Selasa (27/1/2026), Fakultas Hukum UGM melalui Unit Kerja Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi DIY telah sukses melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum “Suluh Praja” di Kantor Kalurahan Hargobinangun, Kec. Pakem, Kab. Sleman, Provinsi DIY. Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan hukum kepada para peserta yang hadir, yaitu Perangkat Kalurahan serta masyarakat sekitar, tentang isu hukum yang kerap terjadi. Suluh Praja kali ini mengangkat tema “Waris dan Koperasi Desa Merah Putih” untuk memberikan wawasan mengenai dasar-dasar hukum waris yang berlaku di Indonesia serta pengantar terhadap konsep dan prinsip dasar yang prelu diketahui dalam pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih.
Acara dimulai pada pukul 09.30 WIB yang diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Acara dilanjutkan dengan sambutan pembuka dari Lurah Kalurahan Hargobinangun, Amin Sarjito, S.H. Selanjutnya, pemaparan materi awal disampaikan oleh tim Datun Kejaksaan Tinggi DIY, yang diwakili oleh Nurlatifah, S.H., M.H. dan Retna Wulaningsih, S.H.,M.H. Tim Kejaksaan Tinggi DIY menyampaikan materi terkait tugas pokok dan fungsi bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan Tinggi DIY. Pemaparan kemudian dilanjutkan oleh tim dosen dari Fakultas Hukum UGM, yaitu Dr. Agus Sudaryanto, S.H., M.Si. selaku dosen pada departemen hukum adat Fakultas Hukum UGM dan Dr. Agustina Merdekawati, S.H., LL.M. selaku dosen pada departemen hukum internasional FH UGM.
Pemaparan materi mengenai “Waris” disampaikan oleh Agus Sudaryanto dengan menekankan aspek pada pluralisme hukum waris yang berlaku di Indonesia beserta asal muasal munculnya hukum waris secara filosofis. Lebih lanjut dalam sesi tanya jawab, peserta menunjukkan antusiasme dengan memberikan pertanyaan kasus nyata mengenai persoalan waris anak luar kawin.
Selanjutnya, pemaparan materi mengenai “Koperasi Desa Merah Putih” disampaikan oleh Agustina Merdekawati yang memberikan pemahaman mengenai konsep dan prinsip dasar dalam membangun dan mengelola Koperasi Desa Merah Putih berdasarkan peraturan perundang-undangan terbaru yang berlaku. Dalam diskusi lebih lanjut, pemaparan materi mengenai Koperasi Desa Merah Putih juga dikorelasikan dengan praktik Koperasi Desa yang telah beroperasi di Kalurahan Hargobinangun, khususnya melalui program klinik kesehatan dan pengelolaan koperasi pangkalan gas.
Keseluruhan narasumber baik dari tim Kejati DIY maupun dari tim dosen Fakultas Hukum UGM secara aktif berdiskusi pada sesi tanya jawab dengan para Pamong Kalurahan. Mayoritas pertanyaan membahas isu-isu berkaitan dengan penanganan sampah serta pengurusan dan permasalahan tanah di Kalurahan Hargobinangun yang masih menjadi isu yang perlu dicari solusinya dengan melibatkan seluruh pihak terkait.
Pemaparan materi dari keseluruhan narasumber dikemas dalam bentuk interaktif dan menarik sehingga terlaksana diskusi dengan baik. Para dosen narasumber juga menjawab pertanyaan dari peserta dengan jelas dan solutif. Pelaksanaan penyuluhan hukum ini diharapkan mampu untuk mendukung poin ke-1 untuk meminimalisir kemiskinan, poin ke-8 untuk menciptakan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, poin ke-10 untuk mengurangi kesenjangan dalam masyarakat, poin ke-16 SDGs untuk menciptakan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh dengan dimulai dari pemerintahan Kalurahan, serta menguatkan hubungan kemitraan untuk mencapai tujuan yang lebih baik sesuai poin ke-17 SDGs.
Penulis: Meirhina Elnanda Puan Bidari (PKBH)
