Magister Kenotariatan FH UGM Bahas Transformasi Digital Kenotariatan dalam Perspektif Internasional

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM menyelenggarakan Kuliah Praktisi bertema “Perspektif Internasional terhadap Transformasi Digital dalam Kenotariatan: dari Wacana Global ke Praktik Indonesia” pada Kamis (23/10/2025).

Kegiatan ini menghadirkan Prita Miranti Suyudi, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT sekaligus Wakil Ketua Komisi Kerja Sama Internasional di International Union of Notaries (UINL) dan VAP Asia for CCNI, sebagai narasumber, serta Alfatika Aunuriella Rini, S.H., M.Kn., Ph.D., sebagai moderator.

Kuliah praktisi tersebut bertujuan memberikan wawasan mengenai perkembangan dan arah transformasi digital dalam dunia kenotariatan dari perspektif global, sekaligus mendorong pemahaman mahasiswa terhadap dinamika profesi notaris di era digitalisasi hukum. Melalui kegiatan ini, peserta diajak untuk meninjau bagaimana praktik kenotariatan di berbagai negara beradaptasi terhadap kemajuan teknologi.

Sebagai salah satu notaris Indonesia yang aktif di forum internasional, Prita Miranti Suyudi membagikan pengalamannya mengenai posisi Indonesia dalam UINL—organisasi payung kenotariatan sistem civil law yang menaungi 93 negara. Dalam pemaparannya, beliau menyoroti perjalanan panjang transformasi digital dalam dunia kenotariatan yang dibahas dalam berbagai Kongres UINL, yang menandai evolusi topik perkembangan teknologi mulai dari akta elektronik hingga Remote Online Notarization (RON).

Lebih lanjut, beliau menjelaskan perkembangan digitalisasi kenotariatan di Indonesia yang mencakup penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE), Warkah Elektronik (Warkah-El), serta Sertipikat Elektronik (Sertipikat-El) pada sistem Kementerian ATR/BPN. Beliau menekankan bahwa transformasi digital menuntut notaris untuk tidak sekadar menjadi pengikut, tetapi juga berperan sebagai kontributor dalam membentuk standar praktik kenotariatan digital yang terpercaya dan berintegritas.

Di tengah kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan, beliau menegaskan bahwa nilai dasar seorang notaris sebagai ahli hukum yang independen dan terpercaya tetap tidak dapat digantikan oleh algoritma. Teknologi, menurutnya, seharusnya menjadi alat untuk memperkuat nilai keotentikan dan kepastian hukum, bukan menggantikannya.

Melalui kegiatan ini, mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM diharapkan dapat memperluas wawasan internasional serta memahami tantangan profesi notaris dalam menghadapi perubahan teknologi global.

Sebagai bagian dari komitmen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 4: Pendidikan Berkualitas, kegiatan ini mencerminkan upaya perguruan tinggi dalam menyediakan pembelajaran yang relevan, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan global. Dengan menghadirkan praktisi berpengalaman di tingkat internasional, kegiatan ini tidak hanya memperkaya pengetahuan akademik, tetapi juga memperkuat kapasitas mahasiswa untuk menjadi profesional hukum yang berdaya saing dan beretika di era transformasi digital.

Penulis: Pengelola Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM.

TAGS :  

Berita Terbaru

Fakultas Hukum UGM Bersama Natural Resources Governance Studies (NRGS) dan PT Pertamina (Persero) Resmi Membuka Program Mini Magister Hukum Pertamina 2026

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui Pusat Kajian Tata Kelola Sumber Daya Alam atau Natural Resources Governance Studies (NRGS) kembali menjalin kolaborasi strategis dengan …

PKBH FH UGM dan RRI Pro 2 Yogyakarta Siarkan Edukasi Hukum “Gaji Jogja, Kontrak Buta: untuk Lindungi Freelancer dan Anak Magang” 

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) berkolaborasi dengan Radio Republik Indonesia (RRI) Pro 2 Yogyakarta menyelenggarakan program siaran penyuluhan …

FH UGM dan Kementerian Hukum Gelar Uji Publik RUU GAAR untuk Perkuat Keadilan Restoratif

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia menyelenggarakan Uji Publik Rancangan Undang-Undang Grasi, Amnesti, Abolisi, …

Scroll to Top