Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) bekerja sama dengan Pandekha dan Constitutional Law Society (CLS) kembali menyelenggarakan Notonagoro Public Lecture. Forum akademik ini menjadi ruang diskusi penting untuk membedah isu-isu fundamental terkait tata kelola negara hukum dan demokrasi. Pada edisi kali ini, kuliah umum menghadirkan Anies Baswedan, seorang akademisi dan politisi Indonesia, sebagai narasumber utama. Diskusi akan dipandu oleh Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M., Ketua Departemen Hukum Tata Negara FH UGM, yang berperan sebagai moderator.
Acara dilaksanakan Selasa (26/8/2025) pukul 15.30–18.00 WIB di Ruang Auditorium Gedung B FH UGM. Kehadiran peserta tidak terbatas pada audiens luring, sebab kegiatan ini juga disiarkan secara daring melalui kanal YouTube @law.pandekha untuk menjangkau khalayak yang lebih luas. Fara Nur Puspitasari dari Constitutional Law Society FH UGM turut berperan sebagai master of ceremony yang mengarahkan jalannya acara. Dengan format hybrid ini, diskusi diharapkan dapat memberikan manfaat akademis sekaligus membuka ruang interaksi antara narasumber dan masyarakat luas.
Notonagoro Public Lecture kali ini mengangkat tema “Masa Depan Pemerintahan Negara Hukum dan Demokrasi”. Tema tersebut dipilih untuk merespons berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mempertahankan prinsip negara hukum di tengah dinamika politik, sosial, dan global yang kian kompleks. Anies Baswedan sebagai narasumber akan memantik refleksi kritis tentang praktik demokrasi di Indonesia dan prospeknya di masa depan. Dengan demikian, forum ini tidak hanya menjadi ruang pembelajaran, tetapi juga sarana advokasi akademis bagi perbaikan tata kelola negara.
Dalam perspektif Sustainable Development Goals (SDGs), kuliah umum ini mendukung SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh). Hal ini terlihat dari fokus pada pentingnya tata kelola yang adil, transparan, dan demokratis sebagai fondasi pemerintahan. Selain itu, kegiatan ini sejalan dengan SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) karena memberikan ruang pembelajaran publik yang inklusif, reflektif, dan partisipatif, baik bagi mahasiswa maupun masyarakat umum. Dengan menggabungkan perspektif akademis, praktis, dan partisipasi publik, acara ini diharapkan mampu memperkuat kesadaran kritis generasi muda tentang peran negara hukum dalam pembangunan berkelanjutan.
