Law UGM

Sosialisasi Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat 2026–Tonggak Awal Komitmen PKBH FH UGM Dalam Mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Rabu (18/2/2026), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) melalui Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) melaksanakan Sosialisasi Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2026. Sosialisasi ini dilaksanakan dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka mewujudkan tindak nyata Pengabdian Kepada Masyarakat. Melalui sosialisasi selama kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) menit, agenda sosialisasi membahas […]

Sosialisasi Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat 2026–Tonggak Awal Komitmen PKBH FH UGM Dalam Mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi Read More »

MIH FH UGM Gelar Kuliah Umum Internasional Bahas Reformasi Peradilan Militer dan Supremasi Sipil

Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada sukses menyelenggarakan Public Lecture bertajuk Militarism And The Direction of Military Justice Reform in Indonesia pada Rabu (18/2/2026) di Auditorium Gedung B Fakultas Hukum UGM. Kegiatan ini menghadirkan Prof. Melissa Crouch (Professor and Associate Dean (Research) UNSW Law School) sebagai narasumber, dengan Dr. Mahaarum

MIH FH UGM Gelar Kuliah Umum Internasional Bahas Reformasi Peradilan Militer dan Supremasi Sipil Read More »

Pustakawan di Era Society 5.0: Pilar Literasi dan Inovasi Akademik untuk Fakultas Hukum Universitas Gadjah Ma

Pustakawan merupakan tenaga profesional yang memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pemanfaatan perpustakaan perguruan tinggi. Di tengah perkembangan teknologi informasi dan tuntutan akademik yang semakin kompleks, pustakawan tidak lagi hanya bertugas mengelola koleksi, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Keberadaan pustakawan yang kompeten

Pustakawan di Era Society 5.0: Pilar Literasi dan Inovasi Akademik untuk Fakultas Hukum Universitas Gadjah Ma Read More »

Resmi Ditutup, PKPA XVIII Tegaskan Komitmen Pendidikan Hukum FH UGM dan PERADI

Sabtu (14/02/2026) menjadi hari penutupan perkuliahan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angkatan XVIII tahun 2026. Penyelenggaran perkuliahan tersebut merupakan hasil kolaborasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) melalui Unit Kerja Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) bersama Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Kolaborasi ini menjadi salah satu bentuk upaya FH UGM dalam mewujudkan Tri Dharma

Resmi Ditutup, PKPA XVIII Tegaskan Komitmen Pendidikan Hukum FH UGM dan PERADI Read More »

Siaran Hasil Kolaborasi FH UGM dan RRI Pro 2 Yogyakarta Angkat Diskusi Tentang Hak-Hak Warga Negara Dalam Implikasi Naturalisasi di Era Kini Melalui Perspektif Hukum Kewarganegaraan dan Imigrasi

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), melalui Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) bersama Radio Republik Indonesia (RRI) Pro 2 Yogyakarta berhasil melaksanakan siaran penyuluhan hukum bertajuk “Santai Siang: Implikasi Naturalisasi  dan Mobilisasi Manusia di Era Kini: Perspektif Hukum Kewarganegaraan dan Imigrasi”. Siaran ini dilangsungkan demi memberikan wawasan kepada masyarakat terkait implikasi bentuk-bentuk naturalisasi

Siaran Hasil Kolaborasi FH UGM dan RRI Pro 2 Yogyakarta Angkat Diskusi Tentang Hak-Hak Warga Negara Dalam Implikasi Naturalisasi di Era Kini Melalui Perspektif Hukum Kewarganegaraan dan Imigrasi Read More »

Workshop International Exposure LLM FH UGM Perkuat Daya Saing Global Mahasiswa

Master in Law Program (LLM) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada telah menyelenggarakan kegiatan Workshop International Exposure pada Jumat (13/2/2026), bertempat di Ruang IV.2.1 Fakultas Hukum UGM. Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa LLM angkatan 2024 dan 2025 sebagai bagian dari upaya penguatan atmosfer akademik berstandar internasional serta pemenuhan kewajiban akademik berupa mata kuliah International Exposure. Workshop

Workshop International Exposure LLM FH UGM Perkuat Daya Saing Global Mahasiswa Read More »

Orasi Ilmiah Dies Natalis ke-80 FH UGM: Refleksi Dekolonisasi Hukum dan Bayang-Bayang Warisan Kolonial dalam Konflik Agraria Kontemporer

Dalam rangka peringatan Dies Natalis ke-80, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) menyelenggarakan Orasi Ilmiah sebagai bagian dari Rapat Senat Terbuka. Kegiatan tersebut terselenggara pada Jumat (13/2/2026), bertempat di Auditorium Fakultas Hukum UGM. Orasi ilmiah tersebut disampaikan oleh Prof. dr. W.J. (Ward) Berenschot dari University of Amsterdam, seorang akademisi yang dikenal luas atas kajiannya

Orasi Ilmiah Dies Natalis ke-80 FH UGM: Refleksi Dekolonisasi Hukum dan Bayang-Bayang Warisan Kolonial dalam Konflik Agraria Kontemporer Read More »

Hadirkan Solusi “Pidana Waktu Luang” untuk Overkapasitas Lapas, Rugun Romaida Hutabarat Raih Gelar Doktor di UGM

Program Studi Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada kembali mencetak lulusan doktor yang membawa pembaruan signifikan bagi sistem peradilan pidana Indonesia. Rugun Romaida Hutabarat, yang juga merupakan Ketua Program Studi Sarjana Hukum Universitas Tarumanegara, berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “Kebijakan Selektif dan Limitatif dalam Penjatuhan Pidana Penjara Jangka Pendek sebagai Pemenuhan Tujuan

Hadirkan Solusi “Pidana Waktu Luang” untuk Overkapasitas Lapas, Rugun Romaida Hutabarat Raih Gelar Doktor di UGM Read More »

FH UGM Jalin Kerja Sama Strategis dengan BPSDM Kemenkum RI dan ASPERHUPIKI untuk Penguatan Pendidikan dan Reformasi Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) menandatangani dua perjanjian kerja sama strategis pada Kamis (12/2/2026) bersama BPSDM Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI). Penandatanganan yang dilaksanakan di ruang V.3.1 tersebut dihadiri oleh Dahliana Hasan selaku Dekan FH UGM, Gusti Ayu Putu Suwardani selaku Kepala BPSDM Hukum, serta Fachrizal

FH UGM Jalin Kerja Sama Strategis dengan BPSDM Kemenkum RI dan ASPERHUPIKI untuk Penguatan Pendidikan dan Reformasi Hukum Pidana Read More »

Tanah, Ketahanan Pangan, dan Keadilan Agraria

Program Ketahanan Pangan Nasional (KPN) itu perlu didukung karena merupakan perwujudan kebijakan Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat atas terpenuhinya pangan yang dijamin oleh Konstitusi. Ketersediaan tanah merupakan hal yang krusial untuk mewujudkan program KPN. Jika kebijakan perolehan tanah dan kebijakan lain yang mendukung KPN memenuhi prinsip keadilan (distribusi dan pemerataan, perlindungan kelompok rentan dan

Tanah, Ketahanan Pangan, dan Keadilan Agraria Read More »

Scroll to Top