Pengaturan Pertanahan Pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Antara Dua Pilihan

Buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, S.H., M.CL., M.PA. ini membahas sekelumit kilas balik pengaturan pertanahan dalam UUCK yang meninggalkan filosofi, konsepsi, prinsip/asas UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) secara diam-diam ketika maksud dan tujuan UUCK tak selaras dengan ideologi UUPA (liberal-kapitalistik versus populistik).

Buku ini memuat rangkuman webinar/diskusi dan artikel berkenaan dengan pengaturan pertanahan dalam UUCK, pra dan pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Belajar dari dinamika pengaturan pertanahan dalam UUCK yang ikut terdampak Putusan MK, seyogianya pembentukan pengaturan pertanahan yang akan datang tetap berlandaskan pada bangunan konsep UUPA, di samping mematuhi syarat formil dan materiil pembentukan peraturan perundangan-undangan. Ada dua alternatif bentuk pengaturan yang dapat dipilih dalam rangka perbaikan UUCK, yang perlu dipertimbangkan dari berbagai aspek. Dan yang tidak kalah pentingnya, pembentukan undang-undang wajib memberikan hak kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara maksimal dan bermakna sesuai dengan amanat Mahkamah Konstitusi.


Buku dapat diunduh melalui tautan:
https://bit.ly/AntaraDuaPilihan

TAGS :  

Berita Terbaru

Syawalan dan Halal Bihalal 1447 H FH UGM Perkuat Persaudaraan dan Profesionalitas Kerja

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) menyelenggarakan kegiatan Syawalan dan Halal Bihalal Tahun 1447 Hijriah di Auditorium Gedung B, pada Selasa, (31/3/2026). Mengusung tema …

Fakultas Hukum UGM Naik ke Peringkat 151–200 Dunia Versi QS 2026, Perkuat Reputasi Global Bidang Hukum

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat internasional dengan berhasil naik ke peringkat 151–200 dunia dalam pemeringkatan QS World …

Perkuat Pemahaman Hukum Ketenagakerjaan, FH UGM Bersama TVRI Yogyakarta Menyelenggarakan Siaran Edukasi Pro Justicia Terkait Perlindungan Pekerja

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) bekerja sama dengan Televisi Republik Indonesia (TVRI) Yogyakarta melaksanakan siaran penyuluhan hukum bertajuk “Pro Justicia: Perlindungan Pekerja”. Siaran yang …

Scroll to Top