Penyuluhan Hukum Suluh Praja di Kalurahan Canden: Memecahkan Keresahan Hukum di Pedesaan

Kalurahan Canden menjadi tuan rumah penyuluhan hukum yang bertajuk “Suluh Praja” pada Senin (4/3/2024). Penyuluhan hukum ini tidak hanya berfokus pada pemberian pemahaman hukum kepada masyarakat, tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip Sustainable Development Goals (SDGs) dalam pembahasannya. Dalam sesi tersebut, 2 narasumber utama, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.; Dr. Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M.; dan Virga Dwi Efendi, S.H., LL.M., memberikan wawasan mengenai isu-isu hukum yang sering kali menghantui masyarakat pedesaan.

Salah satu permasalahan yang dibahas adalah terkait pendirian bangunan di jalur hijau. Masyarakat diberikan pemahaman tentang pentingnya mematuhi regulasi terkait penggunaan lahan, terutama yang berdampak pada lingkungan. Solusi yang diberikan adalah menghindari pembangunan tanpa izin yang dapat berujung pada konsekuensi hukum.

Tidak hanya itu, pembahasan juga mencakup perizinan terkait peruntukan tanah untuk kegiatan kebudayaan, seperti produksi jamu. Masyarakat diberikan pemahaman tentang proses perizinan yang harus diikuti untuk menghindari masalah hukum di masa depan.

Selain itu, topik lainnya termasuk pinjam meminjam dengan jaminan gadai tanah dan penaksiran harga tanah. Masyarakat diberikan panduan mengenai prosedur yang harus diikuti dalam transaksi keuangan semacam itu dan diarahkan untuk berkonsultasi dengan pihak berwenang.

Dalam penyelesaian sengketa terkait hak atas tanah, masyarakat diajarkan untuk mengadukan masalah tersebut ke pihak yang berwenang, seperti BKAD, dan memahami bahwa ada mekanisme hukum yang dapat melindungi hak mereka.

Kesimpulannya, penyuluhan hukum “Suluh Praja” di Kalurahan Canden bukan hanya memberikan pemahaman hukum yang lebih baik kepada masyarakat, tetapi juga memberikan solusi konkret terhadap berbagai permasalahan yang seringkali mereka hadapi. Penyuluhan hukum ini dapat mencangkup SDGs poin 11 mengenai Kota dan Pemukiman Berkelanjutan serta SDGs poin 16 mengenai Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih aman dan terlindungi secara hukum.

Penulis : Pramita Putri Rahmadhani

TAGS :  

Berita Terbaru

FH UGM dan Babinkum TNI Gelar Bimtek Orditur Militer, Fokus pada Penegakan Hukum dan Koneksitas

Kamis (19/6/2025), telah berlangsung kegiatan Penyuluhan Hukum bertajuk “Bimbingan Teknis Profesi Orditur Militer Tahun Ajaran 2025”. Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi penguatan kualitas sumber …

Delegasi FH UGM Raih Juara 1 dan Best Speaker di Airlangga Law Competition 2025

Delegasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada berhasil meraih Juara 1 Lomba Debat Airlangga Law Competition (ALC) 2025. Selain itu juga berhasil meraih penghargaan Best Speaker …

Selangkah Lebih Dekat dengan Proses Legislasi PBB, Mahasiswi FH UGM Menyuarakan Suara Anak Muda dalam Perjuangan Mitigasi Perubahan Iklim

Salsalina Larasati, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada angkatan 2023, menjadi delegasi di ECOSOC Youth Forum 2025. Forum ini diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di …

Kamis (19/6/2025), telah berlangsung kegiatan Penyuluhan Hukum bertajuk “Bimbingan Teknis Profesi Orditur Militer Tahun Ajaran 2025”. Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi …

Delegasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada berhasil meraih Juara 1 Lomba Debat Airlangga Law Competition (ALC) 2025. Selain itu juga berhasil meraih …

Salsalina Larasati, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada angkatan 2023, menjadi delegasi di ECOSOC Youth Forum 2025. Forum ini diselenggarakan oleh Perserikatan …

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi tuan rumah kegiatan Sound of Justice 2025 Goes to Campus, sebuah seminar interaktif yang diselenggarakan …

Scroll to Top