Kali ini, giliran Kalurahan Giripeni, Kulon Progo yang didatangi oleh Fakultas Hukum UGM bersama dengan Kejaksaan Tinggi DIY untuk melaksanakan Penyuluhan Hukum Datun Suluh Praja 2023 pada Rabu, 8 Maret 2023. Dalam kesempatan kali ini topik yang dibawakan adalah mengenai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dalam mendukung pemaparan yang diberikan kepada perangkat desa sebagai peserta, Fakultas Hukum UGM mendatangkan Rafael Edy Bosko, S.H., M.IL., Dosen Departemen Hukum Agraria sebagai pembicara.
Pada awalnya, Rafael memaparkan mengenai data per tahun 2018, dari 120 juta bidang tanah yang ada di Indonesia, 70 juta bidang tanah belum didaftarkan. Dalam hal ini, Badan Pertanahan Nasional (BPN), menargetkan pada tahun 2025, semua bidang tanah bisa bersertifikat. Oleh karenanya, dalam rangka percepatan pendaftaran tanah, dibuatlah sistem PTSL. Dimana bidang tanah didaftarkan melalui program yang diinisiasi oleh Pemerintah dan biayanya bersumber dari anggaran negara. Harapannya karena dibiayai oleh pemerintah, masyarakat lebih antusias dalam mendaftarkan tanahnya. Kemudian, dipaparkan pula mengenai penjelasan Tugas dan Wewenang Kejaksaan Tinggi Perdata dan Tata Usaha Negara Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Kejati DIY.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Peserta banyak menanyakan mengenai tanah hasil warisan yang seringkali sulit untuk diproses oleh masyarakat, mulai dari klaim sampai dengan pendaftaran tanah ke BPN. Selain itu juga kasus apabila ahli waris yang tidak diketahui ada di mana. Selain pembicara dari Fakultas Hukum, pihak dari Kejaksaan Tinggi DIY juga membantu menjawab permasalahan yang dialami masyarakat Kalurahan Giripeni. Tidak lupa, ditawarkan pula mengenai fasilitas konsultasi hukum E-Konsultasi yang ada di website resmi FH UGM dan fasilitas konsultasi dari Kejaksaan Tinggi DIY yang dapat diakses baik dari platform komunikasi Whatsapp maupun datang langsung ke kantor.
