Penyuluhan Hukum Kerjasama Kejaksaan Tinggi DIY dan Fakultas Hukum UGM di Kalurahan Tamanmartani

Kejaksaan Tinggi DIY bekerjasama dengan Fakultas Hukum UGM berhasil menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum dalam rangkaian program Datun Suluh Praja yang ketiga pada Kamis (28/7). Kegiatan penyuluhan hukum dilakukan secara luring di Balai Kalurahan Tamanmartani dengan dihadiri oleh kurang lebih 35 perangkat Kalurahan Tamanmartani. Penyuluhan ini diisi oleh 2 narasumber dari Fakultas Hukum UGM yaitu Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si, Dr. Yulkarnain Harahab, S.H., M.Si. dan 1 narasumber dari Kejaksaan Tinggi DIY, Kristanti Yuni Purnawanti, S.H., M.H.

Kegiatan penyuluhan hukum diawali dengan sambutan dari Kepala Prodi Magister Litigasi, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Asisten bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kristanti Yuni Purnawanti, S.H., M.H. dan Lurah Kalurahan Maguwoharjo, Gandang Hardjono. 

Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan tiga sesi pemaparan materi. Sesi pertama disampaikan oleh Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si dengan menyampaikan topik penyuluhan hukum mengenai Media Sosial dan kaitannya dengan Hukum Pidana. Beliau menyampaikan Hukum adalah norma yang sudah diberi oleh Tuhan Yang Maha Esa, maka dari itu tidak perlu menjadi sarjana hukum terlebih dahulu untuk mengerti hukum. Hubungannya dengan media sosial, beliau menjelaskan bahwa media sosial sifatnya benda dalam kodifikasi hukum pidana di Indonesia. Maka dari itu, baik buruknya media sosial digunakan tetap tergantung pemiliknya. 

Pada sesi kedua dengan topik hukum pertanahan nasional yang disampaikan oleh Bapak Dr. Yulkarnain Harahab, S.H., M.Si.  Poin-poin yang disampaikan adalah mengenai Pewarisan. Beliau menjelaskan mulai dari apa itu warisan sampai halangan mewaris. 

Pemaparan sesi ketiga dilanjutkan oleh Kristanti Yuni Purnawanti, S.H., M.H. tentang Reformasi Birokrasi di Kelurahan. Beliau menyampaikan bahwasanya pelayanan masyarakat harus dimaksimalkan dengan cara adanya peningkatan kualitas dan integritas dari pamong praja kalurahan itu sendiri. Bisa dimulai dari memunculkan perubahan manajemen pekerjaan, penataan tata laksana, dan peningkatan Kapasitas SDM. 

Setelah sesi materi selesai disampaikan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Para perangkat kalurahan memanfaatkan kesempatan ini untuk semakin memahami hukum dan penerapannya dalam masalah-masalah sosial yang kerap terjadi di masyarakat.

Suasana penyuluhan hukum di Kacamatan Tamanmartani pada Kamis (28/7).

Berita Terbaru

Fakultas Hukum UGM Terima Kunjungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Kamis (18/8), Fakultas Hukum UGM menerima kunjungan benchmarking dari Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kunjungan tersebut diterima oleh Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian …

Kuliah Perdana Pascasarjana Fakultas Hukum UGM

Fakultas Hukum UGM membuka rangkaian perkuliahan bagi mahasiswa Pascasarjana dengan menyelenggarakan kuliah perdana bertajuk Peranan Pendidikan Pascasarjana Hukum Dalam Pembaruan Hukum di Indonesia pada Sabtu …

Kuliah Perdana Pasca Sarjana FH UGM, “Peranan Pendidikan Pascasarjana Hukum dalam Pembaruan Hukum di Indonesia”, Sabtu 13 Agustus 2022

Kuliah Perdana Pasca Sarjana FH UGM, “Peranan Pendidikan Pascasarjana Hukum dalam Pembaruan Hukum di Indonesia”, Sabtu 13 Agustus 2022 Pembicara :1. Prof. Dr. Edward Omar …

Kamis (18/8), Fakultas Hukum UGM menerima kunjungan benchmarking dari Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kunjungan tersebut diterima oleh Wakil Dekan …

Fakultas Hukum UGM membuka rangkaian perkuliahan bagi mahasiswa Pascasarjana dengan menyelenggarakan kuliah perdana bertajuk Peranan Pendidikan Pascasarjana Hukum Dalam Pembaruan Hukum di …

Kuliah Perdana Pasca Sarjana FH UGM, “Peranan Pendidikan Pascasarjana Hukum dalam Pembaruan Hukum di Indonesia”, Sabtu 13 Agustus 2022 Pembicara :1. Prof. …

Jumat (5/8) Fakultas Hukum UGM menjadi tuan rumah dalam Rapat Pembentukan Pengurus BKS FH-PTN Wilayah Indonesia Tengah. Kegiatan ini diselenggarakan di The …