FGD Mengkritisi RUU Pertanahan

FGD Mengkritisi RUU Pertanahan

Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) untuk mengkritisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan pada Kamis, 21 Februari 2019 di FH UGM. FGD ini dilakukan dalam dua sesi. Sesi pertama dimoderatori oleh dosen Hukum Agraria FH UGM, Dr. Rikardo Simarmata, S.H. Narasumber dalam sesi pertama adalah Guru Besar FH UGM: Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, S.H., M.CL., M.PA. dan Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si.; Ketua Panitia Kerja RUU Pertanahan DPR RI, Dr. Ir. H.E. Herman Khaeron, M.Si.; Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Bapak Himawan Arief Sugoto; Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr; Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Negara Yogyakarta, Dr. Ir. Senthot Sudirman, M.S.; dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Bapak Syukur Irwanto.

Sesi kedua dimoderatori oleh Kepala Pusat Perancangan UU Badan Keahlian DPR RI, Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. Narasumber pada sesi ini adalah Dosen Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Andalas, Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum.; Staf Ahli Menteri dalam Negeri Bidang Pemerintahan, Dr. H. Suhajar Diantori, M.Si.; Kepala Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah BPIW Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Ir. I Gde Wayan Samsi Gunarta, M.Appl.; Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ibu Tini Martini, S.H., M.Soc.Sci.; dan Ketua Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Bapak Julius Purnawan, S.H., M.Si.

Aspek-aspek krusial yang dikritisi dalam FGD tersebutantara lain tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat; dan Hak atas Tanah untuk Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing. Selain itu, masalah tentang jangka waktu Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai; serta kemungkinan pembentukan Bank Tanah dan Pengadilan Pertanahan juga dibicarakan. Materi FGD dalam diakses melalui link berikut https://simpan.ugm.ac.id/s/tcfN89OzXgh8RmS. – SIP

Berita Terbaru

Workhsop Judicial Review Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution (pengawal konstitusi) menjadi garda terdepan untuk menjaga dan mengakomodir hak-hak konstitusional warga negara. Dalam mengawal konstitusi, tentu peran …

Dosen Departemen Hukum Perdata jadi Saksi Ahli dalam Perkara Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Kamis (14/03/2024) Dosen Departemen Hukum Perdata Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum menjadi saksi ahli dalam Perkara Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli di Pengadilan Negeri …

Podcast Notariat: Jangka Waktu Perjanjian Sewa-Menyewa Seumur Hidup. Emang Boleh Selama Itu?

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM baru saja merilis “Podcast Notariat Episode 3: Kok Jangka Waktu Perjanjian Sewa-Menyewa Seumur Hidup. Emang Boleh Selama Itu?” …

Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution (pengawal konstitusi) menjadi garda terdepan untuk menjaga dan mengakomodir hak-hak konstitusional warga negara. Dalam mengawal …

Kamis (14/03/2024) Dosen Departemen Hukum Perdata Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum menjadi saksi ahli dalam Perkara Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli …

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM baru saja merilis “Podcast Notariat Episode 3: Kok Jangka Waktu Perjanjian Sewa-Menyewa Seumur Hidup. Emang …

Fakultas Hukum UGM yang diwakili oleh Organisasi Peradilan Semu Satria Paramartha menampilkan praktik peradilan semu tindak pidana terhadap rupiah. Dalam peradilan semu …

Scroll to Top