Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) menyelenggarakan diskusi publik DIKSI (Diskusi Seputar Korupsi) pada Rabu (10/9/2025). Mengusung tema “Menimbang Komitmen Agenda Reformasi Hukum dan Pemberantasan Korupsi Pemerintahan Prabowo”, kegiatan ini menghadirkan Erwin Natosmal Oemar, praktisi hukum sekaligus peneliti Centra Initiative, sebagai pembicara utama.
Diskusi ini menjadi ruang untuk merefleksikan kondisi hukum di Indonesia yang dinilai berada pada titik krusial. Agenda reformasi hukum yang digadang sejak era reformasi dinilai menghadapi tantangan serius, terutama karena masih kuatnya praktik jual beli perkara, penggunaan hukum sebagai alat politik, hingga tindakan represif aparat penegak hukum. Menurut Erwin, situasi saat ini bukan sekadar stagnan, tetapi telah bergeser menjadi kemunduran yang nyata.
“Sulit berbicara tentang gerakan anti-korupsi di tengah situasi sekarang. Ini bukan lagi persimpangan, melainkan penurunan,” tegas Erwin. Ia menambahkan, sejumlah indeks menunjukkan tren negatif dalam upaya reformasi hukum, menandakan bahwa cita-cita untuk mewujudkan sistem hukum yang adil dan akuntabel sedang berjalan mundur.
Dalam pemaparannya, Erwin juga menekankan pentingnya perlindungan hak-hak sipil dalam mendukung agenda pemberantasan korupsi. Menurutnya, pemberantasan korupsi mustahil berhasil jika kebebasan masyarakat sipil untuk mengawasi dan bersuara justru ditekan. Ia mendorong pendekatan teknokratis dalam advokasi hukum, dengan menekankan pentingnya solusi konkret berbasis keilmuan untuk memperbaiki norma hukum, isu hak asasi manusia, hingga akses keadilan.
Diskusi menutup dengan penegasan bahwa upaya membangun hukum yang menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan memerlukan perubahan paradigma besar. Tidak cukup hanya pada aspek kelembagaan, tetapi juga menyangkut komitmen, sikap, dan perilaku penyelenggara negara. Tanpa itu, agenda reformasi hukum berpotensi sekadar menjadi jargon tanpa makna.
Diskusi publik DIKSI ini juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Tema pemberantasan korupsi dan reformasi hukum berhubungan langsung dengan SDG 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh, karena menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kepentingan publik. Selain itu, forum ini turut mendorong SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan dengan melibatkan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil untuk bersama-sama mencari solusi teknokratis dalam memperkuat agenda reformasi hukum. Dengan demikian, DIKSI bukan hanya ruang refleksi akademik, tetapi juga wujud kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan hukum yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.
Berita disadur dari website Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT)
