Penyuluhan Hukum PKBH UGM Bersama Warga Binaan Lapas Cebongan Maret 2022

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum UGM bekerja sama dengan Lapas Sleman menyelenggarakan Kegiatan Penyuluhan Hukum kedua di tahun ini pada Kamis, 31 Maret 2022. Dalam kesempatan ini kegiatan penyuluhan hukum dihadiri oleh 20 Warga Binaan Lapas Sleman secara virtual melalui zoom meeting dan diisi oleh dua narasumber dari Dosen Fakultas Hukum UGM yaitu Andy Omara, S.H.,M.Pub&Int.Law., Ph.D. dan Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si.

Kegiatan penyuluhan hukum terdiri dari dua sesi pemaparan materi. Sesi pertama disampaikan oleh Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si. dengan membawakan topik Perlindungan Hak-Hak Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam topik ini poin yang perlu di highlight ialah bahwa tujuan pemasyarakatan itu intinya di dalam Lapas menyadarkan kesalahan bukan lagi proses peradilan karena sudah ada putusan hakim dan putusan hakim itu dianggap menyelesaikan permasalahan. Di dalam Lapas itu tujuannya untuk memperbaiki diri sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakatnya, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab dan penerapan dari bagian yang tak terpisahkan dari nilai nilai yang terkandung di dalam Pancasila.

Pada sesi dua dengan topik Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara yang disampaikan oleh Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law. pada pokoknya menyampaikan bahwa apabila dalam konteks pidana seringkali hukum itu dikaitkan dengan pemidanaan. Hukum tidak selalu bersifat menghukum kalaupun dia mengukum itu karena ada latar belakang berupa adanya pelanggaran yang serius. Hukum itu juga bisa berwatak membebaskan atau melindungi, jadi ketika ada Warga Negara ingin melakukan hak-hak kita yang ada di UUD maka sudah menjadi kewajiban negara untuk melakukan proteksi bahkan sampai pemenuhan hak-hak warga negara. Hukum itu tidak selalu bersifat memidanakan melainkan juga bisa membebaskan dan melindungi warga negara.

TAGS :  

Berita Terbaru

Fakultas Hukum UGM, NRGS, Dan PT Pertamina (Persero) Lanjutkan Program Mini Magister Hukum Pertamina 2026 Pada Minggu Ke-5 Pembelajaran

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada melalui Pusat Kajian Tata Kelola Sumber Daya Alam (Natural Resources Governance Studies/NRGS) bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina …

Terima Kunjungan Kerja Pansus DPR RI, FH UGM Berikan Masukan Akademis dalam Pembahasan RUU Hukum Perdata Internasional

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) menerima kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang …

Mahasiswa FH UGM Gelar Penyuluhan Hukum tentang Pelindungan Data Pribadi di Era Digital melalui Siaran RRI PRO 2 Yogyakarta

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, penggunaan layanan digital telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Aktivitas seperti berbelanja daring, menggunakan media sosial, …

Scroll to Top