Tim delegasi Fakultas Hukum berhasil meraih prestasi Juara 1 dan predikat Berkas Terbaik dalam Kompetisi Legal Opinion tingkat nasional, Sunan Ampel Legal Competition (SALC) 2026, yang diselenggarakan oleh Law Debate Community Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Delegasi ini terdiri dari 2 orang mahasiswi, yaitu Jessica Olivia Wulandari Riyanto (Angkatan 2024) dan Kezia Putri Novitawati (Angkatan 2024), di bawah bimbingan dosen Dr. Dinarjati Eka Puspitasari, S.H., M.Hum.
Kompetisi ini terdiri dari dua babak, yaitu babak penyisihan untuk tahap seleksi naskah dan babak final untuk tahap presentasi. Pada babak penyisihan, peserta diharuskan menganalisis permasalahan hukum dari sebuah kasus posisi secara yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam bentuk naskah Legal Opinion.
Acara ini bertujuan untuk memahami bagaimana memetakan fakta hukum dan merumuskan argumen yang solid terkait isu pencemaran lingkungan akibat bocornya limbah dari fasilitas instalasi radioaktif. Hal ini sangat diperlukan agar tim dapat memberikan solusi serta rekomendasi hukum yang tepat bagi masyarakat terdampak.
SALC 2026 mengusung tema “Ecological Constitution sebagai Koreksi Tata Kelola Pengelolaan Limbah Radioaktif di Indonesia”. Pada proses pemberkasan, kami banyak belajar tentang cara menuntut pertanggungjawaban hukum atas kerugian sosial-ekonomi dan lingkungan, serta menelaah kewajiban konstitusional negara dalam melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Sesi presentasi dan tanya jawab di babak final menjadi penutup sekaligus ajang mempertahankan argumen dari naskah yang telah disusun. Kompetisi ini tak hanya memberikan prestasi dan pengalaman, tetapi juga kesadaran bahwa paradigma pembaharuan hukum mutlak diperlukan untuk mewujudkan keadilan lingkungan di tengah berkembangnya industri dan peradaban.
Prestasi yang diraih delegasi Fakultas Hukum ini juga sejalan dengan implementasi Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 4: Pendidikan Berkualitas melalui penguatan kemampuan riset, analisis hukum, dan argumentasi akademik mahasiswa dalam menjawab isu hukum kontemporer. Selain itu, tema mengenai pengelolaan limbah radioaktif dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang sehat berkaitan erat dengan SDG 13: Penanganan Perubahan Iklim dan SDG 15: Menjaga Ekosistem Daratan, karena menekankan pentingnya tata kelola lingkungan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Di sisi lain, pembahasan mengenai pertanggungjawaban negara serta penguatan ecological constitution juga mendukung SDG 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh, melalui dorongan terhadap sistem hukum yang adaptif, akuntabel, dan mampu memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terdampak pencemaran lingkungan.
Penulis: Wilson Antoro (PMK FH UGM)
