Author name: priyo2as

Buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, S.H., M.CL., M.PA. ini membahas sekelumit kilas balik pengaturan pertanahan dalam UUCK yang meninggalkan filosofi, konsepsi, prinsip/asas UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) secara diam-diam ketika maksud dan tujuan UUCK tak selaras dengan ideologi UUPA (liberal-kapitalistik versus populistik). Buku ini memuat […]

Hari Rabu 29 Juni 2022 PKBH FH UGM bersama Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Sistem Informasi menerima kunjungan dari Institut Agama Islam Ma’arif NU Metro Lampung yang berjumlah 10 orang mahasiswa/i dengan didampingi oleh Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam. Dalam kunjungan tersebut, pihak IAIM NU Metro bermaksud mengetahui konsep perancangan dan

Rabu, 6 April 2022, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) menyelenggarakan acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara FH UGM dengan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dan seluruh Kejaksaan Negeri di wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang antara lain Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Sleman, Kejaksaan Negeri Bantul, Kejaksaan Negeri Gunung Kidul, dan Kejaksaan Negeri Kulon

Kamis, 17 Maret 2022, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada menerima kunjungan dari Pemerintah kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Kunjungan tersebut juga berkenaan dengan agenda penandatanganan perjanjian kerja sama antara Fakultas Hukum UGM dengan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser tentang pembuatan legal opinion. Acara kunjungan dan penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut dilaksanakan secara

Memasuki Bulan Juni (3/6/22), Fakultas Hukum UGM bersama dengan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) mengadakan pertemuan dalam rangka presentasi dan diskusi bersama mengenai Convention On Supplementary Compensation for Nuclear Damage. Pertemuan ini diinisiasi oleh BAPETEN dalam rangka menjaring informasi maupun pendapat mengenai rencana Pemerintah Indonesia dalam meratifikasi Konvensi CSC, sekaligus mengevaluasi efektivitas peraturan perundang-undangan mengenai