Author name: emmanuella.sukma.r

Rangkaian kolaborasi penyuluhan hukum antara Fakultas Hukum UGM dan Kejaksaan Tinggi DIY dilaksakan di Kalurahan Bangunjiwo, Bantul, pada Selasa (24/10/2023). Kegiatan ini sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 16 yaitu Kedamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang kuat. “Pungli kadang [dapat] disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan ataupun korupsi,” ujar Dr. Sigid Riyanto, […]

“Satgas Saber Pungli hadir untuk memberantas pungutan liar yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta,” ujar Almonika Cindy Fatika Sari, S.H., M.A. pada penyuluhan hukum Rabu (25/10/2023). Penyuluhan ini merupakan kolaborasi Fakultas Hukum UGM dengan Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta. Pada kesempatan ini, penyuluhan dilaksanakan di Kalurahan Ngestiharjo, Bantul. Selain Almonika Cindy Fatika Sari, S.H., M.A., penyuluhan

“Tanah Kas Desa [secara tegas] tidak diperkenankan untuk fungsi hunian,” ujar Dwi Haryati, S.H., M.H. dalam penyuluhan hukum Suluh Praja di  Kalurahan Potorono, Bantul. Penyuluhan hukumini dilaksanakan oleh Fakultas Hukum UGM melalui Unit Kerja Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) berkolaborasi bersama dengan Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta pada Senin (23/10/2023). Selain Dwi Haryati, S.H., M.H., kegiatan

Kamis (19/10/2023), Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) berkolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta melaksanakan penyuluhan hukum di Kalurahan Bangunharjo, Bantul, dalam rangka pelaksanaan program Datun Suluh Praja Kejati D.I.Y. Penyuluhan hukum ini diisi oleh 2 narasumber Fakultas Hukum UGM, yakni Dr. Jur. Any Andjarwati, M.Jur., S.H. dan Ardianto Budi Rahmawan, S.H., LL.M. Penyuluhan ini juga

Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) kembali melaksanakan penyuluhan hukum kolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta pada Rabu (18/10/2023). Penyuluhan hukum kali ini dilaksanakan di Kalurahan Baturetno, Kabupaten Bantul dalam rangka pelaksanaan program Datun Suluh Praja Kejati D.I.Y. Isu yang diangkat dalam penyuluhan kali ini ialah pengelolaan tanah kas desa yang menjadi permasalahan utama di hampir