Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada kembali mencatatkan capaian membanggakan melalui terpilihnya kembali Dr. Destri Budi Nugraheni, S.H., M.S.I., Ketua Program Studi Magister Kenotariatan FH UGM, sebagai Ketua Badan Kerja Sama (BKS) Program Studi Magister Kenotariatan Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia untuk periode 2026–2029.
Penetapan tersebut berlangsung dalam rangkaian Rapat Kerja Sama BKS MKn FH PTN se-Indonesia yang diselenggarakan pada Senin (27/4/2026) di Universitas Airlangga. Forum dihadiri oleh 14 Ketua/Koordinator dan Sekretaris Program Studi MKn dari 21 Prodi MKn PTN. Forum BKS MKn PTN menjadi ruang strategis dalam memperkuat koordinasi, kolaborasi tri dharma perguruan tinggi, serta penyelarasan pengembangan pendidikan kenotariatan di tingkat nasional.
Kepercayaan yang kembali diberikan kepada Dr. Destri Budi Nugraheni, S.H., M.S.I., mencerminkan kepemimpinan yang dinilai mampu mendukung pengembangan program studi kenotariatan. Selama periode sebelumnya, BKS MKn FH PTN menunjukkan peran aktif dalam mendorong penguatan kurikulum, peningkatan mutu pembelajaran, serta pengembangan jejaring antar perguruan tinggi.
Keberlanjutan kepemimpinan ini diharapkan dapat semakin memperkuat peran BKS sebagai wadah koordinasi nasional yang kolaboratif dan progresif dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan kenotariatan. Program Studi Magister Kenotariatan FH UGM turut menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang kembali diberikan serta komitmen untuk terus berkontribusi dalam pengembangan pendidikan hukum kenotariatan di Indonesia.
Kegiatan ini juga memiliki relevansi yang kuat dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 4: Quality Education melalui upaya peningkatan mutu pendidikan kenotariatan yang berstandar nasional dan berkelanjutan. Selain itu, penguatan koordinasi dan kolaborasi antarprogram studi dalam wadah BKS MKn FH PTN turut mendukung SDG 17: Partnerships for the Goals, dengan membangun jejaring institusi pendidikan tinggi yang solid dan sinergis. Lebih jauh, peran strategis pendidikan kenotariatan dalam mencetak profesional hukum yang berintegritas dan kompeten juga berkontribusi pada SDG 16: Peace, Justice and Strong Institutions, terutama dalam mendukung kepastian hukum dan tata kelola kelembagaan yang kredibel di Indonesia.
Penulis: Pengelola Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM
