Magister Ilmu Hukum (Kampus Jakarta)
Profil Singkat
Pada tahun 2001, Magister Ilmu Hukum (MIH) Kampus Jakarta masih merupakan bagian dari Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 547/DIKTI/Kep/1996 yang diterbitkan pada 11 Desember 1996. Kemudian, seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 30 Tahun 2009 mengenai penyelenggaraan program studi di luar domisili perguruan tinggi, pengelola MIH Kampus Jakarta mengajukan izin pendirian program studi secara mandiri.
Selanjutnya Pada tahun 2011, program studi MIH UGM (Kampus Jakarta) memperoleh landasan hukum operasional berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 102/E/O/2011, yang memberikan izin penyelenggaraan Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada Kampus Jakarta Selatan.
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) kemudian melakukan proses akreditasi terhadap MIH Kampus Jakarta. Berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT No. 378/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2014 yang diterbitkan pada 27 September 2014, program studi ini berhasil meraih akreditasi dengan peringkat “A”. Lima tahun kemudian, MIH UGM Kampus Jakarta kembali memperoleh akreditasi “A” melalui keputusan BAN-PT No. 3197/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2019 yang diterbitkan pada 27 Agustus 2019. Adapun pada tanggal 22 April 2025 hingga tanggal 28 Agustus 2029 status akreditasi MIH UGM (Kampus Jakarta) memperoleh predikat “Unggul”.
Hingga tahun 2025, Program Studi MIH Kampus Jakarta menawarkan tiga peminatan utama, yaitu Hukum Bisnis, Hukum Litigasi, dan Hukum Keimigrasian. Setiap tahunnya, program ini membuka dua kali penerimaan mahasiswa baru dengan rata-rata jumlah mahasiswa yang diterima sekitar 100 orang per periode. Saat ini, jumlah mahasiswa aktif dalam satu tahun ajaran mencapai sekitar 300 orang.
Prodi MIH (Kampus Jakarta) hadir untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli dengan kualifikasi strata 2 (S 2) dalam bidang Hukum Bisnis, Litigasi, dan Kemigrasian. Kebutuhan akan lulusan berkualifikasi Master (S-2) Hukum Bisnis semakin bertambah bersamaan dengan maraknya permasalahan hukum di bidang bisnis yang terkait dengan perusahaan, perbankan, pasar modal, persaingan usaha, investasi, hak kekayaan intelektual, serta sengketa perdagangan dunia. Karena itu dunia bisnis membutuhkan penasihat hukum korporasi (corporate lawyer), dan penasihat hukum di dalam perusahaan (in-house lawyer). Selain itu, mengingat semakin peliknya penegakan hukum di Indonesia, maka diperlukan pendidikan yang mampu meningkatkan kapasitas dan kompetensi penegak hukum (law enforcer) yang profesional dan memiliki integritas tinggi. Untuk menjawab tantangan kebutuhan sumber daya manusia oleh dunia usaha dan instansi pemerintahan, selaku universitas tertua di Indonesia, UGM mendirikan Prodi MIH (Kampus Jakarta).
untuk pertama penyelenggaraan perkuliahan MIH (Kampus Jakarta) berlangsung di Gedung Bank Bumi Daya Plaza, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Sebanyak 60 mahasiswa/i tercatat sebagai peserta. Sejalan dengan pertambahan jumlah mahasiswa, pada tahun 2002 tempat penyelenggaraan dipindahkan ke Gedung Patra Jasa, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Setelah pembangunan Gedung UGM (Kampus Jakarta) selesai, terhitung sejak tahun 2010 hingga saat ini, perkuliahan berpindah ke Gedung UGM (Kampus Jakarta), Tower B, Lantai 3, Jalan Dr. Sahardjo Nomor 83 Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan.
Ketua Program Studi:
Dr. Ninik Darmini, S.H., M.Hum.
Sekretaris Program Studi:
Dr. Agustina Merdekawati, S.H., LL.M.
Visi
Menjadikan Program Studi Magister Ilmu Hukum UGM (Kampus Jakarta) sebagai pusat pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu hukum secara dinamis dan profesional di bidang Hukum Bisnis, Litigasi dan Keimigrasian yang memiliki daya saing di tingkat internasional.
Misi 2011-2031
- Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran hukum yang berkualitas berbasis teknologi informasi.
- Menghasilkan lulusan yang unggul dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan persoalan hukum secara profesional dan bermoral di bidang Hukum Bisnis, Litigasi dan Keimigrasian.
- Meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga nasional dan internasional.
Penyelenggaraan Program Studi Magister Ilmu Hukum UGM (Kampus Jakarta) bertujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan profesional di bidang Bisnis, Litigasi dan Keimigrasian dengan kualifikasi:
- memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang hukum, serta nilai yang luhur dan bermoral sejalan dengan perkembangan zaman;
- memiliki kemampuan menemukan hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum di bidang Bisnis, Litigasi dan Keimigrasian; dan
- memiliki akses dalam mengembangkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan institusi pemerintah ataupun swasta, baik dalam maupun luar negeri
- Menghasilkan tenaga profesional yang bermoral di bidang Hukum Bisnis, Litigasi dan Keimigrasian.
- Menghasilkan lulusan yang mampu berkontribusi dalam pembangunan hukum.
- Memenuhi kebutuhan tenaga profesional yang kompeten khususnya di bidang Hukum Bisnis, Litigasi dan Keimigrasian di sektor publik dan privat, baik di tingkat lokal, nasional maupun di tingkat internasional.
- Unduh Akreditasi Predikat “A” MIH UGM (Kampus Jakarta) 2003 – 2008
- Unduh Akreditasi Predikat “A” MIH UGM (Kampus Jakarta) 2014 – 2019
- Unduh Akreditasi Predikat “A” MIH UGM (Kampus Jakarta) 2019 – 2024
- Unduh Akreditasi Predikat “A” MIH UGM (Kampus Jakarta) 2024 – 2029
- Unduh Akreditasi Predikat “Unggul” MIH UGM (Kampus Jakarta) 2025 – 2029










Informasi dan panduan
Download Handbook
Magister Ilmu Hukum Kampus Jakarta
Download Handbook Pedoman Penulisan
Tesis MIH UGM (Kampus Jakarta)
Conference & Call for Paper
Dashboard Pemantauan Dosen Pembimbing
(Akses menggunakan email UGM)
Admisi MIH UGM Kampus Jakarta Gelombang 4 TA 2025/2026.
MITRA KERJA SAMA

Direktorat Jenderal Imigrasi
Program Studi MIH UGM (Kampus Jakarta) secara resmi menjalin kerja sama strategis dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kerja sama ini dimulai pada tahun 2023, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor: MI.1-GR.05.01-275 oleh Direktorat Jenderal Imigrasi selaku Pihak Pertama dan Nomor: 15587/UN1/FHK/PDU/HK/2023 oleh Program Studi MIH UGM (Kampus Jakarta) selaku Pihak Kedua.
Kerja sama tersebut dilanjutkan pada tahun 2025 melalui penandatanganan PKS lanjutan dengan Nomor: IMI-GR.05.01-116 oleh Direktorat Jenderal Imigrasi selaku Pihak Pertama dan Nomor: 1643/UN1/FHK/PDU/HK/2025 oleh Program Studi MIH UGM (Kampus Jakarta) selaku Pihak Kedua. Perjanjian ini merupakan bagian dari komitmen bersama dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum yang unggul, profesional, dan berintegritas.
Kerja sama ini mencakup penyelenggaraan kelas khusus Magister Ilmu Hukum bagi pegawai di lingkungan Ditjen Imigrasi. Melalui skema kelas kerja sama ini, para peserta didik akan mendapatkan pengalaman akademik yang terstruktur dengan kurikulum berbasis pada kebutuhan praktis di bidang keimigrasian serta pendekatan teoritis dan metodologis dari akademisi MIH UGM.
PKS ini juga menegaskan peran aktif MIH UGM dalam mendukung program strategis pemerintah, khususnya dalam peningkatan kapasitas aparatur sipil negara di bidang hukum. Selain itu, kolaborasi ini menjadi wujud kontribusi MIH UGM terhadap penguatan sistem hukum nasional melalui sinergi antara dunia akademik dan lembaga pemerintahan.
MIH UGM (Kampus Jakarta) akan menjadi pusat penyelenggaraan kegiatan akademik dalam kerja sama ini, memberikan kemudahan akses bagi para peserta yang berdomisili atau bertugas di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya.
Melalui kerja sama ini, MIH UGM berharap dapat terus memperluas jejaring strategis dengan berbagai institusi pemerintah dan swasta dalam menciptakan lulusan yang profesional, kritis, dan mampu menjawab tantangan hukum di tingkat nasional maupun global.

PT Pertamina
MIH UGM (Kampus Jakarta) menjalin kerja sama strategis dengan PT Pertamina (Persero), yang ditandai melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Nomor: SP-015/K20430/2025-S8 oleh PT Pertamina sebagai Pihak Pertama, dan Nomor: 1138/UN1/FHK/PDU/HK/2024 oleh MIH UGM (Kampus Jakarta) selaku Pihak kedua. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang hukum, khususnya guna mendukung kebutuhan perusahaan dalam menghadapi tantangan hukum bisnis di sektor energi yang semakin kompleks. Dalam implementasinya, kerja sama ini diwujudkan melalui penyelenggaraan program Magister Hukum Bisnis yang ditujukan bagi karyawan PT Pertamina, agar mereka dapat memperdalam pemahaman dan keterampilan hukum yang relevan dengan dinamika industri minyak dan gas.
Dalam pelaksanaannya, sebanyak 21 mahasiswa dari konsentrasi Hukum Bisnis Pertamina telah mengikuti orientasi dan perkuliahan di MIH UGM (Kampus Jakarta). Proses pembelajaran didukung oleh sistem akademik berbasis digital, seperti aplikasi Simaster untuk pengelolaan aktivitas akademik, serta didampingi oleh dosen-dosen yang berpengalaman di bidang hukum bisnis dan korporasi. Selain program pendidikan reguler, kerja sama ini juga mencakup pelatihan hukum, edukasi good corporate governance, dan pengembangan kapasitas profesional bagi karyawan PT Pertamina.
Melalui perjanjian kerja sama ini, kedua belah pihak berkomitmen untuk saling mendukung dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bentuk kerja sama tidak hanya terbatas pada pendidikan formal, tetapi juga meliputi pelatihan hukum, seminar, dan kegiatan pengembangan kompetensi lainnya yang relevan dengan kebutuhan perusahaan dan perkembangan hukum nasional maupun internasional.
Kerja sama antara PT Pertamina dan MIH UGM (Kampus Jakarta) merupakan wujud nyata sinergi antara dunia akademik dan dunia industri, yang diharapkan dapat memperkuat kapasitas aparatur perusahaan, meningkatkan kualitas pelayanan hukum di lingkungan Pertamina, serta berkontribusi pada pembangunan bangsa melalui pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berintegritas.

LPSK
Pada tanggal 28 Mei 2024, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dalam hal ini Program Studi MIH UGM (Kampus Jakarta), telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Nomor: PKS-01B/3.4.HMKS/LPSK/05/2024 oleh LPSK selaku Pihak Pertama dan Nomor: 6938/UN1/FHK/PDU/HK/2024 oleh Program Studi MIH UGM (Kampus Jakarta) selaku Pihak Kedua.
Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk mendukung peningkatan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan LPSK melalui penyelenggaraan program pendidikan kelas kerja sama pada Program Studi MIH UGM (Kampus Jakarta). Sebagai bagian dari implementasi kerja sama tersebut, berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum UGM Nomor: 256/UN1/HK/KPT/2025, telah ditetapkan dua mata kuliah khusus dalam konsentrasi Hukum LPSK, yaitu: (1) Hukum Pemulihan Korban dan (2) Hukum Perlindungan Saksi dan Korban.
PKS ini mengatur kerja sama antara LPSK dan Fakultas Hukum UGM dalam menyelenggarakan pendidikan S2 Hukum bagi pegawai LPSK. Pendidikan ini dilaksanakan di MIH UGM (Kampus Jakarta) dengan kurikulum dan standar akademik yang berlaku di lingkungan UGM. Tujuan utama dari kerja sama ini adalah untuk meningkatkan pemahaman, kemampuan, dan profesionalisme pegawai LPSK dalam bidang hukum, sehingga mereka dapat menjalankan tugas perlindungan saksi dan korban secara lebih efektif dan profesional.
Seluruh pelaksanaan pendidikan menjadi tanggung jawab Fakultas Hukum UGM, mulai dari proses seleksi, penyusunan kurikulum, hingga pelaksanaan perkuliahan dan evaluasi. Proses seleksi peserta dilakukan secara bersama, di mana calon peserta harus memenuhi persyaratan administratif dan akademik yang ditetapkan oleh UGM. Penetapan akhir peserta yang lolos seleksi menjadi kewenangan LPSK berdasarkan hasil seleksi dari UGM.
Pendidikan dilaksanakan sesuai jadwal akademik UGM dan bertempat MIH UGM (Kampus Jakarta). Fakultas Hukum UGM juga berkomitmen melakukan inovasi program untuk mendukung kelancaran studi dan memastikan kualitas lulusan tetap terjaga sesuai standar nasional pendidikan tinggi.
Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum resmi Program Studi MIH UGM (Kampus Jakarta) , dengan masa studi yang ditargetkan selesai dalam 4 semester. Pengayaan materi dan penyesuaian kurikulum dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak untuk menyesuaikan dengan kebutuhan LPSK.
LPSK berhak memperoleh laporan kemajuan studi peserta dan berkewajiban membayar seluruh biaya pendidikan serta mematuhi ketentuan akademik di UGM. Sementara itu, Fakultas Hukum UGM berkewajiban menyelenggarakan pendidikan sesuai standar, memberikan laporan kemajuan secara berkala, serta memberikan akses bagi LPSK untuk kepentingan monitoring dan evaluasi.
Perjanjian Kerja Sama ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas aparatur LPSK melalui pendidikan hukum yang berkualitas, sehingga mampu memperkuat perlindungan saksi dan korban di Indonesia secara profesional dan berintegritas.

PT PLN
MIH UGM (Kampus Jakarta) telah menjalin kerja sama strategis dengan PT PLN (Persero), sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor: 0455.Pj/HKM.00.01/DIR/2017 oleh PT PLN (Persero) selaku Pihak Pertama dan Nomor: 300T/H.01.04.FH/1/2017 oleh Program Studi MIH UGM (Kampus Jakarta) selaku Pihak Kedua. Kerja sama ini dilaksanakan dalam rangka mendukung pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum serta peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Perjanjian ini merupakan bentuk sinergi antara dunia akademik dan industri, khususnya dalam bidang ketenagalistrikan dan hukum. Melalui kerja sama ini, kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan program pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan sektor energi dan kelistrikan nasional. Dalam perjanjian tersebut, PT PLN (Persero) berkomitmen untuk memberikan dukungan terhadap kegiatan akademik dan peningkatan kompetensi mahasiswa MIH UGM (Kampus Jakarta), termasuk melalui partisipasi dalam kuliah umum, seminar, riset bersama, serta pemberian akses informasi yang diperlukan dalam rangka penyusunan tesis atau publikasi ilmiah. Di sisi lain, Program Studi MIH UGM (Kampus Jakarta) juga membuka ruang kerja sama untuk pengembangan kapasitas hukum internal PLN, khususnya dalam menghadapi tantangan hukum korporasi, regulasi energi, serta isu-isu hukum strategis lainnya. Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan tata kelola dan kepatuhan hukum di lingkungan PT PLN (Persero). Dengan adanya kolaborasi ini, MIH UGM (Kampus Jakarta) mempertegas komitmennya sebagai program studi yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dunia kerja serta perkembangan hukum di sektor-sektor strategis nasional. |

Kementerian Keuangan
MIH UGM (Kampus Jakarta) telah menjalin kerja sama strategis dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor: PRJ-/SJ.5/2004 oleh Biro Sumber Daya Kementerian Keuangan selaku Pihak Pertama dan Nomor: 14487/UN1/FHK/PDU/HK/2024 oleh Program Studi MIH UGM (Kampus Jakarta) selaku Pihak Kedua. Kerja sama ini dilaksanakan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, dengan tujuan untuk mendukung peningkatan kompetensi pegawai Kementerian Keuangan melalui program pendidikan Magister Ilmu Hukum, khususnya pada peminatan Hukum Bisnis.
Melalui PKS ini, MIH UGM (Kampus Jakarta) menyediakan jalur khusus Kelas Kerja Sama bagi pegawai Kementerian Keuangan yang ingin melanjutkan studi S2 Hukum. Program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan profesional hukum di lingkungan Kementerian Keuangan, sekaligus memperkuat sinergi antara dunia akademik dan instansi pemerintah dalam mencetak tenaga ahli hukum yang berintegritas dan berdaya saing tinggi.
Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kapasitas aparatur negara dan peningkatan kualitas tata kelola keuangan negara melalui pendidikan hukum yang unggul dan relevan dengan tantangan zaman.

Kejaksaan
Sebagai bagian dari komitmen dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan aparat penegak hukum, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia menjalin kerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, melalui Program Studi MIH UGM (Kampus Jakarta). Kerja sama ini diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan kelas khusus bagi para pegawai Kejaksaan Republik Indonesia yang mengikuti pendidikan program S2 Magister Ilmu Hukum.
Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pertama kali ditandatangani dengan Nomor: B-57/Tu/KB/04/2021 oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI selaku Pihak Pertama, dan Nomor: 1982/UN1/HK/PKS/2021 oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada selaku Pihak Kedua.
Untuk memperkuat pelaksanaan kerja sama dimaksud, para pihak sepakat melakukan perubahan melalui Adendum Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani pada tanggal 2 Agustus 2021 dengan Nomor: B-266/I/Ikb/08/2021 oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI selaku Pihak Pertama dan Nomor: 3928/UN1/HK/PKS/2021 oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada selaku Pihak Kedua. Adendum tersebut mengatur secara lebih rinci mengenai pelaksanaan program pendidikan Magister Ilmu Hukum (MIH) bagi 24 orang pegawai Kejaksaan Republik Indonesia sebagai peserta Angkatan IV Tahun Akademik 2021.
Kerja sama ini mencakup penyelenggaraan pendidikan Program Magister Ilmu Hukum yang berfokus pada penguatan kapasitas profesional jaksa dalam merespons dinamika hukum dan kebijakan publik. Selain itu, kerja sama ini juga mencakup aspek fasilitasi pembiayaan pendidikan, mulai dari biaya kuliah, tunjangan biaya hidup, tunjangan buku, hingga biaya penelitian, yang disusun secara sistematis untuk mendukung proses pembelajaran peserta. Penyelenggaraan kelas dilakukan di Kampus Jakarta, memberikan fleksibilitas bagi para peserta agar dapat mengikuti pendidikan tanpa harus meninggalkan tugas kedinasan secara penuh.
Melalui kerja sama ini, Kejaksaan RI dan Universitas Gadjah Mada menunjukkan sinergi yang kuat antara institusi penegak hukum dan lembaga pendidikan tinggi dalam mendukung reformasi hukum dan peningkatan kualitas layanan publik. Program ini diharapkan tidak hanya memperkuat pemahaman akademik para jaksa, tetapi juga meningkatkan kompetensi praktis mereka di lapangan. Kolaborasi ini menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat posisi Program Studi MIH UGM (Kampus Jakarta) sebagai pusat pendidikan hukum yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan strategis lembaga negara

Kementerian Kehutanan
Dalam rangka memperkuat sinergi antara dunia akademik dan institusi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) UGM Kampus Jakarta menjalin kerja sama strategis dengan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum KLHK) pada tahun 2006.
Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang penegakan hukum lingkungan, memperluas jangkauan riset terapan, serta mendorong pengembangan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan. Ruang lingkup kerja sama mencakup penyelenggaraan kegiatan akademik bersama seperti seminar, kuliah umum, dan lokakarya; pelatihan dan peningkatan kompetensi aparatur penegak hukum; serta kolaborasi riset dan penyusunan rekomendasi kebijakan penegakan hukum lingkungan.
Melalui kolaborasi ini, MIH UGM (Kampus Jakarta) berkomitmen menjadi mitra strategis dalam mendukung upaya Ditjen Gakkum KLHK dalam penegakan hukum yang profesional, berkeadilan, dan berbasis ilmu pengetahuan, serta turut berperan aktif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Kerja sama ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam menjembatani kebutuhan praktik penegakan hukum lingkungan dengan kontribusi akademik yang solutif dan aplikatif.

BPJS Ketenagakerjaan
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui Program Studi MIH UGM (Kampus Jakarta telah menjalin kerja sama strategis dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Kerja sama ini dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor: PER/542/122023 oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagai Pihak Pertama dan Nomor: 18216/UN1/FHK/PDU/HK/2023 oleh Fakultas Hukum UGM sebagai Pihak Kedua.
Kerja sama ini berfokus pada penyelenggaraan pendidikan kelas khusus Program Magister Ilmu Hukum bagi pegawai BPJS Ketenagakerjaan di Kampus Jakarta UGM. Melalui PKS ini, kedua institusi berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia BPJS Ketenagakerjaan dalam bidang hukum, yang diharapkan dapat mendukung kinerja lembaga dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang optimal kepada masyarakat Indonesia.
Program pendidikan ini dirancang dengan kurikulum yang mengacu pada standar akademik UGM dan disesuaikan dengan kebutuhan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya dalam aspek hukum jaminan sosial, hukum ketenagakerjaan, dan hukum perlindungan sosial. Pelaksanaan pendidikan berlangsung selama empat semester dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan di Kampus Jakarta UGM.
Seleksi peserta dilakukan secara kolaboratif antara BPJS Ketenagakerjaan dan UGM, dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan bersama. Pembiayaan program pendidikan ini sepenuhnya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian.
PKS yang berlaku selama tiga tahun ini mencerminkan komitmen kedua institusi dalam membangun sinergi antara dunia akademik dan praktik penyelenggaraan jaminan sosial. Fakultas Hukum UGM melalui MIH UGM (Kampus Jakarta) berkomitmen memberikan pendidikan berkualitas tinggi dengan tenaga pengajar yang kompeten dan fasilitas pembelajaran yang memadai, sementara BPJS Ketenagakerjaan mendukung penuh pengembangan kapasitas pegawainya untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
Melalui kerja sama ini, diharapkan akan lahir tenaga profesional di bidang hukum jaminan sosial yang mampu berkontribusi dalam pengembangan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang lebih baik di Indonesia.

Hutama Karya
PT Hutama Karya (Persero) dan Program Studi MIH UGM (Kampus Jakarta) telah menjalin kerja sama strategis yang ditandai melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Nomor: HC/Gav.1182/S.Perj/84/VI/2020 oleh PT Hutama Karya selaku Pihak Pertama, dan Nomor: 1620/UN1.P/DIT-KAUI/HK/2020 oleh Fakultas Hukum UGM selaku Pihak Kedua. Kerja sama ini bertujuan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia yang unggul di bidang hukum, khususnya dalam sektor bisnis, litigasi, dan keimigrasian. Kolaborasi ini menjadi wujud komitmen bersama dalam menghadapi tantangan industri infrastruktur nasional yang semakin kompleks, seiring dengan bertambahnya Proyek Strategis Nasional (PSN) serta skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang dijalankan oleh PT Hutama Karya.
Melalui PKS ini, MIH UGM (Kampus Jakarta) dan Hutama Karya bersepakat untuk menyelenggarakan program pendidikan lanjutan jenjang S2 dengan konsentrasi yang relevan bagi kebutuhan industri, seperti Hukum Bisnis dan pendalaman aspek hukum pada pengelolaan proyek infrastruktur. Program ini tidak hanya menekankan penguasaan aspek teknis dan konseptual di bidang hukum, tetapi juga memperkuat kemampuan manajerial, keuangan, serta pemahaman terhadap regulasi yang berlaku di sektor konstruksi dan infrastruktur.
Kerja sama ini juga membuka peluang bagi karyawan Hutama Karya untuk mengikuti pendidikan S2 secara terstruktur, guna meningkatkan kompetensi profesional dan mendukung pencapaian target perusahaan dalam pembangunan infrastruktur nasional. Dengan dukungan tenaga pengajar berpengalaman dari UGM, program ini diharapkan mampu mencetak lulusan yang berintegritas, bermoral, serta siap berkontribusi dalam pembangunan hukum dan infrastruktur Indonesia ke depan.

Kementerian Perhubungan
Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Kampus Jakarta) menjalin kerja sama strategis dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dalam rangka mendukung pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang transportasi.
Kerja sama ini merupakan bagian dari pelaksanaan Adendum Nomor 1 atas Kesepakatan Bersama Nomor: PJ.22 Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Kementerian Perhubungan selaku Pihak Pertama dan Nomor: 3418/P/HT/2014 oleh Universitas Gadjah Mada selaku Pihak Kedua. Adendum tersebut ditandatangani pada tanggal 3 Mei 2019 dan menetapkan perpanjangan masa berlaku kerja sama selama lima tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan.Adendum ini dimaksudkan sebagai bentuk komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antara dunia akademik dan sektor transportasi nasional melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum yang relevan dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Perhubungan.
Kemitraan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara dunia akademik dan sektor pemerintahan, khususnya dalam bidang hukum dan transportasi. Ruang lingkup kerja sama meliputi penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk pegawai Kementerian Perhubungan di Program Studi MIH UGM (Kampus Jakarta), pelaksanaan penelitian bersama dalam bidang hukum transportasi dan kebijakan publik, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pelatihan, seminar, dan lokakarya.
Sebagai wujud implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi, kerja sama ini diharapkan dapat mendorong pengembangan ilmu pengetahuan yang aplikatif sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan sektor transportasi nasional. Penyelenggaraan program pendidikan dalam kerja sama ini juga menjadi sarana penting untuk meningkatkan pemahaman hukum di lingkungan aparatur negara dan memperkuat tata kelola kelembagaan yang berintegritas.
Adendum ini ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi selaku pihak pertama dan Rektor UGM Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng. sebagai pihak kedua. Dasar hukum pelaksanaan kerja sama ini mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi dan transportasi, baik darat, laut, maupun udara.
Dengan adanya kerja sama ini, Program Studi MIH UGM (Kampus Jakarta) semakin memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam pengembangan kebijakan berbasis kajian ilmiah serta pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Komisi Yudisial
Kerja sama antara Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (KY) dan Program MIH UGM (Kampus Jakarta) secara resmi dimulai pada 1 Juli 2024. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh Komisi Yudisial sebagai Pihak Pertama dengan Nomor 08/PKS/KL.01.03/07/2024 dan oleh MIH UGM (Kampus Jakarta) sebagai Pihak Kedua dengan Nomor 8409/UNI/FHK/PDU/HK/2024. Perjanjian ini berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis yang dibuat paling lambat satu bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Komisi Yudisial, Sekretariat Jenderal KY menjalin kerja sama dengan Fakultas Hukum UGM untuk menyelenggarakan pendidikan Program Studi MIH UGM (Kampus Jakarta) dan Program Doktor Ilmu Hukum bagi para pegawai KY. Pendidikan ini dilaksanakan dalam bentuk kelas kerja sama, yang dirancang khusus agar selaras dengan tugas dan tanggung jawab pegawai KY.
Kerja sama ini melibatkan berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan, termasuk penyusunan kurikulum, pelaksanaan perkuliahan, pemantauan studi, hingga evaluasi hasil belajar. Seluruh kegiatan pendidikan akan mengikuti kalender akademik UGM dan dilaksanakan di dua lokasi, yaitu Kampus Jakarta (Tower B Lantai 3 No. 305, Jl. Dr. Saharjo No. 83, Jakarta Selatan) dan Kampus Yogyakarta (Jalan Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Sleman).
FH UGM bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan akademik, termasuk menyediakan dosen, menentukan kurikulum, dan memberikan laporan berkala kepada KY. Di sisi lain, KY bertugas melakukan koordinasi administratif, memilih calon peserta didik, dan membiayai keseluruhan pendidikan sesuai perjanjian, yang mencakup UKT, biaya matrikulasi, dan biaya pendaftaran.
Kerja sama ini juga memuat ketentuan mengenai hak kekayaan intelektual, larangan praktik korupsi, serta ketentuan jika terjadi force majeure. Seluruh proses dipantau secara berkala melalui evaluasi tahunan atau insidentil jika diperlukan. PKS ini ditegaskan sebagai bentuk komitmen bersama dalam membangun profesionalisme dan integritas dalam pendidikan hukum untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas konstitusional KY.

TNI
Dalam rangka memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi dan sektor pertahanan negara, Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) UGM Kampus Jakarta menjalin kerja sama strategis dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Perjanjian Kerja Sama ini merupakan bagian dari kerja sama antara TNI dan UGM yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan Nomor PKS/3/1/2020 oleh TNI selaku Pihak Pertama dan Nomor 133/UN1.P/DIT-KAUI/HK/2020 oleh Universitas Gadjah Mada selaku Pihak Kedua.
Kerja sama ini bertujuan untuk mendukung pengembangan kapasitas sumber daya manusia TNI di bidang hukum, khususnya dalam aspek hukum militer, hukum humaniter internasional, serta peran TNI dalam sistem hukum nasional. Lingkup kerja sama mencakup penyelenggaraan kegiatan ilmiah seperti seminar, kuliah umum, dan forum diskusi strategis; pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan praktis di lapangan; pelatihan dan sertifikasi bidang hukum; serta riset kolaboratif yang mendukung kebijakan pertahanan negara.
MIH UGM (Kampus Jakarta) berkomitmen untuk menjadi mitra akademik yang kredibel dalam memperkuat landasan hukum dalam pelaksanaan tugas-tugas TNI, baik dalam konteks pertahanan negara, operasi militer selain perang, maupun dalam kontribusi TNI terhadap penegakan hukum dan ketertiban nasional.
Kerja sama ini diharapkan dapat mempererat sinergi antara akademisi dan prajurit dalam menciptakan praktik hukum yang adil, profesional, dan berbasis pada nilai-nilai konstitusional serta semangat kebangsaan.
Naskah Publikasi Tesis MIH UGM (Kampus Jakarta)
NASKAH PUBLIKASI TESIS TAHUN 2023:
- Refi Farezza: Analisis Nebis In Idem Dala Sengketa Arbitrase di Indonesia (Studi Putusan No. Reg.012/BAKTI-ARB/11.2013 Juncto Putusan No. Reg. 028/BAKTI-ARB/12.2014). Klik Link Tesis
- Yesaya Togar Tarawan: Asas Keadilan Bagi Pekerja / Buruh Terkait Tindak Kecurangan yang Berdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan Peraturan Perusahaan (PP). (Studi Kasus di PT. ABCD). Klik Link Tesis
- Antonius Liem: Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Perbankan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Klik Link Tesis
- Muhammad Rizki Harahap: Perbedaan Peraturan Hukum Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Keberatan Terhadap Perampasan Barang Bukan Hasil Korupsi. Klik Link Tesis
- Andi Faathir Oky Julianto: Analisis Daftar Positif Investasi Pada Penanaman Modal Asing Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Klik Link Tesis
- Selexta Apriliani: Kedudukan Pengusaha dan Pekerja dalam Bab IV Ketenagakerjaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Klik Link Tesis
- Chandra Marpaung: Tinjauan Yuridis atas Diterimanya Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Oleh Nasabah Perusahaan Asuransi (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.389/Pdt.Sus-PKPU/2020 PN Niaga Jkt.Pst). Klik Link Tesis
- William Parningotan Tobing: Analisis Praktik Monopoli Aplikasi Dompet Digital OVO Dalam Pasar Perusahaan Grup ditinjau dari Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Klik Link Tesis
- Vendania Nurul Allawiyah: Pelindungan Hukum Terhadap Lender (Pemberi Pinjaman) di Perusahaan Financial Technology (Fintech) Berbasis Peer To Peer (P2P) Lending (Studi Pada PT. Pasar Dana Pinjaman Sinarmas (Danamas)). Klik Link Tesis
- Sumardiyono: Tumpang Tindih Regulasi Terkait Sertifikasi Catu Daya (Genset) di Bandar Udara. Klik Link Tesis
- Mikhael Joshua Oloan: Tinjauan Yuridis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Perdata dalam Kaitannya Dengan Asas Kepastian Hukum Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Klik Link Tesis
- Lucia Hanna Novyanti: Ketentuan Pengutamaan Produk dalam Negeri Pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce) Ditinjau dari Prinsip National Treatment dalam General Agreement On Tariffs And Trade (GATT). Klik Link Tesis
- Yogi Ikhwan: Perdebatan Hukum dalam Pemilihan Mitra Platform Digital Program Kartu Prakerja: Perspektif Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Klik Link Tesis
- Nicolas Silalahi: Pelindungan Hukum Bagi Pemilik Jaminan Kredit Pada Bank yang Dilikuidasi Oleh LPS atas Kecurangan (Fraud) Pegawai/Pengurus Bank. Klik Link Tesis
- Putri Wilmawardani: Kemandirian Anak Perusahaan Sebagai Peserta Tender Terhadap Anjuran Induk Perusahaan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perusahaan Grup BUMN(Studi Kasus PT GMF Aeroasia). Klik Link Tesis
- Edbert Bennett Sutanto: Analisa Yuridis Perjanjian Melaksanakan Jasa oleh Perusahaan Pengangkutan Darat (Logistik) Sebagai Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Oksigen Pada Masa Pandemi Covid 19. Klik Link Tesis
- Robby Hefados: Penerapan Pelindungan Hukum atas Status Ketenagakerjaan Pekerja Satuan Pengamanan (Satpam) Outsourcing di PT Bima Adikarya Persada. Kalik Link Tesis
- Reeviano Wiriatama: Pemanfaatan Teknologi Aplikasi Berbasis Android dan Sistem Mitra Jual Lepas oleh Depot Air Minum (DAM) Ditinjau dari Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Studi Kasus Pada Depot Air Minum Merek iBlue Kota Depok). Klik Link Tesis
- Desti Wibowo: Kompleksitas Hukum Terhadap Penggunaan Vaksin dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Indonesia. Klik Link Tesis
- Fiernando Andriansyah: Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek (Studi Kasus Pada Putusan PN Kendal No 25/Pid.B/2020/PN Kdl). Klik Link Tesis
- Tri Bagus Prabaswara: Perolehan Tanah yang Berasal dari Tanah Adat untuk Kegiatan Pertambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Studi Kasus Perolehan Tanah oleh PT Minang Pangeran di Sumatera Barat dan PT. Trubaindo Coal Mining di Kalimantan Timur). Klik Link Tesis
- Johanes Marto: Akibat Hukum Persyaratan Penetapan Eksekuator di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terhadap Kepastian Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional. Klik Link Tesis
- M. Estu Kresnha P.: Keabsahan Ketentuan Perjanjian Pemegang Saham yang Diakomodir dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Terkait Hak Suara Pemegang Saham yang Dilarang Saling Bertentangan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Naskah Publikasi. Klik Link Tesis
- Gina Pratiwi Br Siregar: Analisis Yuridis Proses Pembentukan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dalam Memberikan Pelindungan Hukum Jaminan Hari Tua Pekerja/Buruh yang Diberhentikan Sebelum Memasuki Usia Pensiun 56 (Lima Puluh Enam) Tahun. Klik Link Tesis
- Azmi Amirullah: Tinjauan Yuridis Konversi Saham Menjadi Utang Sebagai Dasar Permohonan Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum Terhadap Pelanggar Disgorgemen dan Disgorgement Fund. Klik Link Tesis
- Mediana Puspitasari: Harmonisasi Tata Kelola Perusahaan untuk Mewujudkan Sinergi di PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Sebagai Bank Hasil Penggabungan Tiga Bank Umum Syariah. Klik Link Tesis
- Elia Gabriella: Mitigasi Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pertanggungjawaban Hukum Pidana Pedagang Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Klik Link Tesis
- Arthesya Wiliananda Putri: Faktor Penyebab Pelanggaran atas Prosedur Formal Pelaksanaan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV X Dareh. Klik Link Tesis
- Hema Anggiat Marojahan Simanjuntak: Ancaman Pidana Terhadap Direksi Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Unsur Kerugian Badan Usaha Milik Negara dan Kerugian Negara Menurut Teori Piercing The Corporate Veil. Klik Link Tesis
- Muhammad Piete Allam Ottorizal: Perlindungan Hukum Bagi Konsumen atas Penjualan Produk Obral Software dan Hardware Impor di Pusat Elektronik Kawasan Mangga Dua. Klik Link Tesis
- Riki Ariansyah: Pembedaan Skala Prioritas Pembayaran Utang antara Kreditor Konkuren yang Tidak Terdaftar dengan Kreditor Konkuren yang Terdaftar Pada Daftar Piutang Tetap dalam Perkara PKPU (Studi Kasus Putusan Homologasi No.54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst). Klik Link Tesis
- Dhiya Zahra Fauziah: Analisis Hukum Terhadap Penggabungan 3 Bank Syariah di Indonesia dalam Upaya Hukum Mencegah Terjadinya Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat. Klik Link Tesis
- Aldimas Febrinur Ramadhan: Penugasan Pemerintah dalam Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Kepada PT Hutama Karya (Persero) Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Prespektif Hukum Administrasi Negara. Klik Link Tesis
- Aqmarina Yusuf Bafen: Analisis Hukum Terkait Keputusan KPPU dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Terkait Sistem Penyediaan Air Minum di Kota Bandar Lampung. Klik Link Tesis
- Fawzia Apriandini: Analisis Pelindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Pada Pelaksanaan Bank Digital di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Klik Link Tesis
- Neysa Sabila: Pelindungan Hukum Rahasia Dagang Pada Platform Distribution Management System. Klik Link Tesis
- Raden Dhan Rahadiansyah: Pembiayaan dari Pihak Ketiga Kepada Pengurus dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Klik Link Tesis
- Adam Kevin Jonathan: Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim atas Asas Itikad Baik (Good Faith) Dalam Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Klik Link Tesis
- Arif Kurniawan: Problematika Penentuan Kerugian Perekonomian Negara dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Klik Link Tesis
- Azis Prama Pramuditya: Pelindungan Hukum Anak Buah Kapal Indonesia yang Bekerja Pada Kapal Perikanan dari Dampak Bisnis Perbudakan Modern Melalui Pendekatan Prinsip Panduan Bisnis dan Ham. Klik Link Tesis
- Grace Ayu M. Purwosutedjo: Pelindungan Hukum Investor dalam Jual Beli Emas Fisik di Bursa Berjangka Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Klik Link Tesis
- Latifah Nur’Aini: Pelindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta dan Desain Industri Terhadap Knock-Off Fashion Pada Industri Kreatif Bidang Desain Fashion. Klik Link Tesis
- Denny Andrian Kusdayat: Eksekusi Pidana Pembayaran Uang Pengganti yang Tidak Memenuhi Nilai Pengembalian Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Klik Link Tesis
- Ismail Sugardo: Penerapan Asas Kepastian Hukum Terhadap Nama Rupabumi Unsur Buatan yang Belum Tercantum dalam Gazeter Republik Indonesia Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi. Klik Link Tesis
- Anjar Oktaviani Purna Irawati: Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Dana Pensiun dalam Hal Terjadi Perbedaan Pengaturan antara Peraturan Dana Pensiun dengan Perjanjian Kerja Bersama (Studi Kasus Putusan Nomor: 56/Pdt.G/2011/PN Sby). Klik Link Tesis
- Lintang Anjani Swasthi: Pemenuhan Hak Pekerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak (Studi Kasus Pada PT. Kino Indonesia, Tbk). Klik Link Tesis
- Ike Merdeka Wati: Penyelesaian Perselisihan Kepegawaian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Melalui Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Klik Link Tesis
- Bakti Suryantoro: Penerapan Ketentuan Percobaan dan Permufakatan Jahat Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika. Klik Link Tesis
- Daniel Horas Hamonangan: Perlindungan Hukum Pencipta Lagu atas Cover Lagu Secara Ilegal (Tanpa Izin Pencipta) Pada Platform Youtube yang Berpotensi Komersil Secara Tidak Langsung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Klik Link Tesis
- Insan Thariq Alhamra: Tinjauan Yuridis Terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Penyerahan atas Aset yang Diambil Alih (Ayda). Klik Link Tesis
- Dina Aprilia Iswara: Alasan dan Akibat Hukum atas Pengakuan Putusan Moratorium Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Singapura No.HC/OS 515/2021 Dalam Putusan No.245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Klik Link Tesis
- Sara Hasiana: Implikasi Hukum Kepada Nasabah dalam Penerbitan dan Penyelesaian Warkat Bilyet Giro Kosong Terhadap Keberadaan Warkat Bilyet Giro Kosong (Studi Kasus Pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Rasuna Epicentrum). Klik Link Tesis
- Suluh Jagad: Analisis Yuridis Tentang Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden), Sebagai Salah Satu Alasan Untuk Pembatalan Perjanjian (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 106PK/Pdt/2020). Klik Link Tesis
- Wah Estuning Maryati: Analisis Kompensasi Terhadap Pemrakarsa Dalam Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Pada Proyek Spam Jatiluhur I. Klik Link Tesis
- Mulyadi Santoso: Upaya Bank Indonesia dalam Pemberantasan Peredaran Uang Rupiah Palsu di Indonesia. Klik Link Tesis
- Helmina Yasmi Vega Batubara: Pelindungan Hukum Konsumen atas Kebocoran Data Pribadi Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce) Tokopedia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Klik Link Tesis
- Oktagape Lukas Bethgato: Pengakhiran Kerja Sama Joint Venture Penanaman Modal Asing Melalui Mekanisme Pengambilalihan Perusahaan. Klik Link Tesis
- Adam Hasan Saputra: Kewenangan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Menetapkan Sanksi Denda atas Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor: 07/KPPU-I/2020). Klik Link Tesis
- Muhammad Kaulam: Aspek Hukum Pengusahaan Alur Pelayaran di Sungai Barito oleh Badan Usaha. Klik Link Tesis
- Royen: Analisis Hukum Pembatalan Perjanjian Jual Beli Akibat Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Obligasi Medium Term Notes Emiten Pailit (Studi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 1220 PK/Pdt/2022). Klik Link Tesis
- Syifa Irbah: Pelindungan Hukum Perusahaan Penanaman Modal Asing yang Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian Transaksi Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 831/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel). Klik Link Tesis
- Anita: Tinjauan Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Akibat Pandemi Covid-19 Di P.T. ‘X’ Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Klik Link Tesis
- Alodia Grace Vania: Tinjauan Yuridis Terhadap Peralihan Pekerja Dengan Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT. Sucofindo. Klik Link Tesis
- Heri Setiawan: Kolaborasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk dalam Pemberian Kredit Sindikasi. Klik Link Tesis
- Adam Hasan Saputra: Kewenangan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Menetapkan Sanksi Denda atas Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor: 07/KPPU-I/2020). Klik Link Tesis
- Dewa Mahendra: Tinjauan Dual Employment Pekerja Melalui Secondment Agreement di PT X dan PT Y Berdasarkan Peraturan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Klik Link Tesis
- Romualdo Benedikto Phiros Kotan: Perlindungan Hukum Bagi Kurator dalam Menjalankan Tugas dan Kewenangannya Terhadap Tuntutan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang dan Kode Etik Profesi Kurator. Klik Link Tesis
- Aji Irawan: Perbandingan Perlindungan Hukum Indonesia Dengan Negara Lain atas Hak Pemegang Saham Minoritas Pada Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam Rangka Perbaikan Posisi Keuangan Perseroan Terbuka (Studi Kasus Pada PT Wicaksana Overseas International Tbk). Klik Link Tesis
- Fakhriy Ilmullah: Analisis Perlindungan Hukum Nasabah Kredit Pemilikan Rumah Terhadap Perusahaan Developer Perumahan yang Pailit. Klik Link Tesis
- Rian Hidayat: Peluang dan Tantangan Kasasi Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021). Klik Link Tesis
- Silvester Yoppy Guntoro: Penilaian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Klik Link Tesis
- I Made Arya Sanjaya: Konstruksi Pengaturan Mengenai Hak Untuk Belajar Mengemudi Sendiri. Klik Link Tesis
- Vanda Satriadi Pradipta: Implementasi Fungsi Koordinasi Teknis Penuntutan yang Dilakukan oleh Oditurat Pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Terhadap Penanganan Perkara Pidana Militer. Klik Link Tesis
- Dinda Asilia: Penerapan Asas Kepastian Hukum Bagi Pemberi Dana dalam Penyaluran Pinjaman Melalui Fintech Lending Pada Perjanjian Pemberian Pinjaman Dengan Pembiayaan Penerusan (Skema Channeling) Studi Kasus: BCA Multi Finance – Indodana. Klik Link Tesis
- Tunjung Mahardika Hariadi: Analisis Dugaan Integrasi Vertikal dan Monopoli dalam Hal Penguasaan Pasar Bersangkutan Sebagai Dampak Dari Merger Goto (Gojek Tokopedia) Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Klik Link Tesis
- Thonthowi Jauhari: Legalitas Pemberhentian Aswanto Sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. Klik Link Tesis
- Riko Kurnia Putra: Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Donggala. Klik Link Tesis
- Herning Rostikarini: Implikasi Putusan Pidana Denda Tanpa Kurungan Pengganti Denda Bagi Jaksa Eksekutor dalam Perkara Tindak Pidana Perikanan oleh Warga Negara Asing di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Klik Link Tesis
- Romy Jiwaperwira: Pengakhiran Kepailitan PT Indobatt Industri Permai (dalam Pailit) yang Didasari Pada Pencabutan Tagihan oleh Para Kreditor. Klik Link Tesis
- Yandi Achmad Nugraha: Upaya Hukum Terhadap Transfer Dana Sepihak oleh Bank atas Dasar Perintah Pengadilan Sebagai Pelaksana Putusan. Klik Link Tesis.
- Jeremy Aprilian: Pembatalan Putusan Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Mahkamah Agung Dikaitkan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor (Studi Putusan Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021). Klik Link Tesis
- Azaria Subhan: Pemberian Hak-Hak Pekerja/Buruh dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional Proyek Kemayoran Ditinjau Dari Asas Keadilan. Klik Link Tesis
- Bob Indra Siregar: Pengawasan dan Penegakan Hukum Terkait Iklan Ajakan untuk Melakukan Perjudian Online. Klik Link Tesis
- Adhi Wardhana: Aspek Keadilan Penerapan Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesia Sustainable Palm Oil – ISPO) Bagi Petani Sawit Swadaya Sebagai Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan dan Deforestasi. Klik Link Tesis
- Afi Noviandari: Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Klik Link Tesis
- Salvian Salmon: Gugatan Lain-Lain Berkaitan Dengan Pertanggungjawaban Pribadi Organ Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Pranata Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Konkuren. Klik Link Tesis
- Dany Syahputra: Keabsahan Penawaran Perjanjian Asuransi Secara Lisan Perspektif Hukum Perikatan Dan Hukum Teknologi. Klik Link Tesis
- Gusti Made Ivan Adines: Analisis Normatif Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Petunjuk Dewan Sengketa. Klik Link Tesis
- Riki Ariansyah: Pembedaan Skala Prioritas Pembayaran Utang antara Kreditur Konkuren yang Tidak Terdaftar dengan Kreditor Konkuren yang Terdaftar Pada Daftar Piutang Tetap dalam Perkara PKPU (Studi Kasus Putusan Homologasi No. 54/Pdt. Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst). Klik Link Tesis
NASKAH PUBLIKASI TESIS TAHUN 2024:
- Dedy Cahyo Nugroho: Analisis Yuridis Potensi Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Klik Link Tesis
- Achmad Daeng Leo: Pelindungan Hukum Bagi Anggota Primer Koperasi Terhadap Kerugian yang Ditimbulkan Akibat Adanya Anggota Koperasi yang Melakukan Tindak Pidana Desersi di Kodam XVI/PATTIMURA. Klik Link Tesis
- Bayu Rendra Adhyputra: Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Terhadap Pelaku Jarimah Liwat Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Klik Link Tesis
- Mochammad Imanuddin Rifesya: Penggunaan Hukum Hak Cipta dan Hukum Desain Grafis dalam Seragam dan Atribut TNI Guna Penertiban Penyalahgunaannya oleh Warga Sipil. Klik Link Tesis
- Putri Juwita Dizar: Kekuatan Hukum Perjanjian Nominee Terhadap Kepemilikan Saham Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing. Klik Link Tesis
- Septri Andri Mangara Tua: Penerapan Keadilan Restoratif oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal. Klik Link Tesis
- Erik Salmi: Pertimbangan Hakim Terkait Doktrin Aturan Penilaian Bisnis (Business Judgement Rule) Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Klik Link Tesis
- Henny Handayani Sirait: Konsep Perdamaian dalam Perspektif Pancasila dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Klik Link Tesis
- Vicky Fachry Baihaqi: Analisis Hukum Mengenai Penerapan Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel (Multiple Voting Shares) oleh Perusahaan Terbuka. Klik Link Tesis
- Irfan Widyanto: Kebijakan Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika yang Berpengaruh Pada Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan. Klik Link Tesis
- Ramita Ratih Maranti: Analisis Implementasi Kewajiban Notifikasi Pengalihan Participating Interest dalam Industri Hulu Minyak dan Gas Bumi dalam Perspektif Persaingan Usaha. Klik Link Tesis
- Hasiholan Martua: Prinsip Keterbukaan (Full Disclosure Principle) dalam Initial Coin Offering (ICO) atau Penawaran Perdana Aset Kripto Sebagai Metode Pendanaan Usaha Aset Kripto. Klik Link Tesis
- Muhammad Rizki: Perlindungan Hukum Bagi Pemodal Terhadap Risiko Fraud oleh Perusahaan Penerbit Pada Penyelenggaraan Securities Crowdfunding Berbasis Saham. Klik Link Tesis
- Yoga Auli Putra Mulya: Kebijakan Demosi Terhadp Pekerja PT Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus Putusan Nomor 275/Pdt.Sus-Phi.G/2018/PN.Jkt.Pst Jo Putusan Nomor 827 K/Pdt.Sus-PHI/2019). Klik Link Tesis
- Finaleksi Faransisca: Penentuan Pemungut PPN dalam Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Kemudahan Administrasi. Klik Link Tesis
- Naudita Yulia Olivia Sihite: Kepastian Hukum Terkait Pengaturan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap (PLTS Atap) yang Terhubung Pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum. Klik Link Tesis
- Zarah Zertia: Putusan Penolakan Permohonan Pernyataan Pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Dikarenakan Jumlah Utang Debitor (Studi Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.). Klik Link Tesis
- Amalya Fitria Tjaja: Pengadaan Tanah Untuk Lokasi Sumur dan Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi dalam Rangka Pengembangan Lapangan Gas Alur Siwah oleh Operator Migas Blok A. Klik Link Tesis
- Andini Lestari: Evaluasi Pemberian Insentif Perpajakan dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia di Indonesia (Tinjauan atas Super Tax Deduction Vokasi Industri). Klik Link Tesis
- Rendy Freddy Sitohang: Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Budaya Hukum dalam Penuntutan Perkara Pidana. Klik Link Tesis
- Putri Dewinta Yusuf: Independensi Jaksa dalam Penuntutan yang Berdasarkan Asas Satu dan Tak Terpisahkan (Een En Ondelbaarheid). Klik Link Tesis
- Mhd. Rizki Rosadi: Urgensi Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Pemblokiran Rekening Efek (Studi Kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero)). Klik Link Tesis
- Raden Agung Wibowo Putro: Kedudukan Keterangan Saksi yang Melakukan Penangkapan Agar Menjadi Alat Bukti Saksi yang Sah dalam Perkara Pidana. Klik Link Tesis
- Bagus Gede Mas Widipradnyana Arjaya: Kedudukan Harta Kekayaan Perseroan Terbatas Sebagai Obyek Pidana Tambahan Perampasan Perusahaan Milik Terpidana Korupsi Ditinjau Dari Asas Pemisahan Entitas Hukum (Separate Legal Entity). Klik Link Tesis
- Suyanto Reksasumarta: Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Minor Melalui Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif. Klik Link Tesis
- Endar Sumarsono: Implikasi Hukum Penerapan Pasal 31 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan Terhadap Keabsahan Perjanjian Komersial Berbahasa Asing (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 254/Pdt.G/2019/PN Amp). Klik Link Tesis
- Muhammad Musa: Tinjauan tentang Pertimbangan Hukum Pembatalan Pendaftaran Merek Pasal 21 Ayat (1) Huruf A dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023 Sengketa “MS Glow” Melawan “PS Glow”). Klik Link Tesis
- Muhammad Hamzah: Penerapan Pendekatan Prinsip Rule of Reason Pada Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Studi Putusan KPPU Nomor 31/KPPU-I/2019 dan Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2020). Klik Link Tesis
- Rika Feronika: Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pemberian Fasilitas Kredit oleh Bank (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 336 PK/Pid.Sus/2022 atas Kasus Karyawan Bank Swadesi). Klik Link Tesis
- Julianjaya Pasau: Problematika Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Pada Bank. Klik Link Tesis
- Anna Hertati: Financial Close Sebagai Syarat Berlakunya Jaminan Pemerintah Pusat atas Perjanjian Kerja Sama Proyek Strategis Nasional Pengolahan Sampah Terpadu Ramah Lingkungan. Klik Link Tesis
- Daniel Paskah Matasik: Kepastian Hukum Kewenangan OJK Mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap Perusahaan Asuransi. Klik Link Tesis
- Ardhian Prasetyo Utomo: Alas Hak dalam Penerbitan Surat Keputusan Kepala SKK Migas No. Kep-0017/SKKMA0000/2022/S9 tentang Penjualan Produk Ikutan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Sebagai Dasar Pelaksanaan Penjualan Produk Ikutan Hulu Minyak dan Gas Bumi. Klik Link Tesis
- Nico Tarigan: Analisis Yuridis Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Klik Link Tesis
- Nusrofan Adi Prasetyo: Analisis Dampak Hukum Penggabungan Perusahaan Terkait Pembayaran Hak Pensiun dalam Hal Terjadi Perbedaan Pengaturan antara Perjanjian Kerja Bersama Dengan Rancangan Penggabungan Perusahaan (Studi Kasus PT Perusahaan Perdagangan Indonesia). Klik Link Tesis
- Bayu Satriyo: Pedoman Jaksa Penuntut Umum dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi Untuk Mencegah Disparitas Penuntutan. Klik Link Tesis
- Sheila Indira Maharshi: Penerapan United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPS) dalam Melindungi Hak Pekerja Perempuan dalam Kegiatan Bisnis di Indonesia. Klik Link Tesis
- Mega Riana: Pertanggungjawaban Pengurus dalam Tindak Pidana Penggelapan Dana Nasabah Pada Bank BUMN (Studi Kasus Perkara Nomor 330/Pid/2022/PT Mks). Klik Link Tesis
- Nuvianti: Implikasi Penunjukan Central Authority di Indonesia Terhadap Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia (Studi Kasus Aksesi Konvensi Apostille oleh Pemerintah Republik Indonesia). Klik Link Tesis
- Maraden Yusup Mardhani: Tinjauan Hukum Bagi Bank Umum atas Pengajuan Kartu Kredit Dengan Identitas Fiktif (Studi Putusan Nomor: 124/Pdt.G/2020/PN Pbr). Klik Link Tesis
- Windisen: Analisis Yuridis Terhadap Pemberlakuan Klausul Non-Kompetisi dalam Perjanjian Kerja Berdasarkan Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 54/Pdt. G/2017/PN.Jkt.Tim). Klik Link Tesis
- Dwika Pradipta Anindykara: Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Berdasarkan Klausul Perjanjian Kredit dan Ditinjau Dengan Perspektif Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 229/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst). Klik Link Tesis
- Septhian Wibysono: Akibat Hukum Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 31PK/Pdt.Sus-Arbt/2020 Terhadap Dieng And Patuha Geothermal Project Development Agreement Nomor Ktr.001/Gde/II/2005. Klik Link Tesis
- Januar Dwi Nugroho: Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Pada Tindak Pidana Korupsi di Bidang Pasar Modal. Klik Link Tesis
- Muhammad Ilham Putra: Tinjauan Yuridis Prinsip Hardship Sebagai Unsur Keadaan Kahar dalam Perjanjian Pengadaan Konstruksi (Studi Kasus Pada PT Hutama Karya (Persero) Selama Masa Covid-19). Klik Link Tesis
- Marco Kumar: Analisis Yuridis Terhadap Instrumen Karbon Sebagai Efek yang Dapat Diperdagangkan Melalui Bursa Karbon di Indonesia. Klik Link Tesis
- Mario Arif Budiman Simbolon: Sifat Final Dan Mengikat Putusan Arbitrase Dikaitkan Dengan Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP): Studi Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 516/V/ARB-BANI/2013 Tanggal 28 Januari 2014. Klik Link Tesis
- Amelia Zafın: Analisis Proses Pengajuan Penghapusan Produk Pelanggaran Merek di E-Commerce (Listing Takedown) Sebagai Upaya Hukum Terhadap Pelindungan Merek di Indonesia. Klik Link Tesis
- Theodore Kenzie Parlinggoman Manurung: Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Ketentuan Batas Waktu Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Klik Link Tesis
- Doddy Boy Silalahi: Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2021 tentang Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dikaitkan Dengan Putusan Kasasi No. 1494 K/Pdt.Sus-Pailit/2022. Klik Link Tesis
- Mohammad Satria Putra: Penerapan Perjanjian Cashflow Deficit Guarantee dalam Hal Menjamin Fasilitas Kredit yang Diberikan Oleh Bank Kepada Debitur (Studi Kasus PT. ATMPI dan PT. FGS Selaku Debitur PT. BMRI). Klik Link Tesis
- Joshua Jujur Jonatan: Analisis Efektivitas dan Upaya Penyelenggara Untuk Mewakili Pemodal dalam Mengajukan Gugatan Derivatif Terhadap Direksi Penerbit Pada Penawaran Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Melalui Layanan Urun Dana (Equity Crowd Funding). Klik Link Tesis
- Umarul Faruq: Konflik Norma Hukum Kepailitan dan Hukum Acara Pidana Terhadap Penyitaan Aset dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Klik Link Tesis
- Friska Manalu: Pertanggungjawaban Bank Terhadap Kebocoran Data Pribadi Nasabah Bank yang Dilakukan oleh Ex-Karyawan atau Ex-Direksi dan Afiliasinya. Klik Link Tesis
- Romario Palayukan: Penetapan Izin Usaha Pertambangan Sebagai Aset Debitor dalam Kepailitan (Studi Putusan Pailit Going Concern PT Banjar Intan Mandiri). Klik Link Tesis
- Radithia: Urgensi Penerapan Kebijakan Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK) di Indonesia dan Kerangka Kebijakannya yang Ditinjau dari Asas Efisiensi Pajak. Klik Link Tesis
- Christopher Ryan Suryawijaya: Urgensi Perlindungan Hukum Keperdataan Karena Pertentangan Keadilan Hukum dan Kepastian Hukum Bagi Perusahaan Pengangkutan yang Beritikad Baik. Klik Link Tesis
- Neysa Tania: Urgensi Pembuatan Perjanjian Multilateral Antara Indonesia, Singapura, dan Malaysia Terkait Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Lintas Negara. Klik Link Tesis
- Hari Nugraha: Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan Secara Berlanjut yang Dilakukan oleh Organ Korporasi dalam Perspektif Pertanggungjawaban Korporasi Pada Perbankan Syariah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 680/Pid.B/2020/PN.Cbi). Klik Link Tesis
- Syihabudin Sya’ban Sanjoyo Putro: Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun Berkaitan Dengan Pembentukan dan Pengelolaan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun. Klik Link Tesis
- Muhammad Andzar Amar: Pertanggungjawaban Perdata Pemilik Manfaat (Beneficiary Owner) Koperasi Simpan Pinjam Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta. Klik Link Tesis
- Albert Chandra: Analisis Penerapan Kebijakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Barang Jadi Dari Perusahaan Garmen yang Mendapat Fasilitas Kawasan Berikat Terhadap Profit Perusahaan dan Pungutan di Bidang Impor. Klik Link Tesis
- Juan Andre Danusaputra: Upaya Ideal Menghindari Disparitas Pertimbanganhukum Sengketa Perjanjian Tertutup dan Penguasaan Pasar dalam Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 806 K/Pdt. Sus-KPPU/2019). Klik Link Tesis
- Jeffrey: Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis yang Diakui Hak Tagihnya Namun Tidak Diberi Hak Suara atas Rencana Perdamaian dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Klik Link Tesis
- Catherine Augustine: Kendala Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Jual Beli (Studi Kasus Sertipikat X di Bitung, Sulawesi Utara). Klik Link Tesis
- Teuku Ibnu Chaldun Ramadhan: Prospektus Hukum Penyelenggaraan Pajak Karbon dalam Hukum Nasional Indonesia Dikaitkan Dengan Pembatasan PLTU. Klik Link Tesis
- Adityo Saputra: Penerapan Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Terhadap Saksi Pelaku (Justice Collaborator) dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Klik Link Tesis
- Mariana Septuaginta Tamba: Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Secara Non-Yudisial. Klik Link Tesis
- Arif Ardiansyah Susilo: Analisis Metode Pengadaan Pengelolaan Media Sosial Kementerian Perhubungan Ditinjau dari Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa. Klik Link Tesis
- Rimhalsyah: Program Penjaminan Polis Sebagai Bentuk Pelindungan Hukum Bagi Pemegang Polis dalam Rangka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Klik Link Tesis
- Jeremia Ganesh: Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Terhadap Objek Fidusia dalam Perjanjian Sales And Lease Back Pada Putusan No. 327/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN. Niaga. Jkt. Pst. Klik Link Tesis
- Praditya Janu Wisaksono: Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak untuk Menghimpun Informasi atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Berbasis Teknologi Blockchain dalam Rangka Pengawasan Kepatuhan Perpajakan. Klik Link Tesis
- Tracy Clarita Taga: Analisis Kepastian Hukum Bagi Personal Guarantor yang Melepaskan Hak Istimewa Namun Dimohonkan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan No. 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg). Klik Link Tesis
- Muh. Fadhel Istiqlal M: Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pengurus Terhadap Terjadinya Tindak Pidana Perpajakan oleh Wajib Pajak Badan Ditinjau Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 692/Pid.Sus/2021/PN. Ckr dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN. Ckr. Klik Link Tesis
- Awalia Nugrahaini: Efektivitas Penegakan Hukum Persekongkolan Tender dan Kartel Serta Relevansinya Dengan Konsep Ekonomi Pancasila (Studi Penanganan Perkara Pada KPPU Periode Tahun 2010-2023). Klik Link Tesis
- Mufraini H.: Efektifitas Penerapan Asas Vicarious Liability Pada Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Terkait Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Klik Link Tesis
- Yudhit Ksatria Rindyatmaja: Pelindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Lisensi Aplikasi Microsoft 365 yang Lisensinya Dijual Melalui E-Commerce. Klik Link Tesis
- Kamadisa Satwikha Handoko: Analisis Penerapan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 terkait Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Karena Terkualifikasi Perbuatan Pidana. Klik Link Tesis
- Afifah Putri Ningdiyah: Prospek Penangkapan Vladimir Putin oleh Internasional Criminal Court atas Tuduhan Kejahatan Perang Terkait Deportasi Ilegal Anak-Anak Ukraina dalam Perspektif Hukum Internasional. Klik Link Tesis
- Kasman: Pengaturan Prejudicieel Geschil Terhadap Perkara Perdata dan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi. Klik Link Tesis
- Mahmud Ibnu Subkhi: Pengecualian Kewajiban Melakukan RUPS Bagi Perusahaan Terbuka Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/Pojk.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Klik Link Tesis
- Reza Satria Kinayungan: Kepemilikan Hak Cipta yang Dibuat Dengan Kecerdasan Artifisial(Artificial Intelligence) Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Klik Link Tesis
- Grasia Tri Ignasia: Kedudukan Kreditor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan dalam Proses Kepailitan (Putusan No. 15/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pst). Klik Link Tesis
- Rindhang Pundhilaras: Kedudukan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Objek Gugatan Tata Usaha Negara dan Perdata Berdasarkan Kewenangan Mengadili. Klik Link Tesis
- Bryan Ricardo Lemuel Tambunan: Kepastian Hukum Bagi Konsumen Pembeli Unit Apartemen Akibat Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dalam Mengajukan Permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Pengembang Apartemen. Klik Link Tesis
- John Kevin Silitonga: Disparitas Tuntutan dan Putusan Pidana Mati dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika. Klik Link Tesis
- M. Lazuardi Hasibuan: Perlindungan Hukum Pemegang Saham Publik Terhadap Kepailitan Perusahaan Terbuka. Klik Link Tesis
- Kris Pryyani: Urgensi Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) Penyadapan. Klik Link Tesis
- Bagus Kusuma Wardhana: Implementasi Ultimum Remedium dalam Proses Penuntutan Tindak Pidana Perpajakan Ditinjau dari Prinsip Certainty Perpajakan. Klik Link Tesis
- Ahmad Irawan: Perbandingan dan Analisis Hukum Terhadap Lembaga Pengelola Investasi Sebagai Sovereign Wealth Fund dalam Perspektif Hukum Investasi di Indonesia. Klik Link Tesis
- Esther Agustina: Pertanggungjawaban Hukum Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Klik Link Tesis
- M. Arham Daeng Tojeng: Analisis Kedudukan Alat Bukti Fotokopi Surat dan Gugatan Rekonvensi Terhadap Gugatan Konvensi dalam Perkara Perdata. Klik Link Tesis
- Hendra Manaek Mariadi Gurning: Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Anggota Tentara Nasional Indonesia Melalui Restorative Justice di Pengadilan Militer II-10 Semarang. Klik Link Tesis
- Risro Subiacto Nainggolan: Keadilan Restoratif dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Klik Link Tesis
- Deddy Mufti: Hak Konsesi Jalan Tol Akses Tanjung Priok: Tinjauan Hukum Dan Implikasi Perpajakannya Pada PT Hutama Karya (Persero). Klik Link Tesis
- Teten Masduki: Disparitas Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memaknai Tipu Muslihat Terhadap Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan Pasal 70 Huruf C Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Klik Link Tesis
- Wisnu Aji Pradhana: Pelindungan Hukum Hak Cipta di Indonesia Terhadap Karya Cipta yang Dibuat oleh Artificial Intelligence. Klik Link Tesis
- Anindya Dwi Haprita: Tinjauan Yuridis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau Limbah Medis Pasca Diundangkannya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Klik Link Tesis
- Rahardianti Kusumo Astuti: Mediasi Sebagai Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Klik Link Tesis
NASKAH PUBLIKASI TESIS TAHUN 2025:
- Fajar Romy Gumilar: Pelindungan Hukum Terhadap Pelaku Kegiatan Initial Coin Offering dan Initial Token Offering dalam Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Komoditi Bursa Berjangka di Indonesia. Klik Link Tesis
- Mendra Patuagin: Pelindungan Hak Moral Pencipta di Bidang Karya Musik oleh Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia. Klik Link Tesis
- Alim Kahfi: Keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang Ditandatangani oleh Pemegang Saham dengan Status Daftar Pencarian Orang (Studi Kasus PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha). Klik Link Tesis
- Ahmad Wildan Sukhoyya: Judicial Activism Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Klik Link Tesis
- Debora Sekar Arum: Peluang Kriminalisasi Ekosida dalam Hukum Indonesia Sebagai Bentuk Perwujudan Keadilan Antargenerasi. Klik Link Tesis
- Andry Nugraha: Pelindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis yang Menolak Rencana Perdamaian. Klik Link Tesis
- Cynthia Ardanentya: Perbandingan Penerapan Affidavit Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Kepailitan Antara Indonesia dan Singapura. Klik Link Tesis
- Rexi kilian Agrifa: Pelindungan Hukum Terhadap Konsumen Rumah Susun dalam Perkara Kepailitan dari Perusahaan Pengembang Rumah Susun. Klik Link Tesis
- Fatimah Fitri Emilifia: Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Ekonomi Kreatif Terkait Kekayaan Intelektual Sebagai Agunan Kredit. Klik Link Tesis
- Wellyngton Silalahi: Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Keabsahan Klausul Persetujuan Kreditur atas Perubahan Susunan Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris dalam Perjanjian Kredit Antara Bank OCBC NISP dan PT Hair Star Indonesia. Klik Link Tesis
- Muhamad Rizki Yudistira: Analisis Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Penanggungan (Personal dan Corporate Guarantee) Terhadap Borrower yang Melakukan Wanprestasi dalam Penyaluran Kredit Channeling Melalui Fintech di PT. Bank X Tbk. Klik Link Tesis
- Wirando Prasetya Girsang: Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Terhadap Perusahaan untuk Membuat dan Memperbaharui Peraturan Perusahaan di Provinsi DKI Jakarta. Klik Link Tesis.
- Janice Katherine Amadea: Peran Standard Contractual Clause (SCCS) Sebagai Bagian Dari Appropriate Safeguard Ditinjau Dari Pelindungan Hukum Data Pribadi dalam Transfer Data Lintas Batas. Klik Link Tesis
- Elaina Aulia Permadi: Multi Voting Share (MVS) dalam POJK No. 22/Pojk.04/2021: Adaptasi Pertumbuhan New Economy dan Dilema Kedudukan Pemegang Saham. Klik Link Tesis
- Amser Irawan Panjaitan: Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Investasi Berjangka Antara Pialang Berjangka dan Nasabah yang Dibuat Secara Elektronik Online dalam Perdagangan Berjangka Komoditi (Studi Kasus: Arbitrase Perkara Nomor 047/Bakti-ARB/02.2020 dan 049/Bakti-ARB-R/11.2021). Klik Link Tesis
- Panji Kertopati: Mekanisme Penilaian Ganti Kerugian oleh Penilai dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi). Klik Link Tesis
- Faris Edwin Utama: Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pembatalan dan Penolakan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dalam Perkara Kementerian Pertahanan Dengan Navayo International AG dan Hungarian Export Credit Insurance. Klik Link Tesis
- Sinta Ratnaningsih: Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Tangerang Selatan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tangerang Selatan. Klik Link Tesis
- Hengki Charles Pangaribuan: Penerapan Denda Damai Terhadap Perkara Tindak Pidana Penyelundupan di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Klik Link Tesis
- Kenny Dwiputra: Penegakan Hukum terhadap Tindakan Token Use melalui Penggunaan Dummy Products di Indonesia (Studi Kasus antara Reemtsma Cigarettenfabriken melawan NV. Sumatra Tobacco Trading Company). Klik Link Tesis
- Doni Boy Faisal Panjaitan: Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Ditinjau Dari Aspek Politik Hukum di Indonesia. Klik Link Tesis
- Brian Ariesto Prasojo: Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana Prajurit Tentara Nasional Indonesia. Klik Link Tesis
- Timbul Halomoan: Eksekusi Efek dalam Penyelesaian Pinjaman Macet Terhadap Turunnya Valuasi Jaminan Gadai Efek. (Studi Penelitian Perjanjian Pinjaman dan Gadai Efek antara PT Pegadaian dengan PT. Alfabet Perkasa, Tbk). Klik Link Tesis
- Erwan Kemal: Implikasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Terhadap Kewenangan dan Pengawasan Holding BUMN dalam Pengadaaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi. Klik Link Tesis
- Leoni Talitha Mutmainah: Analisis Pajak Karbon Pada Subsektor PLTU Batubara Sebagai Upaya Mewujudkan Iklim Investasi Hijau di Indonesia. Klik Link Tesis
- Redo Arliansyah: Penyelesaian Konflik Hak Tanggungan yang Terbebani Sita Jaminan yang Dirampas oleh Negara Terkait Kasus Korupsi. Klik Link Tesis
- Abi Zaky Azizi: Disparitas Putusan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Beserta Implikasinya dalam Penegakan Hukum di Bidang Agraria. Klik Link Tesis
- Farida Dinda Akmalia: Analisis Terhadap Perjanjian Jual Beli Putus (Sold Flat): Perspektif Hukum Perdata dan Implikasinya Terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Klik Link Tesis
- Danar Andika: Implikasi Perubahan Status Pertamina Menjadi PT Pertamina (Persero) terhadap Bisnis Pencairan Gas di Kilang LNG Badak Bontang. Klik Link Tesis
- Raeny Dewi Puspita: Perlindungan Hukum Bagi Pejabat Pembuat Komitmen Sebagai Penyelenggara Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD). Klik Link Tesis
- Indra Yana: Analisis Yuridis Perjanjian Baku antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan dalam Perspektif Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan. Klik Link Tesis
- Encep Krisna Mujizat: Penerapan Teknologi yang Terintegrasi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Klik Link Tesis
- Christian Patricho: Kepastian Hukum Akuisisi Perusahaan Fintech Lending/Peer to Peer Lending Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022. Klik Link Tesis
- Arda Rahayu: Peran Bank Indonesia dalam Menghadapi Apresiasi Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah Tahun 2019 – 2023 Berlandaskan Perspektif Pembangunan Hukum Indonesia. Klik Link Tesis
- Tria Arga Putra S: Peralihan Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Aset Kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kepada Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Aset Keuangan Digital. Klik Link Tesis
- Fady Nandita As Shiddiq: Pelaksanaan Penerbitan Saham Baru Debitor Yang Sedang Disuspensi Bursa Efek Pada Skema Restrukturisasi Utang (Studi Kasus PKPU PT. Garuda Indonesia Persero Tbk.). Klik Link Tesis
- Ramania: Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Sebagai Faktor Pelindungan Hukum Bagi Nasabah Penerima Fasilitas (Studi Kasus PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Ummah Cabang Bogor). Klik Link Tesis
- Sri Wisnuaji: Analisis Hukum Pertanggungjawaban Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) terhadap Kegiatan Liar Pengeboran Sumur Migas oleh Masyarakat (Illegal Drilling) di Wilayah Kerja Minyak dan Gas. Klik Link Tesis
- Anthony Candra: Tinjauan Keadilan dan Kesejahteraan Upah Satuan Hasil untuk Jabatan Manajer Pada PT. X dan PT. Z di Jakarta. Klik Link Tesis
- Lufta Erwin Winata: Juridical Analysis of ESG (Environmental, Social, and Governance) Regulatory Policies in Indonesia’s Business and Investment: Empirical Study on Government Support and Facility for Financing the Infrastructure of Nusantara. Klik Link Tesis
- Haidar: Penyelundupan Hukum dalam Hubungan Kerja di Indonesia: Kontekstualisasi antara Perjanjian Kerja, Perjanjian Pemagangan dan Perjanjian Kemitraan Serta Pelindungannya Ditinjau dari Perspektif Hukum Ketenagakerjaan. Klik Link Tesis
- Isnaya Denaswari: Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Merek Polo Ralph Lauren Dikaitkan dengan Prinsip First To File serta Perjanjian Jual Beli Merek (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung NO. 614 K/Pdt.Sus-HKI/2023). Klik Link Tesis
- Ovaldo Noor Hakim: Kedudukan Tanah Bekas Eigendom Verponding Menurut Putusan Pengadilan (Studi Kasus Sengketa Tanah Dago Elos). Klik Link Tesis
- Mafaza Rizka Rosyadi: Pelindungan Hukum Bagi Kreditur Hak Tanggungan atas Perampasan Aset Objek Jaminan yang Bukan Merupakan Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pembayaran Uang Pengganti. Klik Link Tesis
- Biaton Nardo Simarmata: Analisis Putusan Perkara Pailit Akibat Tidak Terpenuhinya Pasal 15 Ayat (4) Undang – Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berkaitan Dengan Asas Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1691K/Pdt.Sus-Pailit/2022). Klik Link Tesis
- Dzaky Wananda Mumtaz Kamil: Pelindungan Hukum Bank Selaku Kreditur atas Jaminan Kredit Berupa Personal Guarantee (Borgtocht) Pada Saat Debitur Dinyatakan dalam Keadaan Pailit (Studi Kasus: 133/Pdt.Sus.PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst). Klik Link Tesis
- Rachmat Bradiyanto: Klausula Buy Back Guarantee Developer Kepada Bank dalam Perspektif PKPU. Klik Link Tesis
- Gladyswidya Wiratamia: Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Terhadap Kelalaian Petugas Proteksi Radiasi dan/atau Radiografer yang Melanggar Undang-Undang Ketenaganukliran. Klik Link Tesis