 

 

 

 

Berita Terbaru

Mengenal Amrih Jinangkung, Figur Alumni Menginspirasi Fakultas Hukum UGM

Alumni FH UGM kembali menorehkan prestasi membanggakan di Pemerintahan Republik Indonesia. Kabar kali ini datang dari Laurentius Amrih Jinangkung, S.H., LL.M. yang baru saja dilantik …

Penyuluhan Hukum Departemen Hukum Islam Seri-5 “ Harta Perkawinan dan Persoalan Hukumnya Dalam Praktik”

Memasuki mingu terakhir Bulan April 2022, Departemen Hukum Islam kembali menghadirkan kegiatan penyuluhan hukum berkolaborasi dengan Pengadilan Agam Sleman pada hari Jumat, 22 April lalu. …

Expert Meeting dan Media Briefing “Telaah Kritisi atas UU Nomor 23 Tahun 2019 Tentang PSDN dalam Perspektif Politik, Hukum, dan Kemanan : Jelang Putusan Mahkamah Konstitusi”

Munculnya inisiasi pemerintah dalam mengajukan dan mengusulkan RUU PSDN masuk ke dalam program legislasi nasional menjadi pembicaraan hangat akhir-akhir ini. Banyaknya permasalahan dalam UU PSDN …

Alumni FH UGM kembali menorehkan prestasi membanggakan di Pemerintahan Republik Indonesia. Kabar kali ini datang dari Laurentius Amrih Jinangkung, S.H., LL.M. yang …

Hukum Perpajakan mempertimbangkan semua aspek hukum yang berkaitan dengan kebijakan atau masalah perpajakan. Topik ini memiliki minat yang berbeda dalam area umum …

Memasuki mingu terakhir Bulan April 2022, Departemen Hukum Islam kembali menghadirkan kegiatan penyuluhan hukum berkolaborasi dengan Pengadilan Agam Sleman pada hari Jumat, …

Munculnya inisiasi pemerintah dalam mengajukan dan mengusulkan RUU PSDN masuk ke dalam program legislasi nasional menjadi pembicaraan hangat akhir-akhir ini. Banyaknya permasalahan …