Selasa (11/02/2025), Fakultas Hukum UGM melalui Unit Kerja Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) telah melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Penyuluhan Hukum “Suluh Praja” Termin I Tahun 2025. Rapat ini dilaksanakan dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat bersama Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bagian Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
Rapat Koordinasi Suluh Praja Termin III ini dihadiri oleh pihak Fakultas Hukum UGM yaitu Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Sistem Informasi, Dr. Airin Liemanto, S.H., LL.M. selaku Sekretaris II PKBH, dan part-timer PKBH serta dihadiri oleh pihak Kejaksaan Tinggi DIY yaitu Dr. Putri Ayu Wulandari, S.H., M.H. selaku Koordinator Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara beserta tim Jaksa Pengacara Negara Datun Kejaksaan Tinggi DIY.
Pelaksanaan rapat ini juga merupakan upaya Fakultas Hukum untuk mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) poin ke-16 yaitu Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh dengan membangun institusi lembaga pembinaan yang inklusif dan SDGs poin ke-17 yaitu Kemitraan untuk Mencapai Tujuan dengan memperkuat kemitraan antara Fakultas Hukum UGM dan institusi penegakan hukum yaitu Kejaksaan Tinggi DIY.
Kegiatan Rapat Koordinasi Suluh Praja ini merupakan persiapan awal yang dilakukan oleh PKBH Fakultas Hukum UGM bersama Kejaksaan Tinggi DIY dalam rangka melakukan penyuluhan hukum ke berbagai kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyuluhan hukum Suluh Praja pada tahun 2025 ini memasuki tahap awal atau Termin I yang akan dilaksanakan di 10 kalurahan yang tersebar di wilayah Provinsi DIY. Dalam pelaksanaannya, Suluh Praja Termin I Tahun 2025 akan lebih memvariasikan tema penyuluhan hukum sesuai dengan permasalahan yang sering terjadi di masyarakat. Sinergi kolaborasi antara PKBH Fakultas Hukum UGM dan Kejaksaan Tinggi DIY akan semakin ditingkatkan untuk mewujudkan pelaksanaan Suluh Praja yang lebih baik dengan turut berkolaborasi bersama institusi lainnya, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Rapat Koordinasi Suluh Praja Termin I Tahun 2025 berjalan dengan baik dan menghasilkan kesimpulan terkait pelaksanaan Suluh Praja Termin I pada minggu terakhir bulan Februari 2025 dengan tema penyuluhan yang lebih variatif sesuai permasalahan konkret yang ada di masyarakat. Adanya kegiatan rapat koordinasi ini menunjukkan sinergitas antara Fakultas Hukum UGM dan Kejaksaan Tinggi DIY berjalan dengan sangat baik utamanya dalam hal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan impactful.
Penulis: Adetia Surya Maulana (PKBH)
