Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) bersama TVRI Yogyakarta berhasil melaksanakan siaran penyuluhan hukum bertajuk “Pro Justicia: Implikasi Naturalisasi dan Mobilisasi Manusia di Era Kini: Perspektif Hukum Kewarganegaraan dan Imigrasi”. Penyuluhan ini dilaksanakan guna memberikan wawasan terhadap status kewarganegaraan di tengah pesatnya pergerakan manusia secara global. Ditayangkan pada Selasa (10/3/2026) selama 60 menit, siaran ini menyoroti isu pemenuhan hak-hak konstitusional dalam hal kewarganegaraan serta syarat-syarat administratif yang perlu dipenuhi dalam konteks keimigrasian.
Menghadirkan Virga Dwi Efendi, S.H., LL.M. selaku Dosen Hukum Administrasi Negara (HAN) sekaligus Sekretaris PKBH FH UGM, Chintia Dwi Putri, A.Md.Im., S.H. selaku Analis Keimigrasian Ahli Madya Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, serta Sefta Adrianus Tarigan, A.Md.Im., S.H., M.Si. selaku Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta. Diskusi mengenai implikasi naturalisasi dan mobilisasi manusia berlangsung secara lengkap dan koheren, dengan fokus pembahasan pada dinamika hukum kewarganegaraan dan penegakan hukum keimigrasian di era kini. Ketiga narasumber memberikan penekanan bahwa mobilisasi manusia secara global mendorong berbagai fenomena sosial, misalnya perkawinan campur antara pasangan berbeda warga negara yang semakin sering terjadi. Hal tersebut berimplikasi pada perubahan kebijakan negara dalam mengatur masalah kewarganegaraan.
Virga Dwi Efendi secara spesifik membahas mengenai kebijakan kewarganegaraan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Beliau menjelaskan secara komprehensif mengenai subjek warga negara, proses-proses pewarganegaraan, serta menyoroti berbagai kasus yang terjadi dalam konteks kewarganegaraan. Sementara itu, Chintia Dwi Putri membahas mengenai kemigrasian yang meliputi landasan kosntitusional dan yuridis, tantangan keimigrasian keimigrasian di era global, serta implikasinya terhadap keimigrasian. Pada sisi lain, Sefta Adrianus Tarigan membahas mengenai penerapan tugas fungsi intelijen dan penindakan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia. Hal ini mencakup jenis pelanggaran keimigrasian dan tindakan administratif atas pelanggaran tersebut.
Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini adalah tindakan konkret pengabdian masyarakat yang berkesesuaian dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada pengabdian masyarakat. Pelaksanaan pengabdian lewat penyuluhan ini merupakan bentuk kontribusi langsung dalam pelaksanaan agenda Sustainable Development Goals, terkhusunya pada SDGs Poin ke-4 tentang Pendidikan Berkualitas lewat pelaksanaan penyuluhan pada platform digital, Poin ke-10 tentang Berkurangnya Kesenjangan melalui pekankan pentingnya perlindungan hak-hak setiap individu tanpa diskriminasi, termasuk dalam konteks kewarganegaraan dan mobilitas manusia lintas negara, Poin ke-16 tentang Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh melalui pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian dan kewarganegaraan, serta Poin ke-17 tentang Kemitraan untuk Mencapai Tujuan melalui kolaborasi antar lembaga guna memastikan penyebaran informasi tersebar secara luas dan memberikan wawasan.
Penulis: Faizal Cahya Adhyaksa (PKBH FH UGM)
